UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Polri: Tiga tantangan kasus intoleransi

Januari 6, 2017

Polri: Tiga tantangan kasus intoleransi

 

Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan terdapat tiga tantangan terkait kasus intoleransi yang dihadapi Polri saat ini.

“Terkait dengan kasus intoleransi memang ada pemicu yang selama ini kami temukan di lapangan sehingga menjadikan kasus-kasus ini menimbulkan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),” kata Awi saat Bincang Perdamaian “Potret Toleransi di Indonesia Tahun 2017” di Jakarta, Kamis (5/1), seperti dilansir Antara.

Pertama, kata Awi, terkait dengan permasalahan internal yang terjadi di dalam agama itu sendiri bahwasannya masih ada aliran-aliran yang mempermasalahkan perbedaan-perbedaan.

“Misalnya dalam agama Islam terkait dengan penafsiran Alquran maupun hadits. Fakta di lapangan adanya aliran-aliran keagamaan yang memfitnahkan, mengharamkan, dan mengkafirkan pihak-pihak atau aliran-aliran lain karena perbedaan penafsiran itu sehingga yang terjadi menjadikan suatu masalah,” tuturnya.

Kedua, Awi mengatakan adanya aksi penolakan pendirian tempat ibadah dan memang juga patut dicermati.

“Beberapa tempat misalnya di suatu daerah di Jawa yang mayoritas Islam. Mungkin di situ beberapa kasus yang kami dapatkan misalnya penolakan pendirian gereja dalam mayoritas Islam. Tetapi di sisi lain misalnya di Manado yang mayoritas Nasrani di sana juga terjadi penolakan pendirian masjid. Ini kan juga menjadi masalah bangsa yang patut dicermati,” katanya.

Ketiga, Awi menyinggung soal adanya kegamangan para petugas kepolisian di lapangan soal penindakan aksi-aksi intoleransi.

“Kami tidak malu-malu menyampaikan ini karena memang demikian yang terjadi, pimpinan kami sudah menyatakan tindak tegas tidak ada `sweeping-sweeping` lagi,” ucap Awi.

Menurutnya, setiap tahun Kapolri sudah menyampaikan soal tindak tegas “sweeping” atau penyisiran, namun pada pelaksanaannya mulai dari pergantian pimpinan, Kepala Satuan, Kapolda hingga Kapolres masih terjadi tidak kesamaan persepsi cara penindakan di lapangan sehingga menimbulkan kegamangan.

“Makanya beberapa waktu lalu Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam beberapa kasus intoleransi langsung dikumpulkan para kepala satuan wilayah yang ada di lapangan kalau memang salah langsung ditunjuk untuk tanggung jawab. Kejadian di Surabaya ada `sweeping` malah dikawal, harusnya bubarkan tindak tegas, makanya kemarin diapresiasi terkait tindakan Kapolres Sragen (AKPB Cahyo Widiarso) yang mengusir kelompok-kelompok yang intoleransi (razia atribut natal di toko swalayan),” ujarnya.

Indonesia darurat kebebasan beragama dipicu sosial media

Anggota Kaukus Pancasila DPR RI, Eva Kusuma Sundari menilai bahwa selama 2016 Indonesia mengalami darurat kebebasan beragama akibat ungkapan kebencian melalui media sosial (sosmed).

“Tahun 2016 demokrasi dalam ancaman hate speech. Indonesia sudah darurat kebebasan beragama dan pemicunya adalah sosmed. Seperti pembakaran vihara karena facebook, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi pesakitan juga karena plintiran di sosmed,” kata Eva seperti dikutip Satuharapan.com, Kamis (5/1).

Politisi PDIP itu menilai kebencian yang anti demokrasi, anti Pancasila dan fitnah sedang difasilitasi oleh sosmed. Sementara para pihak yang bekerja untuk demokrasi dan HAM kalah agresif karena beda orientasi.

“Penghasutan dan sektarianisme menguat karena paham ini benar-benar memanfaatkan sosmed untuk menyebarkan paham dan merekrut pengikutnya. Jadi ini titik krusial bagi kita,” kata dia.

“Apa kita akan lawan dengan cara yang sama? tidak, sektarianisme adalah ilegal karena berada di luar sistem berbangsa dan bernegara jadi lawan dengan hukum,” tambahnya.

Sebelumnya pemerintah, melalui Menkominfo telah memblokir 11 situs yang dianggap mengandung konten negatif. Menkominfo sudah meminta kepada para penyedia jasa layanan internet untuk memblokir 11 situs yang telah mereka list sebelumnya agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia.

“Saya mendukung Menkominfo untuk bertindak tegas dengan menutup dan blokir web, sosmed, media yang kontennya syiar kebencian atas nama agama. Pencegahan konflik adalah lebih bermanfaat daripada Indonesia dalam situasi perang/konflik. Hindari kerusakan, pelihara kehidupan. Tegakkan Pancasila dan hukum konstitusi untuk menyelamatkan Indonesia,” tegas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi