Ketua PGI menilai sikap intoleran merusak kesatuan bangsa

30/09/2016

Ketua PGI menilai sikap intoleran merusak kesatuan bangsa thumbnail

Ketua Umum PGI Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang mengatakan mengurai benang kusut intoleransi bukanlah pekerjaan mudah namun harus kita lakukan bersama, dan tidak boleh ditunda-tunda. (Foto:PGI)

Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang mengatakan bahwa sikap intoleransi dalam masyarakat merapuhkan sendi-sendi kesatuan bangsa yang majemuk, melemahkan Bhinneka Tunggal Ika, merongrong dasar negara Pancasila dan UUD 45. Hal ini dapat membuyarkan komitmen bersama untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pdt. Henriette menambahkan, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, dan telah memperlihatkan kemampuannya untuk hidup bersama dalam kemajemukan di tengah perkembangan komunitas di berbagai dunia yang semakin majemuk.

Sehingga banyak yang ingin belajar dari pengalaman masyarakat Indonesia yang bertahun-tahun telah hidup berdampingan secara damai sekalipun mempunyai latarbelakang suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda.

“Namun semangat gotong royong dan saling peduli yang dipegang kuat dan merupakan nilai utama berbagai komunitas tradisional di Indonesia, dan karena itu merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, sudah semakin tergerus terutama oleh individualisme, materialisme dan konsumerisme, di tengah arus globalisasi yang semakin deras yang ditandai pengejeran keuntungan bagi diri dan kelompoknya, sehingga manusia tidak lagi segan menyikut sesamanya,” jelasnya.

Lebih jauh Pdt. Henderiette menjelaskan, berbagai konflik baik berskala kecil maupun besar, telah merebak di berbagai tempat di tanah air, dan merusak keharmonisan masyarakat.

Tidak jarang perbedaan-perbedaan suku, agama, budaya yang semula dianggap sebagai bagian yang hakiki dari eksistensi kita sebagai masyarakat, dimanipulasi untuk kepentingan ekonomi, atau politik kelompok tertentu.

Akhirnya, konflik berbasis SARA tidak terelakkan, dan sikap toleransi atau saling menghargai perbedaan semakin merosot, digeser dengan semakin menebalnya sikap intoleransi terhadap sesama, dan juga eksploitasi terhadap alam.

“Kelompok yang secara jumlah besar atau disebut mayoritas, melakukan pelecehan dan merampok kepada kelompok yang jumlahnya lebih kecil atau sering kita sebut minoritas. Kecenderungan kelompok mayoritas ingin dominan bahkan menjadi penentu tampaknya menggejala di semua kelompok, terlepas dari latarbelakang suku dan agamanya,” kata Pdt.Henriette.

“Kondisi ini tentu tidak sehat bagi masyarakat kita, dan akibatnya terjadilah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama di Gunungkidul, tetapi juga di Papua, Aceh Singkil, Makassar, Bitung, dan lainnya,” katanya.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dijamin dalam undang-undang, khususnya dalam Pasal 28E. Sebab itu, menjadi tugas pemerintah menjamin hak dasar tersebut yang akan memupuk sikap toleransi terhadap yang lain.

Namun, semakin menyedihkan dan menggelisahkan ketika pemerintah atau oknum pemerintah bersikap “toleran” dalam arti membiarkan kelompok-kelompok intoleran menindas dan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Akibatnya terjadilah pelanggaran HAM, kebebasan publik terancam, menimbulkan ketakutan yang selanjutnya membuat saling curiga dalam masyarakat, dan mempertebal semangat permusuhan.

Menurut Pdt. Henriette, mengurai benang kusut intoleransi bukanlah pekerjaan mudah namun harus kita lakukan bersama, dan tidak boleh ditunda-tunda.

Tantangan ini membutuhkan komitmen semua pihak agar bangsa ini tidak porak-poranda. Tetapi sebaliknya menjadi bangsa yang semakin matang, semakin bertanggungjawab memupuk kebersamaan demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selengkapnya: Sikap intoleran yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online