UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Anggota parlemen Kristen dukung kementerian urusan etnis Myanmar

Maret 21, 2016

Anggota parlemen Kristen dukung kementerian urusan etnis Myanmar

 

Para anggota parlemen Myanmar telah menyetujui usulan pemerintah untuk membentuk kementerian urusan etnis.

Anggota parlemen Kristen mengatakan itu merupakan langkah maju menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional dengan kelompok-kelompok minoritas.

Usulan itu diajukan ke parlemen pada 17 Maret di mana DPR membahas proposal itu dan menerimanya pada 18 Maret.

Pembentukan kementerian baru ini merupakan bagian dari layanan sipil dari strategi reformasi yang lebih luas untuk mengurangi birokrasi di mana pemerintah ingin mengurangi jumlah kementerian dari 36 menjadi 21.

Pembentukan kementerian urusan etnis akan memajukan rekonsiliasi nasional dengan lebih dari 100 kelompok etnis di negara ini, banyak di antaranya telah terjadi konflik panjang dengan pemerintah sejak Myanmar merdeka tahun 1948, kata anggota parlemen Kristen dari kelompok minoritas.

Menurut Shan Ray Shu Maung, anggota parlemen Katolik dan majelis tinggi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sebagai pertanda baik untuk mendengarkan suara-suara orang etnis karena suara etnis telah diabaikan selama lebih dari 50 tahun.

“Kementerian urusan etnis sangat dibutuhkan dan harus fokus pada pembangunan daerah dengan bekerja sama orang-orang etnis,” kata Shan Ray Shu Maung kepada ucanews.com, 18 Maret.

“Kami berharap bahwa kementerian baru ini dapat berjalan secara efektif,” kata anggota parlemen NLD itu.

Kelompok etnis minoritas Myanmar mencapai sepertiga dari 53 juta penduduk di negara itu.

Banyak orang Kristen tinggal di negara-negara bagian berbasis etnis – Chin, Kachin, Karen dan Kayah.

Pu Chin Sian Thang, anggota parlemen majelis rendah dari Partai Kongres mengatakan kementerian baru ini  menunjukkan komitmen pemerintah sipil yang baru untuk mengakomodasi komunitas-komunitas minoritas.

“Pemberontakan terjadi di daerah-daerah etnis untuk menentukan nasib sendiri  sehingga dengan kementerian ini untuk menyelesaikan akar penyebab dan membawa perdamaian ke Myanmar,” kata Pu Chin Sian Thang.

Pemerintahan pimpinan NLD diharapkan memilih 18 menteri baru pada 21 Maret. Panglima militer, Min Aung Hlaing akan menunjuk tiga menteri kabinet yang tersisa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perbatasan dan Menteri Pertahanan.

Sementara itu, presiden (terpilih) U Htin Kyaw akan dilantik pada 30 Maret dan mengambil kantor pada 1 April.

Sumebr: ucanews.com

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi