UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

UU tentang kegiatan keagamaan yang kontroversial telah disahkan

Nopember 28, 2016

UU tentang kegiatan keagamaan yang kontroversial telah disahkan

 

DPR Vietnam telah mengesahkan undang-undang (UU) kontroversial tentang kegiatan keagamaan memicu reaksi keras dari umat beragama di negara komunis itu.

UU Kepercayaan dan Agama, yang disahkan oleh DPR pada 18 November, adalah UU pertama tentang kegiatan keagamaan sejak negara itu bersatu tahun 1975.

UU itu, yang akan berlaku pada 1 Januari 2018, mengatur prosedur dan ketentuan hukum mengenai keyakinan masyarakat. Kelompok-kelompok agama akan diminta untuk mendaftar diri kepada pihak berwenang dan memberitahu tentang kegiatan keagamaan mereka kepada otoritas yang memiliki hak untuk menyetujui atau menolak.

UU itu memungkinkan orang akan ditahan dan dipenjara untuk mempraktekkan iman mereka secara publik.

Kegiatan keagamaan dilarang termasuk melanggar keamanan nasional dan memecah belah bangsa.

Pemerintah Vietnam saat ini mengakui 39 organisasi keagamaan dari 13 agama, dengan 24 juta pengikut.

Seorang peneliti agama senior Hanoi, yang tidak mau menyebutkan namanya, mengatakan UU itu “berfokus pada kontrol negara atas agama daripada memenuhi kebutuhan spiritual warganya.”

UU itu memiliki beberapa pasal yang samar-samar yang membuat beberapa orang khawatir UU itu bisa dieksploitasi. Misalnya, kelompok-kelompok agama diminta mendaftar kepada pihak berwenang untuk mengadakan kegiatan keagamaan mereka. Kebingungan lain adalah apa yang dimaksud dengan memungkinkan agama untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan karena UU Pendidikan melarang agama dimasukan, katanya.

Seorang imam Katolik di Kota Ho Chi Minh mengatakan UU itu “bertujuan membantu pemerintah mengelola kegiatan keagamaan.” Para pengikut agama tidak berbeda dari warga negara lain dan harus memiliki hak yang sama sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

“Sebuah undang-undang khusus tentang agama tidak diperlukan. Ini menunjukkan diskriminasi yang jelas seolah-olah agama adalah musuh yang perlu dikontrol,” katanya.

Partai Komunis ingin mengontrol agama karena mereka takut para pemimpin agama lebih berpengaruh dari pejabat pemerintah, tambahnya.

Ketika DPR membahas RUU itu pada 20 Oktober, Dewan Interfaith Vietnam mengeluarkan pernyataan menentang pengesahan tersebut.

Sebagai pemimpin spiritual berjuang untuk kebebasan beragama dan HAM sipil rakyat, kita benar-benar menolak RUU bahwa pemerintah komunis menggunakan DPR untuk menyetujui dan memaksakan,” kata 27 anggota dewan itu – Kristen, Buddha, Cao Dai dan Hoa Hao.

Banyak perwakilan dari dewan itu telah menderita penganiayaan selama perjuangan mereka untuk kebebasan beragama.

Pastor Nguyen Van Ly, advokat terkemuka untuk demokrasi dan kebebasan berkeyakinan, dibebas pada Mei setelah menjalani delapan tahun penjara.

Dewan itu mengatakan bahwa kelompok-kelompok agama dan pengikutnya tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi UU baru itu.

Sumber: ucanews.com

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi