UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kebijakan pendidikan Banglades menimbulkan masalah bagi guru Katolik

Oktober 12, 2016

Kebijakan pendidikan Banglades menimbulkan masalah bagi guru Katolik

 

Para guru Katolik di Banglades telah menyatakan keprihatinan atas tantangan akibat kebijakan pendidikan nasional pemerintah bagi lembaga pendidikan yang dikelola Gereja di negara ini.

“Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sementara merumuskan Kebijakan Nasional tentang Pendidikan 2010 dan sekolah yang dikelola Gereja seperti semua lembaga lainnya wajib mengikuti,” kata Bruder Harold Bijoy Rodrigues OSC, sekretaris Dewan Pendidikan Katolik Banglades.

“Namun, kami menghadapi beberapa tantangan mengenai manajemen sekolah, rekrutmen guru dan pembangunan infrastruktur.”

Kristen di Banglades sangat dihormati terkait kontribusi mereka yang luar biasa di bidang pendidikan. Gereja Katolik khususnya mengelola sebuah universitas, delapan perguruan tinggi dan 580 sekolah dasar dan sekolah menengah, mendidik sekitar 100.000 siswa – kebanyakan dari mereka adalah non-Kristen.

Pemerintah Banglades mengelola program Pay Order bulanan untuk membayar gaji guru di sekolah yang terdaftar dan perguruan tinggi. Sekolah wajib mengikuti aturan pemerintah tentang pengangkatan, promosi dan mutasi staf.

Bruder Rodrigues mengatakan bahwa dewan pendidikan dan Formasi Program Pemuda dan Guru bersama-sama menyelenggarakan seminar bulan lalu untuk 91 kepala lembaga pendidikan dan guru Katolik guna membahas rencana jangka panjang untuk menangani dampak  campur tangan pemerintah.

Seminar ini memutuskan untuk melakukan studi komprehensif tentang dampak dari kebijakan nasional terhadap lembaga pendidikan Gereja dan bagaimana mempertahankan ciri khas Katolik.

Sekitar 50 persen sekolah, terutama yang berasal dari daerah pedesaan menerima tunjangan Pay Order bulanan dan tidak bisa bertahan tanpa dukungan pemerintah. Mereka berada di bawah tekanan untuk mengikuti pedoman tersebut.

“Kadang-kadang, kami menghadapi masalah dalam memindahkan imam ke sekolah lain dan juga mencari guru yang mau menerima Pay Order bulanan,” tambah Bruder Rodrigues.

Bruder Robi T. Purification OSC, kepala Sekolah Menengah Atas St. Joseph di Dhaka, mengatakan bahwa lembaga Katolik yang bekerja dengan pemerintah tetap independen.

“Pemerintah telah memerintahkan kami untuk menjaga rasio guru-murid 1:30 tahun 2018, yang akan sulit karena kami tidak dapat mengisi banyak uang dari siswa,” kata bruder itu.

Meskipun kecil, Gereja dipercaya untuk mempromosikan pendidikan berkualitas di negeri ini karena mereka telah beroperasi secara independen,” katanya.

Lembaga Katolik mampu membentuk komite manajemen melalui seleksi bukan pemilihan. Tapi, tantangan tetap ada, tambahnya.

“Kami diminta mengikuti proses panjang dalam perekrutan guru, meskipun kami mengikuti prosedur singkat namun keefektifan untuk menunjuk guru mempertahankan standar tertinggi,” kata bruder itu.

“Baru-baru ini, pemerintah memerintahkan semua sekolah dasar untuk meng-upgrade kelas 5-8 dan perlahan-lahan mengembangkan sekolah tinggi dari kelas 10 hingga kelas 12. Sejumlah sekolah kami memiliki infrastruktur untuk melakukannya, tetapi sekolah lain akan membutuhkan reformasi besar-besaran,” katanya.

Sumber: ucanews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi