PMKRI: Jangan sampai DPR terpengaruh permintaan Freeport

09/07/2015

PMKRI: Jangan sampai DPR terpengaruh permintaan Freeport thumbnail

Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI

 

Permintaan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin dalam rapat tertutup yang digelar dengan Komis VII DPR terkait kepastian perpanjangan kontrak

hingga 2041 merupakan permintaan yang tidak wajar.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia disingkat (PMKRI), Lidya Natalia Sartono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 8/7).

“Selama ini tidak banyak yang telah diberikan Freeport kepada masyarakat Papua dan kepada Indonesia. Padahal apa yang mereka keruk dari perut tanah Papua adalah emas, tembaga dan perak yang sangat besar jumlahnya,” kata Lidya.

Lidya menegaskan bahwa Freeport mengangap bahwa kesediaan pemerintah dalam melakukan renegosiasi yang telah disepakati lalu akan membuat negara Indonesia dengan mudah akan memberikan perpanjangan waktu yang lama kepada mereka. Di saat yang sama, DPR harus mempertimbangkan permintaan tersebut secara baik dengan mengedepankan aspek nasionalisme dan kepentingan negara Indonesia.

“DPR RI jangan mudah terpengaruh dan menerima begitu saja, mengapa tidak jika negara suatu saat mengambil alih pengelolaan dan eksplorasi tambang di wilayah yang kini dikontrakan kepada Freeport?” ungkap Lidya.

Lidya pun mengkhawatirkan bahwa dalam tenggang waktu yang diminta tersebut, semua potensi tambang telah habis dikeruk dan akhirnya tidak ada lagi yang tersisa.

“Kekayaan alam yang ada di Papua adalah milik Indonesia, dan Indonesia harus siap untuk mengelolanya sendiri, Bukankah itu amanat konstitusi kita,” demikian Lidya.

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang kelangsungan usaha PT Freeport Indonesia hingga 20 tahun ke depan.

Perpanjangan itu diberikan, setelah Freeport memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Meski demikian, dalam perpanjangan tersebut, Freeport diwajibkan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. (rmol.co)

 

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online