PP PDI Perjuangan akan berupaya mempertemukan 28 pimpinan kelompok penganut aliran kepercayaan dengan Presiden Joko Widodo.
PDI-P berharap para penganut aliran kepercayaan bisa menceritakan berbagai perlakukan diskriminatif yang selama ini mereka terima, dan Jokowi bisa segera mencari solusinya.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Achmad Basarah, saat menerima rombongan penganut Aliran Kepercayaan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
“Karena niat ketemu Presiden belum terlaksana, nanti kami akan bicara dengan Presiden supaya Ibu-Bapak sekalian bisa bertemu dan diterima oleh Presiden,” kata awam Katolik itu dalam keterangan tertulis, Kamis malam, seperti dilansir Kompas.com.
Sebanyak 28 pimpinan kelompok penganut kepercayaan hadir di Kantor DPP PDI-P ditemani oleh aktivis Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifudin, dan mantan Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani.
Andy mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, para penganut kepercayaan masih didiskriminasi secara terbuka. Mulai dari kebebasan dalam melaksanakan ibadah hingga hak administrasi kependudukan. Belum lagi bicara perda-perda yang dianggap diskriminatif.
“Masih ada dikotomi dan diskriminasi perlakuan antara agama dengan Penganut Kepercayaan,” kata Andy.
Para pimpinan kelompok penganut kepercayaan itu pun menceritakan berbagai diskriminasi dan perlakuan tak adil yang mereka rasakan.
Misalnya, Komunitas Sunda Wiwitan yang secara terbuka didiskriminasi oleh Birokrasi Pemerintahan di Kuningan, Jawa Barat.
Lalu, kasus siswa ZN di Semarang, Jawa Tengah, yang tak dibolehkan naik kelas karena kurikulum hanya memfasilitasi enam agama, bukan aliran kepercayaan. Diskriminasi serupa juga disampaikan penganut Sapta Darma.
Menanggapi hal tersebut, Hasto menegaskan bahwa Indonesia saat ini berpeluang besar menghentikan tindakan diskriminasi itu.
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Negara juga wajib mengatasi perbedaan paham dan golongan. Karena itu, PDI-P akan memperjuangkan apa yang disampaikan dalam audiensi ini.
Caranya, yakni melalui perjuangan politik lewat upaya revisi UU Administrasi Kependudukan, melalui dialog dan komunikasi politik untuk penyadaran, dan ujungnya perubahan regulasi.
“Kami akan cari ruang bersama sambil membangun kesadaran bersama untuk menghapus diskriminasi itu,” kata Hasto.
Adapun 28 pimpinan kelompok penganut Kepercayaan yang menyampaikan aspirasi kepada PDI-P yakni: Kaharingan, Dayak Maratus, Kabupaten Kandangan Kalimantan Selatan; Kaharingan, Dayak Maanyan, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah; Marapu, Kabupaten Sumba Barat, NTT; Jinitua, Kabupaten Sabu Raijua, NTT; Wetu Telu, Bayan, Lombok Utara, NTB; Sapto Darmo, Surabaya, Jatim; Penghayat Semarang, Jateng; Sunda Wiwitan Komunitas Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Selain itu ada juga kelompok Sunda Wiwitan, Komunitas Cirendeu, Cimahi; Komunitas Agama Buhun Sunda Wiwitan, Kanekes-Baduy, Banten; dan Tolotang, Sidrap, Sulawesi Selatan.
Foto: Kompas.com