UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja ikut mendorong pengusutan kasus human trafficking

April 27, 2016

Gereja ikut mendorong pengusutan kasus human trafficking

 

Aktivis Gereja dan LSM mendesak polisi untuk menuntaskan kasus human trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah bermayoritas Katolik yang saat ini menempati urutan pertama jumlah kasus human trafficking.

Desakan itu mencuat setelah muncul kasus terakhir yang menimpa Dolfina Abuk, seorang gadis di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang meninggal di Malaysia 7 April lalu.

Dolfina yang pergi melalui jalur ilegal pada 2013 lalu, diduga menjadi korban tindak kekerasan.

“Meski belum diotopsi, namun ada tanda-tanda bahwa ia mengalami kekerasan, penyiksaan,” kata Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor, Adrianus Magnus Kobesi yang memimpin advokasi kasus ini saat berbicara dalam diskusi di Komnas Perempuan Jakarta, Senin, 25 April, bersama para aktivis LSM dan Gereja, serta aparat pemerintah.

“Di sejumlah bagian tubuhnya terdapat jahitan. Lidahnya tidak ada, matanya kempis ke dalam, pelipisnya bergeser ke atas dan tubuhnya kempis ke dalam seakan tak berisi,” katanya.

Selain itu, dia menyebutkan, ada jahitan panjang dari bagian leher menurun hingga bagian atas kemaluan.

“Ada juga jahitan lingkaran leher bagian depan, bagian belakang kepala, dan lingkaran bagian atas kepala. Semua jahitan ini kelihatan beralas kapas putih dari bagian dalam,” ujar Magnus.

Magnus mengatakan, penyebab kematian Dolfina belum diketahui. Namun, dia melanjutkan, dari fakta menurut kondisi jasad, Dolfina terlihat meninggal akibat kekerasan.

Kasus ini sedang ditangani Polda NTT dan dalam waktu dekat akan melakukan otopsi.

Pastor Paul Rahmat SVD, direktur Vivat Internasional-Indonesia mengatakan, kasus Dolfina diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan perdagangan manusia di NTT.

“Kasus human trafficking sebenarnya bukan hal baru dan kita sudah terus-menerus berjuang agar ini bisa selesai. Namun, persoalannya sepertinya tidak juga menemukan titik terang,” katanya kepada ucanews.com.

Pastor Paul mengatakan, mereka akan bergerak aktif bersama lembaga lain untuk mendorong dan membantu pengungkapan kasus ini.

“Ini memang tidak mudah karena kasus perdagangan manusia di NTT melibatkan para petinggi, yang justeru membekingi sejumlah pelaku. Bahkan, aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari mafia ini,” katanya.

“Karena itu, kami akan terus mengawal agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan,” lanjutnya.

Ia pun berharap, keuskupan-keuskupan di NTT lebih berperan aktif mencegah dan mengkampanyekan hal ini.

“Banyak juga anggota Gereja juga diam. Ada satu dua orang yang terlibat, tetapi belum menjadi mainstream. Paling tidak dalam konteks keuskupan, harus kerja sama,” katanya.

Sementara itu Gabriel Sola, Direktur Padma Indonesia, meski NTT sudah dinyatakan sebagai darurat human trafficking, namun, kata dia, langkah yang diambil masih biasa-biasa saja. “Ini yang membuat rantai persoalan ini terus ada,” katanya.

Nurul Qairiah, Koordinator Proyek Nasional, Unit Perdagangan Manusia, Tenaga Kerja, dan Migrasi IOM Indonesia mengatakan, TKI asal NTT umumnya pergi dengan iming-iming gaji, senilai 750.000 hingga 2,5 juta rupiah oleh para calo.

“Mereka dengan mudah tergoda karena lingkungan keluarga mereka sangat miskin,” katanya.

Ia menjelaskan, dari 2013 sampai tahun ini ada 564 kasus yang mereka tangani, di mana 60 persen korban di antaranya dengan level pendidikan rendah, yakni tidak tamat SD, SD dan SMP.

“Kelompok ini makin rentan karena kebanyakan pergi dengan jalur ilegal sehingga kemudian kesulitan untuk menuntut para pelaku ketika tidak terjadi masalah,” katanya.

Menanggapi sejumlah persoalan ini, Rendra Setiawan, Kasubdit Perlindingan Tenaga Kerja, dari Dirjen Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, pengawasan pemerintah memang masih lemah.

Sejumlah upaya sudah dilakukan, namun hal itu belum terealisasi secara penuh di lapangan.

“Pada 28 Januari 2016 sudah dibuat kerja sama antara Kemenaker dan Pemprov NTT terkait pelatihan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja perbaikan tata kelola penempatan tenaga kerja. Namun, ini masih belum bisa sepenuhnya berjalan,” katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi