UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Suara perempuan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat

Juli 2, 2015

Suara perempuan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) “mulai” merealisasikan janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu. Niatan ini ditunjukkan dengan membentuk sebuah tim gabungan lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam pernyataannya, tim gabungan bertugas merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan enam kasus pelanggaran HAM berat, yaitu peristiwa 1965-1966; penembakan misterius pada 1982-1985; kasus Talangsari di Lampung pada 1989; kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998; kasus kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Pertama, dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satu yang terpenting adalah cara menegakkan keadilan transisional (transitional justice). Keadilan ini mensyaratkan ada mekanisme menyeluruh antara yudisial dan nonyudisial guna memberi keadilan. Mekanisme ini juga berupaya memperbaiki kondisi korban dan keluarganya menjadi lebih baik, melawan impunitas, dan membangun budaya pencegahan untuk ancaman terjadinya pelanggaran HAM berat serupa pada masa akan datang (jaminan tak keberulangan).

Dengan kata lain, mekanisme yudisial (pengadilan) tidak dapat digantikan dengan mekanisme nonyudisial (rekonsiliasi dan reparasi yang transformatif). Keduanya mesti dijalankan paralel dan saling melengkapi.

Mekanisme nonyudisial pun harus dipersiapkan dengan hati-hati agar tidak berakhir sebagai perwujudan impunitas. Rekonsiliasi baru bisa dimaknai ketika secara bersamaan ada pengakuan dan pernyataan bahwa pelaku melakukan pelanggaran HAM berat, lewat mekanisme yudisial yang transparan dan akuntabel. Pernyataan maaf secara resmi menjadi berarti jika mekanisme yudisial berjalan.

Bersamaan dengan itu; kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta upaya perbaikan lain bagi keluarga korban dapat diwujudkan.

Kedua, dalam penuntasan pelanggaran HAM berat, suara korban harus didengar dan dikedepankan. Penting mempertanyakan di manakah suara dan pengalaman perempuan. Dibutuhkan penelusuran pengalaman perempuan sebagai korban langsung dari pelanggaran HAM serta pemaknaan lebih luas terkait korban, misalnya memperhatikan penderitaan dan kerugian yang dialami perempuan sebagai keluarga (ibu, istri, anak) dari korban (anak, suami, ayah).

Mendengarkan suara korban pelanggaran HAM berat harus pula memastikan suara dan pengalaman perempuan diperhitungkan secara serius. Sejarah menunjukkan, dalam pengalaman pengadilan pelanggaran HAM berat di negara lain, memasukkan isu pelanggaran hak asasi perempuan terkait pelanggaran HAM berat, seperti kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (sexual and gender based violence), tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun tentu saja, setiap upaya mengikutsertakan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam dimensi pelanggaran HAM berat amatlah penting.

Sering kali tantangan awal adalah cara pandang pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penanganan pelanggaran HAM berat. Terkadang mereka menganggap kekerasan yang dialami perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, dan kekejaman seksual sebagai isu pinggiran yang tidak penting dan bukan hal utama.

Padahal kita tahu, berbagai laporan (setidaknya Laporan dari Komnas Perempuan) menunjukkan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender banyak menimpa perempuan Indonesia. Penting juga untuk tidak terjebak ke soal “kuantitas” atau jumlah korban. Sebaliknya, cermatlah melihat kualitas penderitaan yang dialami perempuan.

Ada banyak perempuan korban dan keluarga pelanggaran HAM yang mengalami trauma psikologi hingga kini belum pernah menerima konseling. Belum lagi mereka menderita trauma lain.

Dalam perenungan saya terkait perempuan, ada tantangan substantif dari penyelesaian pelanggaran HAM. Setidaknya itu mengenai sejauh mana perhatian apakah telah terjadi kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender; dan apakah pelanggaran HAM yang diderita laki-laki (suami, ayah, anak) memberi dampak pada ibu, istri, atau anak perempuannya. (sinarharapan.co)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi