Semua rumah ibadah harus difasilitasi negara

05/10/2016

Semua rumah ibadah harus difasilitasi negara thumbnail

 

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyayangkan adanya lagi kasus pelarangan rumah ibadah di Indonesia. Kali ini pelarangan tersebut terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Sangat disayangkan, sebab dalam UU Pasal 14 Ayat 3, semua rumah ibadah yang berdirinya sebelum tahun 2006 harus difasilitasi negara tanpa persyaratan,” kata Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Penrad Siagian, seperti dilansir Satuharapan.com, belum lama ini.

Penrad menyatakan jemaat GBKP telah mengurus izin sejak tahun 2006 disertai dengan pendekatan ke masyarakat. Namun, hingga kini tak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan, yakni memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Problem tersebut, lanjut dia, muncul ketika lurah Tanjung Barat tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

“Setelah gereja memberikan persyaratan lengkap, lurah seharusnya melakukan verifikasi terhadap status kewargaan yang memberikan persetujuan. Namun, yang dilakukan justru verifikasi pernyataan persetujuan warga, padahal itu tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” ujar dia.

Selain itu, proses verifikasi juga disebutkan telah menkonfrontasi warga yang setuju dengan yang tidak setuju. Dalam proses itu juga terdapat ormas yang melakukan unjuk rasa saat verifikasi dilakukan pada warga yang setuju. “Ini bentuk intimidasi terhadap warga yang setuju.”

Pada 1 Februari 1999, sebidang tanah ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 2905 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, Hari Widiarto.

Sejak tanggal 24 September 1995, GBKP Runggun Pasar Minggu telah aktif menyelenggarakan ibadah mingguan di Jalan Tanjung Barat Nomor 148 A yang dipimpin oleh pendeta. Pada 27 Oktober 2004, panitia pembangunan gereja mengajukan izin pembangunan rumah ibadah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, pada 14 Februari 2005, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan IMB dengan Nomor 01439/IMB/2005 untuk mendirikan bangunan baru dan kantor.

“Lurah telah melakukan pembohongan publik terhadap suara dari warga sebagai salah satu syarat dari pengajuan izin membangun rumah ibadah. Dari 75 nama warga sekitar yang terkumpul, yang hadir pada saat verifikasi hanya 41 orang dan 16 orang mencabut pernyataannya. Lurah melakukan pembohongan publik dengan membuat laporan hanya ada sebanyak 25 orang warga yang setuju. Kemudian, dengan data palsu itu, wali kota membuat surat pelarangan ibadah,” katanya.

Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan tak boleh diusik apalagi dilarang.

Negara, lanjut dia, diharapkan netral dan berdiri di atas konstitusi, dalam hal ini, bukan berdasarkan atas kehendak kelompok tertentu. “Negara ini tidak dibangun di atas basis minoritas dan mayoritas, tapi di atas basis konstitusi.”

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online