Kaum minoritas khawatir Nepal dijadikan negara Hindu

31/03/2016

Kaum minoritas khawatir Nepal dijadikan negara Hindu thumbnail

 

Minoritas-minoritas agama di Nepal prihatin dengan tawaran partai politik sayap Hindu untuk mengembalikan Nepal menjadi sebuah negara Hindu melalui amandemen konstitusi baru negara itu.

Keprihatinan itu menyusul  Kamal Thapa, ketua Partai Rastriya Prajatantra Nepal, mengatakan partainya akan mengubah konstitusi dan  menggerakan masyarakat untuk membuat Nepal sebuah negara Hindu.

Thapa telah berulang kali berjanji bahwa agenda partainya mengembalikan Nepal sebagai negara Hindu. Partainya merupakan terbesar keempat di parlemen negara itu.

Sikap anti-sekuler akan melanggar kebebasan beragama, kata para perwakilan dari kaum minoritas agama di Nepal, yang kebanyakan Kristen, Muslim dan Buddha.

“Wacana politik di mana agama  dijadikan sebagai pusat sangat berbahaya,” kata Lok Mani Dhakal, salah satu dari empat anggota parlemen Kristen di parlemen Nepal.

“Sejumlah pemimpin nasionalis Hindu mewakili partai-partai besar di parlemen melobi untuk membuat Nepal sebagai negara Hindu akan berbahaya bagi masa depan sekularisme seperti yang dinyatakan oleh konstitusi sebelumnya,” kata Dhakal.

Nepal mengumumkan konstitusi baru pada Oktober bahwa negara itu tidak lagi sebagai republik sekuler dan federal. Nepal menjadi negara republik tahun 2008 setelah majelis khusus menghapuskan monarki Hindu berusia 239 tahun di negara Himalaya itu dan memulai proses penyusunan konstitusi baru.

“Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh partai-partai politik ketika mereka sepakat untuk memilih sekularisme,” kata Dilnath Giri, Ketua Partai Rastriya Prajatantra Nepal.

“Kami tidak akan berhenti hingga agenda kami berhasil untuk mengembalikan Nepal sebagai negara Hindu,” tambahnya.

Pastor Silas Bogati, vikjen Vikariat Apostolik Nepal, mengatakan konstitusi baru bertentangan dengan ketentuan kebebasan beragama.

“Ini merupakan masalah besar bagi kami sekarang,” kata Pastor Bogati.

Jikdol Lama, ketua Federasi Buddha Nepal mengatakan amandemen konstitusi hanya dapat merugikan negara.

“Wacana itu adalah kemunduran dari komitmen masa lalu dan keputusan itu akan lebih berbahaya daripada negara dan rakyatnya,” kata Lama, komite kelompok agama dan etnis yang ingin melindungi sekularisme di negara tersebut.

“Kami telah menyatakan bahwa kami tidak akan diam,” katanya, seraya menambahkan bahwa komitmennya mengadakan protes damai untuk “menjamin bahwa hak-hak semua agama dilindungi dalam konstitusi baru.”

Najarul Hasan Falahi, ketua Islami Sangh Nepal, mengatakan negara tidak boleh mendukung agama tertentu.

“Setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih keyakinan mereka dan negara tidak boleh ikut campur dalam hal ini,” kata Falahi.

Dia mengatakan tekanan untuk mengubah konstitusi adalah sebuah langkah yang akan meningkatkan intoleransi agama.

Sumber: ucanews.com

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online