KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati

08/12/2016

KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati thumbnail

(Ki-ka) Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Perwakilan KWI Romo Paulus Christian Siswantoko dan Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi bertajuk 'Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama' di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

 

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah menerapkan moratorium terhadap kebijakan hukuman mati.

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati untuk melihat dampak dari eksekusi tersebut.

Pemerintah juga harus memastikan apakah eksekusi mati berhasil menimbulkan efek jera dan menekan angka kriminalitas.

“Gereja katolik berharap adanya moratorium hukuman mati. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati,” ujar Romo Paulus dalam diskusi bertajuk ‘Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama’ di Jakarta, Selasa (6/12/2016), seperti dilansir Kompas.com.

Romo Paulus berpandangan, praktik hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di mana hak hidup merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi.

Di sisi lain, dia melihat hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menekan angka kejahatan.

Sampai saat ini penyebaran narkoba masih menjadi persoalan, sementara sejak 2015 sudah ada belasan terpidana kasus narkoba yang dieksekusi mati.

“Apa ada dampak yang signifikan dan efek jera. Sudah 18 orang yang dieksekusi mati. Hukuman mati sendiri tidak sesuai dengan Pancasila dan HAM,” kata dia.

Ia juga menegaskan, secara jelas Gereja Katolik menolak praktik hukuman mati.

Dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati.

Paus menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung penerapakannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom.

Menurut Pendeta Gomar, pemerintah tidak etis jika mempermainkan hidup seseorang melalui peraturan hukum dan perundang-undangan.

Di sisi lain, PGI sendiri meragukan anggapan hukuman mati bisa menjadi efek jera.

PGI telah berkali-kali menyampaikan protes kepada pemerintah.

“Tidak etis jika negara mempermainkan hidup melalui hukum dan undang-undang,” ujar Pendeta Gomar.

 

One Comment on "KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati"

  1. Jenny Marisa on Thu, 8th Dec 2016 9:33 am 

    Setiap kali membaca ttg hukuman mati, ingat Mary Jane.. Untuk orang yang tidak berdaya atau kurang terbukti begitu mudahnya memvonis mati.. tapi untuk orang tertentu hanya ringan ringan saja..




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online