Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen

19/04/2016

Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen thumbnail

Seorang wanita Katolik menghadiri Misa di sebuah gereja di New Delhi, India.

 

Sebuah panel resmi telah merekomendasikan bahwa status minoritas yang diberikan kepada lembaga pendidikan di negara bagian Madhya Pradesh, India, ditinjau kembali, sebuah langkah yang para pemimpin Gereja mengatakan sebagai bagian dari agenda anti-Kristen yang didorong oleh partai nasionalis Hindu negara itu.

Komisi minoritas negara itu, sebuah tim yang ditunjuk pemerintah untuk melindungi kepentingan agama dan bahasa minoritas, pekan lalu merekomendasikan pemerintah menyelidiki sertifikat lembaga pendidikan yang dikelola minoritas di negara bagian itu.

Para pemimpin Gereja mengatakan rekomendasi komisi itu ditujukan untuk membatasi kebebasan dan otonomi sekolah mereka, yang didirikan menyusul ada jaminan konstitusional yang diberikan kepada agama-agama minoritas untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Langkah ini dapat dilihat sebagai bagian dari agenda anti-Kristen dan “menghentikan standar pendidikan di negara bagian itu,” kata Uskup Agung Bhopal, Mgr Leo Cornelio menanggapi rekomendasi komisi minoritas negara bagian itu.

“Hal ini sangat mengecewakan bahwa panel minoritas telah memberikan laporan terhadap kaum minoritas di negara bagian ini,” kata Pastor Maria Stephen, jubir dewan uskup regional.

“Komisi minoritas bertujuan melindungi dan mempromosikan kesejahteraan lembaga minoritas, tetapi dengan langkah ini pihaknya telah gagal melakukan tugasnya,” kata Pastor Stephen.

Kekerasan terhadap minoritas

Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party, yang telah berkuasa di Madhya Pradesh sejak tahun 2003, telah menyaksikan serangkaian kasus kekerasan terhadap umat Kristen dan Muslim.

Para pemimpin Kristen dan Muslim mengatakan kelompok garis keras Hindu berada di balik kekerasan itu dengan dukungan pemerintah secara diam-diam.

Kelompok hak asasi manusia Mumbai dalam laporan tahunannya yang dirilis pada Januari mengatakan negara bagian itu menyaksikan 29 insiden kekerasan terhadap komunitas Kristen tahun 2015.

Dengan latar belakang seperti itu, para pemimpin Gereja percaya rekomendasi untuk meneliti sertifikat yang sudah diberikan akan menjadi kesempatan bagi kelompok Hindu garis keras dan para pendukung mereka di birokrasi untuk melecehkan misionaris dan sekolah mereka.

Namun, sekretaris komisi minoritas negara itu Nisar Ahmed mengatakan kepada ucanews.com bahwa rekomendasi komisi itu bertujuan memberantas korupsi dalam pembuatan sertifikat.

Beberapa sertifikat telah diduga dikeluarkan untuk “sekolah tidak layak,” kata Ahmed.

Sebuah undang-undang menetapkan bahwa sekolah-sekolah yang dimiliki dan dikelola secara pribadi harus mengalokasikan 25 persen kursi untuk siswa miskin.

Tapi, banyak sekolah tidak mau menerima siswa miskin karena mereka pikir akan menurunkan status lembaga mereka, kata Ahmed.

Dia menambahkan bahwa beberapa “sekolah swasta” telah mengamankan sertifikat untuk menghindari penerimaan siswa miskin di sekolah-sekolah mereka.

Komisi itu merekomendasikan “penyelidikan rinci terkait sertifikat hak minoritas yang dikeluarkan untuk sekolah dalam tiga tahun terakhir dan itu tidak ada hubungannya dengan sekolah-sekolah yang dikelola Gereja,” tambahnya.

Namun, Pastor Stephen mengatakan ia tetap yakin dengan penjelasan Ahmed.

Para pemimpin Kristen “tidak percaya” sebelum membuat semacam “rekomendasi untuk penyelidikan,” kata Pastor Stephen.

Mereka juga tidak menjelaskan dimana masyarakat telah melanggar pedoman, yang katanya, “memberikan gambaran buruk” dari semua agama minoritas.

Selain Kristen dan Muslim, Sikh, Buddha, Zoroaster dan Jain juga diakui sebagai komunitas minoritas di India yang dapat membangun dan mengelola lembaga pendidikan mereka sendiri.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online