UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pakistan setuju menambah jumlah kursi bagi minoritas agama di parlemen

Maret 3, 2016

Pakistan setuju menambah jumlah kursi bagi minoritas agama di parlemen

 

Sebuah badan parlemen Pakistan telah menyetujui amandemen konstitusi untuk menambah jumlah kursi bagi minoritas-minoritas agama di negara itu.

Langkah tersebut muncul sehari sebelum ulang tahun kelima pembunuhan mantan Menteri Urusan Minoritas Shahbaz Bhatti pada 2 Maret 2011, yang disambut gembira oleh para pemimpin minoritas, yang menyebutnya sebagai langkah positif.

Komite Tetap Majelis Nasional Hukum dan Keadilan membuat keputusan pada 1 Maret untuk mendukung langkah tersebut dimasukan dalam RUU amandemen konstitusi yang diajukan tahun 2014 oleh Asiya Nasir, seorang anggota parlemen Kristen.

“Panitia mencapai konsensus untuk menambah lima kursi di majelis nasional, masing-masing dua di Punjab, kemudian di Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Baluchistan,” kata pernyataan resmi.

Jumlah kursi bagi minoritas di majelis nasional akan naik menjadi 15 kursi. Minoritas saat ini disediakan 10 kursi di DPR pusat.

Tahir Naveed Chaudhry, ketua Aliansi Minoritas Pakistan, menyambut baik keputusan komite itu untuk menerima “permintaan kaum minoritas.”

Dia mengatakan mantan ketua aliansi dan mantan Menteri Shahbaz Bhatti, seorang Katolik, telah mengajukan mosi beberapa tahun lalu, tapi permintaan itu ditangguhkan.

Dia membenarkan bahwa jumlah kursi ditambah karena kini telah ada lebih banyak kursi di parlemen dari sebelumnya.

“Sebelumnya, ada 10 kursi untuk minoritas di DPR pusat dari 210 kursi. Kini dewan itu memiliki 342 kursi,” katanya.

Ramesh Kumar Vankwani, ketua Dewan Hindu Pakistan dengan hati-hati menanggapi keputusan tersebut.

“Kami telah menuntut penambahan kursi bagi kaum minoritas serta pemilihan (anggota parlemen minoritas) secara langsung melalui pemilihan rahasia,” katanya.

“Kaum minoritas telah kehilangan hak konstitusional mereka untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri,” katanya.

Partai politik Islam saat ini memilih anggota parlemen minoritas melalui sistem perwakilan proporsional.

Mahkamah Agung Pakistan tahun lalu memutuskan bahwa metode ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip demokrasi dan minoritas harus diizinkan untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri.

Mahkamah Agung telah meminta parlemen untuk membahas sistem pemilihan minoritas.

“Sangat disayangkan bahwa putusan Mahkamah Agung belum dilaksanakan,” kata Kumar.

Sumber: ucanews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi