Komnas HAM minta pemerintah respons putusan IPT soal kasus 1965

22/07/2016

Komnas HAM minta pemerintah respons putusan IPT soal kasus 1965 thumbnail

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah Indonesia merespons putusan majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal (IPT) terkait kasus 1965.

Meskipun, putusan itu tidak bersifat mengikat.

“Pemerintah harus merespons adanya IPT ini,” ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, di Kantor LBH, Jakarta, Kamis (21/7/2016), seperti dilansir Kompas.com.

Natalius menjelaskan, substansinya, IPT merupakan sebuah gerakan moral.

Selain itu, upaya pengusutan peristiwa 1965 yang dilakukan melalui IPT itu didorong oleh putra-putri Indonesia pejuang HAM.

Oleh karena itu, lanjut dia, negara harus merespons putusan itu untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban.

“Jadi (pemerintah) jangan menolak, defensif, karena itu memang keadilan. Itu tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat, tapi punya kekuatan moral,” kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus merespons demi menghormati kebebasan berekspresi.

“Ini kan sama saja dengan orang demonsrasi apa di Jogja, di Jakarta. Kebetulan demonya di Belanda,” kata dia.

Bentuk respons yang dilakukan pemerintah, menurut Natalius, tidak harus berupa permintaan maaf.

Respons itu bisa berupa dukungan sebagai jaminan kepada keluarga korban bahwa permasalahan terkait pelanggaran HAM akhirnya diselesaikan.

“Apakah itu permintaan maaf, itu silakan nanti dirundingkan dengan keluarga korban. Tetapi pemerintah merepons secara positif memberi apresiasi yang dilakukan,” kata dia.

Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Pembunuhan massal tersebut dilakukan terhadap anggota PKI dan anggota PNI yang merupakan pembela setia Presiden Sukarno.

Hakim Ketua, Zak Jacoob menyatakan Negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.

Pertama, pembunuhan massal yang diperkirakan menimbulkan ratusan ribu korban.

Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang.

Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru.

Selain itu, terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual.

Majelis hakim merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban.

Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online