Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen

19/04/2016

Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen thumbnail

Seorang wanita Katolik menghadiri Misa di sebuah gereja di New Delhi, India.

 

Sebuah panel resmi telah merekomendasikan bahwa status minoritas yang diberikan kepada lembaga pendidikan di negara bagian Madhya Pradesh, India, ditinjau kembali, sebuah langkah yang para pemimpin Gereja mengatakan sebagai bagian dari agenda anti-Kristen yang didorong oleh partai nasionalis Hindu negara itu.

Komisi minoritas negara itu, sebuah tim yang ditunjuk pemerintah untuk melindungi kepentingan agama dan bahasa minoritas, pekan lalu merekomendasikan pemerintah menyelidiki sertifikat lembaga pendidikan yang dikelola minoritas di negara bagian itu.

Para pemimpin Gereja mengatakan rekomendasi komisi itu ditujukan untuk membatasi kebebasan dan otonomi sekolah mereka, yang didirikan menyusul ada jaminan konstitusional yang diberikan kepada agama-agama minoritas untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Langkah ini dapat dilihat sebagai bagian dari agenda anti-Kristen dan “menghentikan standar pendidikan di negara bagian itu,” kata Uskup Agung Bhopal, Mgr Leo Cornelio menanggapi rekomendasi komisi minoritas negara bagian itu.

“Hal ini sangat mengecewakan bahwa panel minoritas telah memberikan laporan terhadap kaum minoritas di negara bagian ini,” kata Pastor Maria Stephen, jubir dewan uskup regional.

“Komisi minoritas bertujuan melindungi dan mempromosikan kesejahteraan lembaga minoritas, tetapi dengan langkah ini pihaknya telah gagal melakukan tugasnya,” kata Pastor Stephen.

Kekerasan terhadap minoritas

Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party, yang telah berkuasa di Madhya Pradesh sejak tahun 2003, telah menyaksikan serangkaian kasus kekerasan terhadap umat Kristen dan Muslim.

Para pemimpin Kristen dan Muslim mengatakan kelompok garis keras Hindu berada di balik kekerasan itu dengan dukungan pemerintah secara diam-diam.

Kelompok hak asasi manusia Mumbai dalam laporan tahunannya yang dirilis pada Januari mengatakan negara bagian itu menyaksikan 29 insiden kekerasan terhadap komunitas Kristen tahun 2015.

Dengan latar belakang seperti itu, para pemimpin Gereja percaya rekomendasi untuk meneliti sertifikat yang sudah diberikan akan menjadi kesempatan bagi kelompok Hindu garis keras dan para pendukung mereka di birokrasi untuk melecehkan misionaris dan sekolah mereka.

Namun, sekretaris komisi minoritas negara itu Nisar Ahmed mengatakan kepada ucanews.com bahwa rekomendasi komisi itu bertujuan memberantas korupsi dalam pembuatan sertifikat.

Beberapa sertifikat telah diduga dikeluarkan untuk “sekolah tidak layak,” kata Ahmed.

Sebuah undang-undang menetapkan bahwa sekolah-sekolah yang dimiliki dan dikelola secara pribadi harus mengalokasikan 25 persen kursi untuk siswa miskin.

Tapi, banyak sekolah tidak mau menerima siswa miskin karena mereka pikir akan menurunkan status lembaga mereka, kata Ahmed.

Dia menambahkan bahwa beberapa “sekolah swasta” telah mengamankan sertifikat untuk menghindari penerimaan siswa miskin di sekolah-sekolah mereka.

Komisi itu merekomendasikan “penyelidikan rinci terkait sertifikat hak minoritas yang dikeluarkan untuk sekolah dalam tiga tahun terakhir dan itu tidak ada hubungannya dengan sekolah-sekolah yang dikelola Gereja,” tambahnya.

Namun, Pastor Stephen mengatakan ia tetap yakin dengan penjelasan Ahmed.

Para pemimpin Kristen “tidak percaya” sebelum membuat semacam “rekomendasi untuk penyelidikan,” kata Pastor Stephen.

Mereka juga tidak menjelaskan dimana masyarakat telah melanggar pedoman, yang katanya, “memberikan gambaran buruk” dari semua agama minoritas.

Selain Kristen dan Muslim, Sikh, Buddha, Zoroaster dan Jain juga diakui sebagai komunitas minoritas di India yang dapat membangun dan mengelola lembaga pendidikan mereka sendiri.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  2. Menciptakan peradaban cinta di Keuskupan Agung Semarang
  3. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  4. Umat ​​Katolik Laos siap mengikuti AYD di Yogyakarta
  5. Tidak ada perdamaian di Kashmir, bahkan selama Ramadan
  6. Kardinal Quevedo mengaitkan konflik dengan kemiskinan
  7. HRW tuduh polisi Filipina memalsukan data ‘pembunuhan perang narkoba’
  8. Gereja dan LSM di NTT membantu orang dengan HIV
  9. Uskup Macau bertemu dengan uskup China yang tidak diakui Vatikan
  10. Biarawati China mogok makan menuntut kompensasi setelah tarekat dibubarkan
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online