Gereja Katolik di India mendukung sekitar 150 juta pekerja yang melakukan mogok nasional pada 2 September yang menimbulkan pabrik, bank, lalu lintas dan kantor pemerintah di seluruh India ditutup.
Para pekerja di India marah dengan kebijakan ketenagakerjaan pemerintah yang merugikan kesejahteraan mereka, kata Uskup Jaipur Mgr Oswald Lewis, ketua Komisi Tenaga Kerja Konferensi Waligereja India.
“Gereja ikut membangun solidaritas dengan para pekerja yang mogok karena kami merasa prihatin tentang kesejahteraan mereka,” kata uskup itu kepada ucanews.com, seraya menambahkan bahwa semua organisasi Katolik di negara itu mendukung aksi mogok tersebut.
Sebuah jaringan nasional dari 10 serikat perdagangan terkemuka, termasuk sektor perbankan, manufaktur, konstruksi dan pertambangan batubara, menggelar aksi mogok 24 jam dengan mengatakan bahwa dua pembicaraan mereka dengan pemerintah federal yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu tidak menanggapi tuntutan mereka.
Tuntutan mereka terkait penegakan UU Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial universal bagi pekerja guna mencegah kenaikan harga dan pengangguran.
Media melaporkan bahwa aksi mogok itu telah menghambat oprasi transportasi dan perbankan di seluruh negeri itu dan sejumlah pekerja memblokir jalan raya dan kereta api. Banyak sekolah dan perguruan tinggi serta pabrik, kantor pemerintah dan pusat bisnis ditutup.
Uskup Lewis mengatakan pemerintah BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi telah mengikuti prinsip pembangunan “berdasarkan kemitraan swasta-publik, yang benar-benar akan bermanfaat bagi industri.”
“Itulah yang telah kita lihat di Gujarat,” kata uskup, mengacu pada properti Modi sebagai kepala menteri negara bagian di India barat itu selama sekitar 15 tahun hingga ia menjadi perdana menteri pada Mei 2014.
“Kami meminta perubahan kebijakan harus dilakukan setelah konsultasi yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja. Tapi, kami tidak melihat konsultasi termasuk pembuatan kebijakan pemerintah. Itu adalah kekhawatiran,” kata Uskup Lewis.
Rocky Green, ketua Gerakan Pekerja Kristen, juga menyatakan “pemerintah ini mengikuti kebijakan tertentu yang menyakiti pekerja”.
Pekerja Kristen lainnya dan organisasi mereka di India juga mengambil bagian dalam aksi mogok, kata Joseph Jude, ketua Federasi Pekerja India.
“Aksi mogok akan menarik perhatian dalam negeri dan dunia akan nasib pekerja di negara ini,” kata Jude kepada ucanews.com.
Revisi UU Ketenagakerjaan pemerintah “dirancang membuang lebih dari 70 persen pekerja” dari bidang hukum, berakhir perlindungan hukum dan hak-hak mereka, kata pemimpin serikat buruh Harbhajan Singh Sidhu dalam siaran pers.
Sumber: ucanews.com