28 kelompok penganut Aliran Kepercayaan akan dipertemukan dengan presiden

05/08/2016

28 kelompok penganut Aliran Kepercayaan akan dipertemukan dengan presiden thumbnail

Penghayat ajaran Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, menggelar upacara Seren Taun sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kecukupan pangan.

 

PP PDI Perjuangan akan berupaya mempertemukan 28 pimpinan kelompok penganut aliran kepercayaan dengan Presiden Joko Widodo.

PDI-P berharap para penganut aliran kepercayaan bisa menceritakan berbagai perlakukan diskriminatif yang selama ini mereka terima, dan Jokowi bisa segera mencari solusinya.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Achmad Basarah, saat menerima rombongan penganut Aliran Kepercayaan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

“Karena niat ketemu Presiden belum terlaksana, nanti kami akan bicara dengan Presiden supaya Ibu-Bapak sekalian bisa bertemu dan diterima oleh Presiden,” kata awam Katolik itu dalam keterangan tertulis, Kamis malam, seperti dilansir Kompas.com.

Sebanyak 28 pimpinan kelompok penganut kepercayaan hadir di Kantor DPP PDI-P ditemani oleh aktivis Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifudin, dan mantan Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Andy mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, para penganut kepercayaan masih didiskriminasi secara terbuka. Mulai dari kebebasan dalam melaksanakan ibadah hingga hak administrasi kependudukan. Belum lagi bicara perda-perda yang dianggap diskriminatif.

“Masih ada dikotomi dan diskriminasi perlakuan antara agama dengan Penganut Kepercayaan,” kata Andy.

Para pimpinan kelompok penganut kepercayaan itu pun menceritakan berbagai diskriminasi dan perlakuan tak adil yang mereka rasakan.

Misalnya, Komunitas Sunda Wiwitan yang secara terbuka didiskriminasi oleh Birokrasi Pemerintahan di Kuningan, Jawa Barat.

Lalu, kasus siswa ZN di Semarang, Jawa Tengah, yang tak dibolehkan naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama, bukan aliran kepercayaan. Diskriminasi serupa juga disampaikan penganut Sapta Darma.

Menanggapi hal tersebut, Hasto menegaskan bahwa Indonesia saat ini berpeluang besar menghentikan tindakan diskriminasi itu.

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Negara juga wajib mengatasi perbedaan paham dan golongan. Karena itu, PDI-P akan memperjuangkan apa yang disampaikan dalam audiensi  ini.

Caranya, yakni melalui perjuangan politik lewat upaya revisi UU Administrasi Kependudukan, melalui dialog dan komunikasi politik untuk penyadaran, dan ujungnya perubahan regulasi.

“Kami akan cari ruang bersama sambil membangun kesadaran bersama untuk menghapus diskriminasi itu,” kata Hasto.

Adapun 28 pimpinan kelompok penganut Kepercayaan yang menyampaikan aspirasi kepada PDI-P yakni: Kaharingan, Dayak Maratus, Kabupaten Kandangan Kalimantan Selatan; Kaharingan, Dayak Maanyan, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah; Marapu, Kabupaten Sumba Barat, NTT; Jinitua, Kabupaten Sabu Raijua, NTT; Wetu Telu, Bayan, Lombok Utara, NTB; Sapto Darmo, Surabaya, Jatim; Penghayat Semarang, Jateng; Sunda Wiwitan Komunitas Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Selain itu ada juga kelompok Sunda Wiwitan, Komunitas Cirendeu, Cimahi; Komunitas Agama Buhun Sunda Wiwitan, Kanekes-Baduy, Banten; dan Tolotang, Sidrap, Sulawesi Selatan.

Foto: Kompas.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online