Para uskup Filipina berbicara tentang politik dalam pertemuan dua tahunan mereka pada 28 Januari, sehari setelah pihaknya dikecam Presiden Rodrigo Duterte.

Selama pertemuan tiga hari itu, para uskup telah mengundang para “pakar” yang akan berbicara tentang berbagai isu termasuk pembunuhan terkait narkoba dan hukuman mati yang meningkat.

Juga dalam agenda itu mereka membahas usulan Presiden Duterte untuk mengubah sistem pemerintahan negara itu dari bentuk republik menjadi sistem federal.

Pastor Marvin Mejia, sekjen Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan para prelatus perlu memahami masalah ini sebelum membuat pernyataan.

“Para uskup biasanya melakukan refleksi, belajar, dan berdoa,” kata Pastor Mejia, seraya menambahkan bahwa para uskup harus “mengetahui” juga.

Duterte telah menekankan amandemen konstitusi untuk membuka jalan bagi sistem federal, yang ia percaya adalah kunci membawa perdamaian di wilayah Mindanao, yang dilanda konflik.

Namun, Kardinal Orlando Quevedo, Uskup Agung Cotabato di Mindanao mendesak presiden itu “melaksanakan apa yang telah ditetapkan … tidak perlu merevisi konstitusi.”

Dalam sebuah wawancara tahun lalu dengan ucanews.com, prelatus itu mengatakan federalisme adalah proyek jangka panjang. “Apa yang perlu dilakukan paling mendesak adalah jangka pendek,” katanya.

Pembunuhan terkait narkoba

Bagian dari jadwal para uskup pada 29 Januari akan diadakan pemutaran film dokumenter tentang pembunuhan terhadap para pengguna dan bandar narkoba yang dicurigai.

Setidaknya 7.000 orang telah tewas di tangan pembunuh dan polisi setelah Duterte menyatakan “perang habis-habisan” terhadap narkoba sejak Juli lalu.

Pastor Mejia mengatakan film ini “bukan bagian dari rapat pleno”, tetapi “terbuka bagi (para uskup) yang ingin menontonnya.”

Laporan yang dibuat oleh beberapa uskup yang kritik terhadap perang melawan narkoba pemerintah telah menimbulkan reaksi keras dari Duterte yang menyebut pemimpin Gereja Katolik adalah “orang-orang munafik.”

Pastor Jerome Secillano, dari kantor urusan publik Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa meskipun kecaman presiden itu, para pemimpin Gereja akan terus mengkritik pembunuhan terkait narkoba.

Pastor Secillano juga mengatakan Gereja akan terus “memahami” dan “sangat sabar” dengan presiden itu.

“Kami perlu memahami presiden. Saya pikir (kecamannya) adalah ledakan yang lahir dari kemarahan,” kata imam itu, seraya menambahkan bahwa Gereja “bukan musuh presiden atau pemerintah.”

Juru bicara Duterte sebelumnya mengumumkan rencana mengadakan dialog dengan para uskup, sebuah langkah yang disambut oleh sejumlah pemimpin Gereja.

Pastor Secillano mengatakan keputusan berada di tangan mayoritas uskup.

Tiga hari rapat pleno yang akan berakhir pada 30 Januari akan membahas isu-isu “sosio-politik”, termasuk etika menggunakan media sosial.

Pastor Mejia mengungkapkan bahwa akun media sosial setidaknya tiga uskup diretas.

Dia mengatakan bahwa karena banyaknya masalah yang akan dibahas dalam pertemuan itu, para uskup akan menyampaikan ketika mereka akan mengeluarkan pernyataan.

Sumber: ucanews.com