Pakistan setuju menambah jumlah kursi bagi minoritas agama di parlemen

03/03/2016

Pakistan setuju menambah jumlah kursi bagi minoritas agama di parlemen thumbnail

 

Sebuah badan parlemen Pakistan telah menyetujui amandemen konstitusi untuk menambah jumlah kursi bagi minoritas-minoritas agama di negara itu.

Langkah tersebut muncul sehari sebelum ulang tahun kelima pembunuhan mantan Menteri Urusan Minoritas Shahbaz Bhatti pada 2 Maret 2011, yang disambut gembira oleh para pemimpin minoritas, yang menyebutnya sebagai langkah positif.

Komite Tetap Majelis Nasional Hukum dan Keadilan membuat keputusan pada 1 Maret untuk mendukung langkah tersebut dimasukan dalam RUU amandemen konstitusi yang diajukan tahun 2014 oleh Asiya Nasir, seorang anggota parlemen Kristen.

“Panitia mencapai konsensus untuk menambah lima kursi di majelis nasional, masing-masing dua di Punjab, kemudian di Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Baluchistan,” kata pernyataan resmi.

Jumlah kursi bagi minoritas di majelis nasional akan naik menjadi 15 kursi. Minoritas saat ini disediakan 10 kursi di DPR pusat.

Tahir Naveed Chaudhry, ketua Aliansi Minoritas Pakistan, menyambut baik keputusan komite itu untuk menerima “permintaan kaum minoritas.”

Dia mengatakan mantan ketua aliansi dan mantan Menteri Shahbaz Bhatti, seorang Katolik, telah mengajukan mosi beberapa tahun lalu, tapi permintaan itu ditangguhkan.

Dia membenarkan bahwa jumlah kursi ditambah karena kini telah ada lebih banyak kursi di parlemen dari sebelumnya.

“Sebelumnya, ada 10 kursi untuk minoritas di DPR pusat dari 210 kursi. Kini dewan itu memiliki 342 kursi,” katanya.

Ramesh Kumar Vankwani, ketua Dewan Hindu Pakistan dengan hati-hati menanggapi keputusan tersebut.

“Kami telah menuntut penambahan kursi bagi kaum minoritas serta pemilihan (anggota parlemen minoritas) secara langsung melalui pemilihan rahasia,” katanya.

“Kaum minoritas telah kehilangan hak konstitusional mereka untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri,” katanya.

Partai politik Islam saat ini memilih anggota parlemen minoritas melalui sistem perwakilan proporsional.

Mahkamah Agung Pakistan tahun lalu memutuskan bahwa metode ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip demokrasi dan minoritas harus diizinkan untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri.

Mahkamah Agung telah meminta parlemen untuk membahas sistem pemilihan minoritas.

“Sangat disayangkan bahwa putusan Mahkamah Agung belum dilaksanakan,” kata Kumar.

Sumber: ucanews.com




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online