UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Komnas HAM: Penolakan Kapolda Banten terkait agama tidak beralasan

Oktober 13, 2016

Komnas HAM: Penolakan Kapolda Banten terkait agama tidak beralasan

 

Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai angkat suara soal isu suku, agama, ras antargolongan (SARA) yang belakangan mengemuka, tidak hanya menyangkut Pilkada, tapi juga menyasar jabatan di institusi kepolisian.

Menurut Natalius, adanya penolakan terhadap penunjukan Kombes Sigit Pranowo sebagai Kapolda Banten oleh sekelompok komunitas Muslim hanya karena beragama non Muslim sangat tidak beralasan.

“Presiden sebagai kepala negara tidak boleh kalah melawan kelompok sipil intoleran, negara memiliki power untuk memaksa dan menegaskan keutuhan kebinekaan bangsa berbasis pada Pancasila, UUD 1945 dan Adagium Bhineka Tunggal Ika dengan memperhatikan hak asasi manusia,” kata Natalius dalam siaran pers,  Kamis (13/10).

Ketegasan Presiden, kata Natalius, untuk menolak permintaan orang-orang yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa merupakan wujud nyata pemerintah dalam menegaskan kepada rakyat bahwa Indonesia adalah negara plural dan modern, egaliter, meritokrasi dalam rekrutmen penyelenggara negara baik melalui pengangkatan maupun pemilihan.

Selain itu, Komnas HAM menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama negara sesuai dengan instrumen hukum HAM adalah memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan juga golongan.

Ulama se-Banten tolak Kapolda baru

Sejumlah ulama dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Banten menyatakan menolak pelantikan Komisaris Besar Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk menggantikan Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dofiri.

“Penolakan ini merupakan aksi yang sangat wajar kita lakukan karena pengganti Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dofiri memiliki perbedaan agama,” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Tangerang, Jasmaryadi, di Tangerang pada Rabu, 12 Oktober 2016, seperti dilansir viva.co.id.

Jasmaryadi mengklaim, penolakan itu telah ditandatangani sejumlah ulama dalam sebuah petisi. Mereka berencana menemui Kepala Polri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk meminta penjelasan seputar Kepala Polda Banten.

Alasan penolakan, kata Jasmaryadi, karena Listyo Sigit Prabowo non Muslim. Sementara Banten adalah wilayah kesultanan dan sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Tubagus Saptani, seorang budayawan Banten, turut menolak kehadiran Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Polda setempat. Dia menjelaskan alasan serupa bahwa sejarah dan budaya Banten berbeda dengan provinsi lain; Banten adalah wilayah kesultanan.

Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dia diangkat sebagai Kepala Polda Banten pada 5 Oktober 2016. Ahmad Dofiri, pendahulunya, menempati jabatan baru sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian RI.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi