- UCAN Indonesia - https://indonesia.ucanews.com -

Gereja Katolik dorong pemilu bersih dan adil

 

Dengan sekitar lima minggu lagi sebelum warga Filipina pergi ke tempat-tempat  pemungutan suara untuk memilih pemimpin nasional mereka, para uskup telah mengintensifkan kampanye untuk mengingatkan para pemilih untuk memastikan “pemilu bebas dan adil.”

“Mari kita terus berjuang membebaskan diri dari apa pun yang memperbudak kita,” kata Uskup Dipolog Mgr Severo Caermare kepada umat Katolik dalam Surat Gembala yang dirilis pada 3 April.

Prelatus itu merilis surat itu setelah beberapa kandidat lokal di kota Dipolog, Filipina selatan keluar dari penandatanganan perjanjian untuk pemilu damai pada 1 April.

Francis Olvis, calon walikota, yang menolak untuk menandatangani perjanjian damai, mengatakan bahwa polisi dan militer gagal menjamin pemilu yang damai sebelumnya.

Laporan tentang penyuapan terhadap para calon pemilih, mengintimidasi atau bahkan membunuh untuk memenangkan pemilu adalah biasa di Filipina.

Selama tahun pemilu 2013, setidaknya tujuh orang dilaporkan tewas pada hari pemungutan suara, sementara sedikitnya 60 orang tewas dalam kampanye hingga pemilu.

Uskup Caermare mengatakan orang harus “tidak menggunakan apa yang terjadi di masa lalu sebagai ukuran apa yang bisa terjadi dalam pemilu mendatang.”

Dalam Surat Gembalanya, Uskup Agung Lingayen-Dagupan Mgr Socrates Villegas, mendesak para pemilih “berhati-hatilah dengan para pendusta.”

“Berbohong adalah setan dengan banyak wajah. Jadilah bijaksana. Berhati-hati. Jangan memilih pembohong,” kata Uskup Agung Villegas, ketua presidium Konferensi Waligereja Filipina.

Prelatus itu meminta umat Katolik tidak memilih kandidat yang memiliki sejarah melanggar sumpah.

Uskup Agung Villegas juga meminta para pemilih untuk tidak memilih atheis atau orang yang mencela Tuhan.

“Seorang Katolik tidak boleh mendukung calon yang berjanji menghapus agama dari kehidupan publik,” kata uskup agung itu.

Pada 9 Mei, Filipina akan mengadakan pemilu untuk eksekutif dan legislatif untuk semua tingkat pemerintahan.

Sumber: ucanews.com [1]