Pemeras Gereja harus ditindak sesuai hukum

10/06/2016

Pemeras Gereja harus ditindak sesuai hukum thumbnail

Sekelompok orang menggelar unjuk rasa mempertanyakan izin pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Bandung, Minggu (10/04) lalu. (Foto: bbc.com/pgi.or.id)

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan praktik dugaan pemerasan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap beberapa gereja di sekitar kota Bandung, Jawa Barat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Sebab, kata Sodik, dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat khususnya kota Bandung.

“Pemerasan dalam bentuk apa pun, kepada siapa pun dan oleh siapa pun itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Sodik, seperti dikutip Satuharapan.com, di Jakarta, (8/6).

Sebelumnya hasil pertemuan Komnas HAM dengan sejumlah pimpinan Gereja di Bandung, Jumat (3/6), menyebutkan ada beberapa ormas yang diduga memeras beberapa Gereja di sekitar kota Bandung, dengan dalih bangunan tempat ibadah itu tidak berizin.

“Organisasi keagamaan, polisi harus lebih akurat melakukan penyelidikan karena pelaku dan korbannya adalah lembaga keagamaan,” kata dia.

Menurut Sodik, pemerasan yang diduga dilakukan oleh ormas keagamaan akan menjadi preseden buruk yang mengatasnamakan agama.

Menurut dia, ormas agama seharusnya menjadi salah satu pilar kerukunan dan kedamaian.

Selain itu, kata Sodik, untuk penelitian polisi juga bermanfaat ganda untuk menentukan benar dan tidaknya organisasi keagamaan itu terlibat. Dengan demikian untuk pemerintah daerah seperti kota Bandung harus bekerja sama lebih intensif dengan aparat keamanan dan induk organisasi keagamaan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Sebelumnya, seorang pemimpin gereja di Bandung, kepada wartawan BBC Indonesiamengaku pernah diperas hingga sekitar Rp 200 juta oleh orang-orang yang tergabung dalam ormas berlabel agama.

“Poin yang ingin diungkap oleh Komnas HAM adalah, bahwa ketidaktegasan pemerintah terhadap aksi main hakim sendiri oleh kelompok intoleran itu berbuntut pada aksi premanisme, pemerasan dan kejahatan yang lain,” kata komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, Senin (6/6) sore.

Walikota Bandung bantah

Walikota Bandung Ridwan Kamil membantah ada gereja di Bandung yang diperas. “Hanya improvisasi oknum ormas,” katanya.

Pernyataan itu ia ungkapkan seusai menggelar rapat bersama pengurus Gereja se-Kota Bandung, Kamis (9/6).

Pertemuan yang digelar di rumah dinas walikota, di Jalan Dalem Kaum, Bandung itu dihadiri berbagai forum Gereja di Kota Bandung, FKUB, Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), dan Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

“Hasil dari penelusuran Bidang Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat tidak ada bukti terjadi praktik dugaan pemerasan seperti kabar yang beredar, karena perizinan gereja itu sudah selesai sesuai prosedur,” katanya.

“Kalaupun ada upaya yang sifatnya memanfaatkan situasi, hasil penelusuran adalah improvisasi oknum di lapangan dari anggota ormas,” tambahnya.

Pertemuan itu digelar untuk mengklarifikasi dugaan pemerasan oleh salah satu ormas kepada pengelola Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bandung.

Kalau menurut Pembina Masyarakat Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Minda Sirait, yang disebut dengan pemerasan itu adalah “menjembatani”.

“Kami sudah tampung informasinya dan tidak sepihak. Kami dapati bahwa sebenarnya teman-teman dari ormas ingin menjembatani. Sudah diluruskan informasi itu, tidak terjadi, ada salah paham, ada persoalan komunikasi,” ujarnya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online