Seorang pejabat top Tiongkok telah mengungkapkan bahwa peraturan baru terkait urusan agama yang diubah akan dirilis dalam waktu dekat dan Administrasi Negara Urusan Agama (SARA) berencana fokus pada penegakan hukum.
Pertemuan nasional untuk para kepala departemen agama di seluruh Tiongkok diadakan di Beijing pada 9-10 Januari, di mana ketua SARA Wang Zuoan menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana untuk tahun depan.
Menurut Wenweipo, harian pro Beijing berbasis di Hong Kong, Wang melaporkan bahwa peraturan baru tentang Urusan Agama yang diubah tersebut akan dirilis setelah menerima persetujuan dari pertemuan para eksekutif Dewan Negara yang akan diselenggarakan pada tanggal yang belum diumumkan.
“Perubahan tersebut difokuskan pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional dan persyaratan tegas pada sektor agama,” kata Wang.
Amandemen itu, setelah konsultasi publik satu bulan yang berakhir 7 Oktober, merupakan bagian dari strategi Presiden Xi Jinping tentang pengelolaan agama diserahkan pada Konferensi Nasional Kerja Keagamaan pada April 2016.
Para pengamat percaya bahwa perubahan ini untuk memperkuat kendali Partai Komunis atas agama, dan setiap potensi “gangguan sosial.”
Dalam pertemuan SARA, Wang juga menekankan kerja biro itu tahun 2017 akan menerapkan semangat Konferensi Nasional Pekerjaan Agama, memperkuat supremasi hukum dan menegaskan sinisisasi, yaitu, membuat agama asing menjadi lebih Tiongkok.
Pekerjaan agama “harus (terlibat dengan) politik, harus secara politik berpikiran jernih, harus ketat dalam disiplin dan harus berani bertanggung jawab,” kata Wang.
Dalam laporan setiap tahun, untuk tahun 2016, SARA menyatakan bahwa Tiongkok akan melanjutkan pengangkatan dan pentahbisan uskup sendiri untuk Gereja Katolik di Tiongkok.
Pada kuartal terakhir tahun 2016, empat pentahbisan uskup berlangsung di Provinsi Shaanxi, Provinsi Shanxi dan Provinsi Sichuan. Semua uskup baru itu telah disetujui baik Vatikan maupun pemerintah Tiongkok.
Kongres Nasional Perwakilan Katolik IX juga digelar seperti yang direncanakan. Pertemuan pada 27-29 Desember terpilih kepemimpinan baru untuk Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok dan Konferensi Waligereja Tiongkok.
Namun, tidak ada banyak kemajuan terkait pentahbisan semua imam di Tiongkok.
Sumber-sumber Gereja mengatakan kepada ucanews.com bahwa kartu ID untuk para klerus telah ada selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang pernah membawa mereka serius.
Sumber: ucanews.com