UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Survei terhadap Ronghingya di Banglades mendapat sambutan

Pebruari 16, 2016

Survei terhadap Ronghingya di Banglades mendapat sambutan

Para pengungsi Rohingya tinggal di sebuah kamp kumuh di Shamlapur, Cox's Bazar.

 

Untuk pertama kalinya, pemerintah Banglades memulai survei untuk menentukan jumlah pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar selama  beberapa tahun terakhir.

Survei yang berlangsung 12-17 Februari tersebut dilakukan oleh Biro Statistik Banglades dengan dukungan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) berfokus pada kondisi sosial ekonomi dan kehidupan warga Rohingya yang tinggal di enam distrik  negara itu. Survei ini akan disusul dengan sensus pada Maret.

Saat ini, sekitar 33.000 warga Rohingya didokumentasikan berada di dua kamp resmi di distrik Cox Bazar dikelola bersama oleh pemerintah Banglades dan badan pengungsi PBB (UNHCR).

Antara 300.000 hingga 500.000 warga Rohingya tinggal di permukiman kumuh di distrik Cox Bazar dan distrik-distrik tetangganya, kata pejabat Banglades.

Survei ini bertujuan meningkatkan kehidupan dan kondisi hidup  Muslim Rohingya di Banglades, kata pejabat.

“Kini kami sedang mendaftar warga Rohingya di negara ini, yang akan diakhiri dengan sensus bulan depan. Hal ini penting karena dalam rangka meningkatkan kondisi masyarakat kita harus terlebih dahulu menentukan jumlah mereka dan mencari tahu apa yang perlu dilakukan bagi mereka,” kata Wahidur Rahman, wakil ketua biro statistik  distrik Cox Bazar.

Rahman mengatakan bahwa pada akhir sensus, IOM akan menyediakan kartu identitas untuk warga Rohingya didokumentasikan untuk memungkinkan akses ke kebutuhan dasar mereka.

“Setelah sensus selesai warga Rohingya akan mendapatkan kartu ID yang akan memungkinkan mereka untuk menerima bantuan, memanfaatkan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan serta  mengakhiri pelecehan oleh polisi karena masuk dan tinggal di negara itu secara ilegal,” katanya.

Pengungsi Rohingya mengatakan mereka tidak tahu tentang motif dari survei itu, tapi mereka hati-hati menyambutnya.

“Kami tidak tahu apa yang pemerintah pikirkan. Mungkin, mereka berencana melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Myanmar mengenai repartiasi warga Rohingya karena partainya Aung San Suu Kyi telah berkuasa,” kata Harez Mohammad Tayub, 33, seorang warga Rohingya di Nayapara.

Banglades menolak masuk  kapal-kapal Rohingya yang melarikan diri dari  kekerasan sektarian di Myanmar pada Juni 2012. Tahun yang sama, pemerintah memerintahkan tiga LSM internasional untuk menghentikan kegiatan warga Rohingya tidak berdokumen, langkah ini dikritik oleh PBB dan Departemen Luar Negeri AS.

“Apakah pemerintah ingin kami memulangkan mereka ke Myanmar atau memberikan pengakuan di sini, kami ingin mendapatkan dukungan termasuk makanan, pendidikan dan kesehatan, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kami,” kata Tayub.

Seorang imam Katolik dari keuskupan Chittagong mengatakan kepada ucanews.com bahwa ia menyambut baik langkah pemerintah tersebut.

“Masalah ini sudah terlambat, tapi itu baik untuk melihat survei yang dilakukan. Pemerintah mungkin menggunakan daftar untuk negosiasi tentang repatriasi mereka dan juga  membantu meningkatkan kehidupan mereka di sini,” kata imam itu.

“Warga Rohingya adalah miskin dan terpinggirkan dan mereka membutuhkan perhatian serius dan mendukung  mereka melalui dan martabat mereka. Kami berharap bahwa pemerintah akan menggunakan hasil survei untuk meningkatkan kehidupan Rohingya,” kata imam itu.

Sumber: ucanews.com

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi