Pernikahan anak di Nepal mengancam masa depan mereka

09/09/2016

Pernikahan anak di Nepal mengancam masa depan mereka thumbnail

ilustrasi

 

Pemerintah Nepal tidak mengambil langkah-langkah memadai untuk mengakhiri pernikahan anak, menyebabkan masa depan baik anak perempuan mapun anak laki-laki di seluruh negeri itu menjadi rusak, kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah laporan yang dirilis pada 8 September.

Laporan 118 halaman itu berjudul, ‘Masa kami untuk Bernyanyi dan Bermain: Pernikahan Anak di Nepal’, mendokumentasikan tekanan ekonomi dan sosial yang menyebabkan pernikahan anak, dan konsekuensi yang menghancurkan pernikahan mereka, kata siaran pers HRW.

Negara Himalaya yang miskin itu memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi ketiga di Asia, dengan 37 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 10 persen sebelum usia 15 tahun, meskipun usia minimum pernikahan untuk perempuan dan laki-laki adalah 20 tahun di bawah UU Nepal. Sekitar 11 persen anak laki-laki menikah sebelum usia 18 tahun.

Kelompok HAM yang berbasis di New York itu mewawancarai 149 orang di seluruh negeri itu, termasuk 104 anak yang sudah menikah dan dewasa yang menikah ketika mereka masih berusia anak-anak.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kasta, tetapi sebagian besar berasal dari Dalit Nepal atau masyarakat adat, yang mencerminkan prevalensi yang lebih besar dari pernikahan anak tersebut.

Pernikahan anak membahayakan anak-anak dan keluarga mereka, termasuk penolakan akses ke pendidikan, konsekuensi kesehatan serius termasuk kematian akibat kehamilan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, dan penelantaran.

Silahkan nonton video HRW ini tentang pernikahan anak di Nepal:

 

Sumber: ucanews.com

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online