Bisakah perempuan berperan lebih besar dalam mengakhiri konflik di Myanmar?

23/01/2017

Bisakah perempuan berperan lebih besar dalam mengakhiri konflik di Myanmar? thumbnail

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan) menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Yangon pada 19 Desember 2016.

 

Di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, ada harapan tinggi bahwa perempuan akan berperan lebih besar dalam mengakhiri konflik yang melanda Myanmar selama lebih dari setengah abad.

Namun, peran perempuan masih terpinggirkan. Para aktivis hak menyerukan kuota minimal 30 persen untuk perempuan sebagai peserta perundingan damai yang selama ini telah diabaikan.

Nang Phyu Phyu Lin, anggota Komite Pengarah Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP), sebuah koalisi masyarakat sipil dari kelompok-kelompok hak perempuan, mengatakan kepada ucanews.com bahwa 30 persen kuota minimum adalah standar internasional yang telah dimasukkan ke dalam Perjanjian Gencatan Senjata Seluruh Dunia (NCA) dan kerangka dialog politik.

“Tantangannya adalah implementasi,” jelas Phyu Phyu Lin, seorang aktivis etnis Shan.

“Ini masih tetap hanya di atas kertas. Pelaksanaan sangat tergantung pada stakeholder seperti pemerintah, militer dan kelompok etnis bersenjata – apakah mereka bersedia mempertimbangkan partisipasi perempuan”.

Menurut analisis oleh AGIPP, hanya 14 persen dari peserta resmi pada Konferensi Palong abad ke-21 yang diadakan pada Agustus 2016 adalah perempuan. Aliansi itu mengatakan bahwa jumlah itu lebih rendah untuk delegasi pemerintah dari 75 perwakilan di konferensi itu, di antaranya hanya tujuh – atau 9 persen – adalah perempuan.

Konferensi Panglong Kedua direncanakan pada Februari, dan para aktivis perempuan mendorong partisipasi lebih besar dalam pembicaraan itu.

Phyu Phyu Lin mengatakan bahwa aliansi itu memiliki harapan tinggi kepada pemerintah Suu Kyi, namun pihaknya akan “menunggu saja” apakah pemerintah akan mendorong partisipasi perempuan dalam konferensi perdamaian ke depan.

Shila Nan Taung, anggota parlemen untuk Liga Nasional yang berkuasa mengatakan bahwa sejumlah perempuan perlu terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

“Kami melihat partisipasi perempuan dalam kelompok masyarakat sipil, tetapi sedikit perempuan yang terlibat di tingkat kepemimpinan,” kata Nan Taung kepada ucanews.com.

Nan Taung adalah anggota sekretariat Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional (NRPC) yang baru dibentuk untuk mengawasi proses perdamaian.

Hanya ada dua wanita di antara 11 anggota NRPC: Nan Taung dan Suu Kyi sendiri. Nan Taung menyatakan bahwa sejak pemerintah Suu Kyi berkuasa, peran perempuan dalam kepemimpinan tetap marginal.

Meskipun janji-janji kampanyenya meningkatkan partisipasi perempuan, Suu Kyi  yang kini satu-satunya wanita memegang posisi menteri senior di pemerintahan yang dipimpinnya sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri, namun hanya 13 persen dari anggota parlemen terpilih adalah perempuan.

Pegiat hak-hak perempuan telah meminta pemerintah sipil negara pertama yang dipilih secara demokratis itu menjalankan kewajiban internasional di bawah Resolusi PBB 1325  tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, dan komitmen untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Mei Sabae Phyu, direktur Jaringan Kesetaraan Gender di Myanmar, mengatakan bahwa keterlibatan perempuan masih jauh dalam pembicaraan damai.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah Suu Kyi terlibat dalam proses perdamaian sehingga persepsi bahwa partisipasi perempuan lain tidak perlu,” kata Mei Sabae Phyu, seorang etnis Kachin, kepada ucanews.com.

Mae Sabae Phyu adalah seorang aktivis perdamaian dan hak perempuan disebut Perempuan Pemberani Sejagat oleh Departemen Luar Negeri AS tahun 2015. Dia mengatakan bahwa kebanyakan orang melihat Suu Kyi sebagai ikon demokrasi dan pemimpin negara, tetapi mereka tidak melihatnya sebagai seorang perempuan.

Dia mengatakan bahwa proses perdamaian akan mempengaruhi semua orang Myanmar. Karena lebih dari setengah penduduk negara tersebut adalah perempuan. Suara mereka  diabaikan dan keterlibatan mereka dianggap dapat merusak perundingan perdamaian yang komprehensif dan efektif.

“Biarkan perempuan berpartisipasi dalam proses perdamaian sehingga pengalaman yang berbeda dan ide-ide mereka dapat membantu memfasilitasi perdamaian abadi,” kata Mei Sabae Phyu.

Konflik puluhan tahun di daerah perbatasan Myanmar memiliki dampak tertentu pada wanita. Ratusan ribu orang masih mengungsi karena kekerasan yang sedang berlangsung dan Konstitusi negara menjamin kekebalan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan seksual selama konflik. Pada saat yang sama perempuan secara konsisten telah terpinggirkan dalam upaya menyelesaikan perang saudara.

“Tantangan tetap untuk perlindungan hukum perempuan. Hambatan sosial dan budaya telah mengakar dalam masyarakat,” kata Nang Phyu Phyu Lin.

Pertempuran masih terus terjadi antara kelompok militer dan etnis bersenjata di Kachin dan di Shan. Perdamaian akan sulit terwujud, maka pendukung perempuan mendesak agar suara mereka didengarkan.

“Partisipasi perempuan lebih besar dalam proses perdamaian akan membuat solusi jangka panjang dan komprehensif guna mengakhiri konflik,” kata Mei Sabe Phyu.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Misionaris lansia di India terancam dideportasi
  2. Uskup Korea bandingkan janji kampanye presiden dengan ajaran Gereja
  3. Pendeta asal Taiwan ditangkap karena nyanyikan lagu kebaktian
  4. Renungan Minggu Paskah III, 30 April 2017
  5. Cina melarang bayi Muslim menggunakan nama-nama berikut
  6. Pemimpin Muslim berusaha agar pejuang Abu Sayyaf menyerahkan diri
  7. Salib di Kerala dihancurkan pemerintah Komunis
  8. Hati yang tertutup sulit menemukan arti kebangkitan
  9. Kelompok militan desak agar Asia Bibi segera digantung
  10. Pemerintah di Mindanao adopsi program rehabilitasi narkoba Gereja
  1. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  2. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  3. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
  4. Saya harap juga setiap gereja di Jakarta dipersiapkan keamanannya.....
    Said Jenny Marisa on 2017-04-12 13:14:03
  5. Artikel ini bisa membantu para mahasiswa/i yang sedang membuat tugas....
    Said Natalino de Araujo Salsinha on 2017-04-11 15:21:13
  6. Kami salut dengan prinsip gereja yang dipertahankan oleh para Uskup di Filipina,...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-04-10 16:48:31
  7. salam saja...
    Said njlajahweb on 2017-04-10 00:17:06
  8. Sangat membanggkan akhirnya ada pulah Perhatian Pemerintah yang sangat besar bag...
    Said Beby on 2017-04-08 20:13:11
  9. Luar biasa n profisiat Mgr. Agust Agus Pr. untuk keputusan ini. Terima kasih bua...
    Said Bius Galmin on 2017-04-07 19:22:15
  10. Puji dan sukur kepada Tuhan yang maha esa telah ada sekolah tinggi katolik nege...
    Said mbah kung on 2017-04-07 14:26:01
UCAN India Books Online