Tahun 2017, harus tegas atasi gangguan kebebasan beragama

05/01/2017

Tahun 2017, harus tegas atasi gangguan kebebasan beragama thumbnail

 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai berharap pada 2017 pemerintah harus tegas terhadap setiap gangguan kebebasan beragama di Indonesia.

“Pemerintah harus tegas terhadap setiap gangguan kebebasan beragama. Salah satu wujud sikap tegas pemerintah adalah evaluasi ulang perda-perda yang mengekang kebebasan agama, memastikan adanya pendirian tempat beribadah, serta melestarikan silaturahmi antarumat beragama,” kata Natalius saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta,  Rabu (4/1), seperti dilansir Satuharapan.com.

Selain itu, kata Natalius, dalam konteks ketertiban masyarakat secara keseluruhan, secara khusus harus mengantisipasi bahaya instabilitas nasional dan penetrasi kelompok radikal.

“Namun, jika kita melibat ketertiban internal (internal order) justru kita hadapi problem serius, khususnya guncangan instabilitas nasional yang dipicu oleh adanya kelompok radikal, ekstremis, dan kelompok sipil yang eksklusif,” kata dia.

Menurut Natalius, penetrasi kelompok juga secara faktual telah membonsai kekuasaan negara. Pemerintah lebih cenderung lunak menghadapi kelompok sipil intoleran tersebut.

“Kita juga melihat beberapa wilayah pemerintah juga berkoalisi dengan kelompok intoleran ini untuk membuat dan menetapkan peraturan yang mengandung doktrin syariah sebagaimana terjadi di Aceh dan beberapa daerah. Demikian pula dalam skala nasional kita hadapi adanya diskriminasi secara serius berdasarkan atas rasa kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Adanya proses hukum terhadap dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah perwujudan nyata bagaimana kelompok radikal (intoleran) telah mampu mempengaruhi sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, dengan membiarkan adanya proses hukum yang berbasis pada opini massa (trial by the mob). Maka kami sudah bisa menyatakan adanya proses hukum yang tidak jujur dan adil (unfair trial),” kata dia.

Untuk itu, kata Natalius, sikap pemerintah yang cenderung tidak tegas ini bertentangan dengan prinsip dan kewajiban utama pemerintah dalam perspektif hak asasi manusia, yaitu sebagai pemangku kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan terhadap semua warga negara.

“Untuk tahun 2017, saya melihat problem intoleransi yang kita akan hadapi lebih serius dan kompleks jika sedari awal pemerintah tidak mampu mengeliminasi ancaman-ancaman laten atas kebinekaan bangsa, karena saat ini sel-sel intoleran atau radikal telah aktif bahkan diaktifkan kembali dan secara nasional telah bersatu dan mengkristal,” kata dia.

Foto: Tempo.co




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online