Kaum minoritas Sri Lanka ingin konstitusi inklusif

03/02/2016

Kaum minoritas Sri Lanka ingin konstitusi inklusif thumbnail

Para pemimpin lintas agama berkumpul dalam sebuah acara kerukunan antaragama di Kolombo tahun 2015.

 

Minoritas agama dan etnis di Sri Lanka menghendaki Presiden Maithripala Sirisena melindungi hak-hak dan identitas budaya mereka dalam konstitusi baru yang diusulkan.

“Kami (warga Tamil) mengalami kebebasan, tapi perlu lebih banyak ruang untuk mengklaim identitas kami sebagai warga Sri Lanka,” kata Pastor A.J. Yavis, mantan direktur Caritas Jaffna kepada ucanews.com.

Satu tahun setelah berkuasa dengan platform reformis, pada 9 Januari Sirisena mengusulkan konstitusi baru sebagai cara melindungi dan mengintegrasikan minoritas agama dan etnis dengan menjamin hak-hak dan kebebasan fundamental mereka setelah perang saudara yang panjang.

Sejak tahun 1983, pemerintah Sri Lanka telah terlibat dalam perang brutal terhadap Macan Tamil, sebuah kelompok pemberontak yang berjuang menjadi negara Tamil terpisah di Utara dan Timur negara itu hingga dikalahkan secara militer oleh pasukan pemerintah pada Mei 2009.

Macan Tamil mengaku beberapa dekade diskriminasi sistematis di bawah pemerintah berturut-turut dipimpin oleh mayoritas etnis Sinhala.

“Jika konstitusi baru terlihat sama dan tak adil, upaya penyusunan itu akan sia-sia,” kata Pastor Yavis.

Sri Lanka adalah negara multietnis dan multiagama. Buddha adalah agama mayoritas negara itu.

Hampir 70 persen populasi Sri Lanka beragama Buddha, disusul Muslim, Hindu dan Katolik.  Terkait etnis, sekitar 75 persen adalah etnis Sinhala dan sekitar 5 persen etnis Tamil.

“Konstitusi baru harus membahas kebutuhan semua masyarakat terlepas dari agama atau etnis karena semua ┬ámereka adalah warga satu bangsa yang berdaulat,” kata Badiwewa Diya Sena Thero, kepala biara di kuil Kandakkuliya.

Konstitusi itu tidak boleh diproduksi oleh satu kelompok orang,  tetapi termasuk stakeholder yang mewakili korban konflik agama dan etnis dari semua bagian pulau ini, kata biksu Buddha itu.

“Katolik menjadi minoritas di Sri Lanka bersama-sama untuk pertama kalinya menyuarakan kebutuhan semua minoritas. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasi kebutuhan minoritas,” kata Thilina Alhakoon, ketua asosiasi Jathika Kithunu Pawra, kepada ucanews.com.

Asosiasi ini merupakan kolaborasi dari sekitar 20 gerakan Katolik, termasuk Gerakan Karyawan Muda Katolik, Gerakan Buruh Katolik, dan Gerakan Guru Katolik.

Pemerintah sudah mulai mendengar masyarakat terkait konstitusi yang diusulkan.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online