UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Para imam suarakan ketidakadilan terhadap warga asli Papua

Juli 14, 2015

Para imam suarakan ketidakadilan terhadap warga asli Papua

Romo Neles Tebay

Para imam diosesan dari 5 keuskupan di Papua menyuarakan keprihatinan terhadap pemerintah yang mereka nilai bersikap tidak adil dan diskrimininatif terhadap warga asli Papua, yang mayoritas tinggal di daerah-daerah terpencil.

Keperihatinan itu, mereka sampaikan dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima ucanews.com, Minggu (12/7), setelah para imam menggelar pertemuan selama sepekan mulai  30 Juni hingga  5 Juli lalu.

“Kami melihat adanya ketidakadilan ekonomi, sosial, budaya dan politik di Tanah Papua,” demikian pernyataan mereka.

“Kami merasa prihatin dengan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Dan bahwa semua kekerasan ini menghambat pembangunan, mengusik perdamaian dan melukai hati dan batin banyak orang.”

Mereka mengatakan, “Kami sedih karena hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun.”

Romo Neles Tebay, salah satu imam di Keuskupan Jayapura mengatakan kepada ucanews.com, Senin, contoh ketidakadilan itu tampak dari pembangunan yang saat ini terpusat di kota-kota, yang kini didominasi oleh para pendatang.

“Ini berdasarkan apa yang kami lihat di paroki-paroki kami di daerah terpencil,” katanya.

Di kota-kota seperti Keerom, Jayapura, Merauke, Mimika, Nabire, Manokwari dan Sorong, menurut dia, saat ini penduduk pendatang mencapai 70 persen, sementara warga asli hanya 30 persen.

“Tapi, sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang baik hanya ada di sana. Di kampung-kampung, dengan jumlah warga lokal yang dominan, pemerintah bertindak setengah hati,” katanya.

“Kami menyaksikan gedung sekolah bagus tetapi proses belajar mengajar tidak berjalan. Anak-anak tidak bisa belajar, karena yang dibangun hanya gedung sekolah, sementara guru dan fasilitas tidak ada,” lanjut imam yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua ini.

Ia menjelaskan, hal serupa juga terjadi di bidang kesehatan, di mana yang dibangun hanya gedung kesehatan.

“Tapi, obat-obatan tidak ada. Kalaupun obat ada, tapi kebanyakan kedaluwarsa. Dokter dan petugas medis lainnya juga sangat minim,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, saat ini, HIV/AIDS menyebar cepat, juga narkoba.

“Kami melihat ada perubahan, tapi itu hanya perubahan secara fisik,” katanya.

Situasi ini, menurut dia, juga menyulut aksi kekerasan yang rentan terjadi. “Ketidakpuasan atas situasi yang ada menjadi salah satu pemicu terbesar banyaknya aksi kekerasan dan perlawanan terhadap negara,” jelas imam ini.

Tak sekedar mengecam pemerintah, saat ini, kata dia, para imam berusaha mengambil sejumlah langkah solutif, termasuk dengan memberi perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

“Kami mulai dengan memastikan bahwa di semua sekolah Katolik, proses belajar mengajar berjalan,” katanya.

Selain itu, terus mengadakan penyadaran akan bahaya HIV/AIDS di paroki masing-masing.

Terkait masalah kekerasan, jelas dia, mereka terus mendorong agar dialog warga Papua dengan pemerintah pusat yang sudah lama diwacanakan, segera terealisasi.

Sementara itu, Lambert Pekikir, salah satu Komandan Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengatakan, pemerintah Indonesia mestinya mengambil sikap yang pasti untuk menyelesaikan masalah di Papua.

“Ketimpangan yang terjadi akan terus membuat ketidakpuasan yang lebih besar. Pemerintah selama ini janji-janji saja, tetapi faktanya masalah terus ada,” katanya.

Ia mendesak pemerintah memastikan agar hak-hak warga Papua mendapat perhatian. “Itu tanggung jawab pemerintah, kewajiban yang mesti ditaati,” katanya.

Ia menegaskan, kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak sosial ekonomi warga Papua adalah tuntutan, selagi Papua berada di bawah kekuasaan Indonesia.

Sementara itu Lamadi de Lamato, juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya mengakui bahwa apa yang disampaikan para pastor benar adanya.

Namun, ia menjelaskan, pihak pemerintah bukanya tinggal diam, tetapi sudah berupaya mengambil langkah strategis dengan mengutamakan pembangunan di daerah terpencil.

“Sejak tahun lalu, pemerintah sudah memutuskan mengalokasikan 80 persen anggaran ke daerah-daerah kabupaten, dan hanya 20 persen untuk provinsi,” katanya.

Hanya memang, menurut dia, hal ini butuh kerja keras, karena persoalan yang dialami warga Papua sangat kompleks.

“Tapi, yang jelas, ada empat agenda yang sekarang jadi prioritas, yakni masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembenahan infrastruktur,” jelas Lamato.

Ryan Dagur, Jakarta

 

Sumber: ucanews.com

 

 

One response to “Para imam suarakan ketidakadilan terhadap warga asli Papua”

  1. Anonymous says:

    Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa desa.. Pilihan pemerintah tentu di bagian yang “gemuk” dan banyak uang.. Jadi… adakah cukup bruder untuk lahan baru, daripada dikirim ke Afrika? Kalau suster suster jangan dikirim ke Limbah Balim … dimana adat pakaian asli masih digunakan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi