Hindari pelayanan publik diskriminatif, Kemenag minta semua pihak daftarkan agamanya

07/12/2016

Hindari pelayanan publik diskriminatif, Kemenag minta semua pihak daftarkan agamanya thumbnail

 

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Ferri Meldi meminta agar semua pihak, khususnya kelompok minoritas seperti pemeluk Penghayat Kepercayaan, untuk mendaftarkan agamanya.

Menurutnya, masalah diskriminasi pelayanan publik yang dialami oleh kelompok minoritas di sejumlah daerah di Indonesia bisa diselesaikan dengan cara tersebut.

“Masalah agama ini bisa selesai dengan registrasi agamanya. Kalau itu sudah, mudah-mudahan seluruhnya bisa diatasi,” kata Ferri usai diskusi “Ombudsman Mendengar” di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).

Sejauh ini ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Untuk diketahui, kasus diskriminasi pelayanan publik terhadap kaum minoritas menjadi temuan Ombudsman RI di berbagai daerah baik dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik maupun dalam hal pendidikan.

Terkait hal tersebut, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy mengaku telah berulangkali berkomunikasi dengan Kementerian Agama.

Hal itu merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia.

“Berkali-kali kami komunikasi dengan Kemenag. Namun perlu perubahan aturan, misalnya soal pendidikan kurikulum yang tidak ada dalam enam agama,” kata Suaedy.

Menurutnya, diskriminasi pelayanan publik akan berpotensi menciptakan maladministrasi terhadap prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online