Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen

19/04/2016

Rekomendasi panel dinilai sebagai agenda anti-Kristen thumbnail

Seorang wanita Katolik menghadiri Misa di sebuah gereja di New Delhi, India.

 

Sebuah panel resmi telah merekomendasikan bahwa status minoritas yang diberikan kepada lembaga pendidikan di negara bagian Madhya Pradesh, India, ditinjau kembali, sebuah langkah yang para pemimpin Gereja mengatakan sebagai bagian dari agenda anti-Kristen yang didorong oleh partai nasionalis Hindu negara itu.

Komisi minoritas negara itu, sebuah tim yang ditunjuk pemerintah untuk melindungi kepentingan agama dan bahasa minoritas, pekan lalu merekomendasikan pemerintah menyelidiki sertifikat lembaga pendidikan yang dikelola minoritas di negara bagian itu.

Para pemimpin Gereja mengatakan rekomendasi komisi itu ditujukan untuk membatasi kebebasan dan otonomi sekolah mereka, yang didirikan menyusul ada jaminan konstitusional yang diberikan kepada agama-agama minoritas untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Langkah ini dapat dilihat sebagai bagian dari agenda anti-Kristen dan “menghentikan standar pendidikan di negara bagian itu,” kata Uskup Agung Bhopal, Mgr Leo Cornelio menanggapi rekomendasi komisi minoritas negara bagian itu.

“Hal ini sangat mengecewakan bahwa panel minoritas telah memberikan laporan terhadap kaum minoritas di negara bagian ini,” kata Pastor Maria Stephen, jubir dewan uskup regional.

“Komisi minoritas bertujuan melindungi dan mempromosikan kesejahteraan lembaga minoritas, tetapi dengan langkah ini pihaknya telah gagal melakukan tugasnya,” kata Pastor Stephen.

Kekerasan terhadap minoritas

Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party, yang telah berkuasa di Madhya Pradesh sejak tahun 2003, telah menyaksikan serangkaian kasus kekerasan terhadap umat Kristen dan Muslim.

Para pemimpin Kristen dan Muslim mengatakan kelompok garis keras Hindu berada di balik kekerasan itu dengan dukungan pemerintah secara diam-diam.

Kelompok hak asasi manusia Mumbai dalam laporan tahunannya yang dirilis pada Januari mengatakan negara bagian itu menyaksikan 29 insiden kekerasan terhadap komunitas Kristen tahun 2015.

Dengan latar belakang seperti itu, para pemimpin Gereja percaya rekomendasi untuk meneliti sertifikat yang sudah diberikan akan menjadi kesempatan bagi kelompok Hindu garis keras dan para pendukung mereka di birokrasi untuk melecehkan misionaris dan sekolah mereka.

Namun, sekretaris komisi minoritas negara itu Nisar Ahmed mengatakan kepada ucanews.com bahwa rekomendasi komisi itu bertujuan memberantas korupsi dalam pembuatan sertifikat.

Beberapa sertifikat telah diduga dikeluarkan untuk “sekolah tidak layak,” kata Ahmed.

Sebuah undang-undang menetapkan bahwa sekolah-sekolah yang dimiliki dan dikelola secara pribadi harus mengalokasikan 25 persen kursi untuk siswa miskin.

Tapi, banyak sekolah tidak mau menerima siswa miskin karena mereka pikir akan menurunkan status lembaga mereka, kata Ahmed.

Dia menambahkan bahwa beberapa “sekolah swasta” telah mengamankan sertifikat untuk menghindari penerimaan siswa miskin di sekolah-sekolah mereka.

Komisi itu merekomendasikan “penyelidikan rinci terkait sertifikat hak minoritas yang dikeluarkan untuk sekolah dalam tiga tahun terakhir dan itu tidak ada hubungannya dengan sekolah-sekolah yang dikelola Gereja,” tambahnya.

Namun, Pastor Stephen mengatakan ia tetap yakin dengan penjelasan Ahmed.

Para pemimpin Kristen “tidak percaya” sebelum membuat semacam “rekomendasi untuk penyelidikan,” kata Pastor Stephen.

Mereka juga tidak menjelaskan dimana masyarakat telah melanggar pedoman, yang katanya, “memberikan gambaran buruk” dari semua agama minoritas.

Selain Kristen dan Muslim, Sikh, Buddha, Zoroaster dan Jain juga diakui sebagai komunitas minoritas di India yang dapat membangun dan mengelola lembaga pendidikan mereka sendiri.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pro dan kontra seputar rencana pembangunan patung Yesus di Papua
  2. Vatikan desak pemerintah global melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan
  3. Otoritas Cina menggerebek Misa komunitas bawah tanah
  4. Gereja Indonesia dan aktivis mencari cara melindungi anak dari pornografi
  5. Misionaris Filipina menjadi pemimpin Konferensi Yesuit Asia Pasifik
  6. Pemimpin Partai Kristen Pakistan tidak diijinkan berobat dalam tahanan
  7. Kardinal Bo minta tokoh agama Myanmar aktif berdialog
  8. Survei: Umat Katolik di Hong Kong tidak paham tugas diakon
  9. Kehadiran umat di gereja Filipina cendrung menurun
  10. Orang Kristen menjadi kelompok teraniaya paling banyak di dunia
  1. Kira kira Yesus akan bilang apa?...
    Said Jenny Marisa on 2017-04-28 20:01:14
  2. Riset Wahid Foundation dan Kemenag Mei 2016 dan riset terpisah oleh Forum Keruku...
    Said fred on 2017-04-27 09:10:22
  3. Setuju Grace. Patut disayangkan dana sebesar itu "hanya" untuk membangun sesuatu...
    Said fred on 2017-04-27 08:34:15
  4. Admin, nggak salah tu orang kristen paling teraniaya. orang islam kali yg paling...
    Said Yesi on 2017-04-27 08:15:21
  5. Secara pribadi....sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama...
    Said Ansel on 2017-04-26 14:41:04
  6. Terlalu bombastis dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bisa jadi mala...
    Said Setyo on 2017-04-26 11:54:30
  7. Menurut saya, idenya sih boleh boleh saja tapi agak berlebihan. Duit sebanyak i...
    Said Grace on 2017-04-25 15:08:34
  8. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  9. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  10. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
UCAN India Books Online