Komnas HAM: Hindari isu SARA dalam Pilkada DKI

18/11/2016

Komnas HAM: Hindari isu SARA dalam Pilkada DKI thumbnail

Komunitas Lintas Pemuda Etnis Nusantara berisi sekelompok anak muda yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air. Anggotanya berasal Madura, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Aceh, Jakarta, dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa. (Foto: Metrotvnews.com)

 

Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat menilai penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ujian dalam kematangan menjalankan hukum. Gubernur nonaktif Ahok ditetapkan menjadi tersangka Rabu siang atas dugaan penistaan agama.

“Kita semua berharap proses hukum bisa berlangsung independen, imparsial, dan harus otonomi. Artinya tidak ada intervensi dari penguasa,” katanya kepada Tempo, usai mengikuti Hari Toleransi se-Dunia yang digelar oleh Wahid Foundation di Theater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, pada Rabu malam 16 November 2016, seperti dilansir Tempo.co.

Imdadun mengatakan, kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada akan ramai dimainkan, semisal di media sosial. Isu SARA itu dimainkan untuk kepentingan pasangan calon.

“Kemungkinan isu SARA terbuka sekali, di media sosial pun mulai nampak, orang-orang yang menggunakan isu-isu kebencian agama, kebencian ras untuk kepentingan calon yang didukung.”

Menurut Imdadun, kasus yang menimpa Ahok cukup rumit. Menjelang Pilkada isu intoleransi ikut terbawa. “Isu itu sangat sensitif,” kata dia.

Yang terpenting, kata dia, keputusan tersebut transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengawasi bahwa kepolisian serius dengan keputusan tersebut.

“Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang seharusnya dihormati. Itu harapan kita semoga tidak ada intervensi penguasa,” ujar dia.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak menggunakan isu SARA dalam pentas politik yang tengah berlangsung.

“Karena, bagaiamana pun konflik di Indonesia banyak dipicu oleh isu SARA. Biasanya konflik sara kalau menjadi pemantik, masalahnya bisa panjang dan mematikan,” kata Yenny.

Menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta, kata Yenny, pemanfaatan isu SARA dalam kepentingan politik perlu dihentikan. Isu SARA yang marak tersebar di media sosial bisa berdampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman.

“Kita berharap semua pihak menahan diri menggunakan isu tersebut dalam posisi politik mereka,” ujar anak Presiden RI keempat itu.

Langkah penting untuk mengatasi sikap intoleransi itu adalah bersikap kritis terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Isu intoleransi lebih mudah tersebar di media sosial, sehingga perlu cermat dalam mengantisipasi sikap intoleransi tersebut.

“Informasi itu harus dicermati, betul atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah sehingga memicu sikap intoleransi,” ujarnya.

Pagelaran hari toleransi sedunia yang berlansung sejak Rabu siang bisa menjadi warna baru untuk mendukung sikap Bhinnekaan Tunggal Ika.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online