Filipina akan menyelidiki laporan Amnesty International

03/02/2017

Filipina akan menyelidiki laporan Amnesty International thumbnail

Para anggota Amnesty International di Filipina membuat laporan tentang pembunuhan terkait narkoba di negara itu pada 1 Februari.

 

Penyelidikan akan dilakukan terkait laporan Amnesty International yang menduga polisi Filipina “membunuh dan membayar orang lain untuk membunuh ribuan pengguna dan bandar narkoba” yang disebut eksekusi di luar hukum dalam enam bulan terakhir.

Sebuah resolusi sedang diajukan di Senat Filipina untuk menyelidiki “tuduhan serius” yang dibuat oleh pengawas HAM internasional itu dalam laporannya berjudul “If you are poor you are killed: Extrajudicial Executions in the Philippines’ War on Drugs.”

Rincian laporan itu mengungkapkan bahwa polisi menargetkan sebagian besar orang miskin di seluruh negeri itu, dengan merekrut pembunuh bayaran, menculik orang-orang yang mereka bunuh, dan memalsukan laporan kejadian.

“Ini adalah tuduhan serius dari badan internasional itu dan kita harus mencari tahu apakah mereka memiliki dasar atau tidak,” kata Senator Francis Escudero, ketua Komite Senat tentang Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Senator itu mengatakan ia ingin Amnesty International menjelaskan temuan dan menyajikan sumber-sumber informasi di legislatif. Dia mengatakan penyelidikan juga akan memberikan polisi kesempatan untuk menyajikan versi mereka.

Escudero menjamin keselamatan dan keamanan sumber-sumber dari Amnesty International dan semua saksi lain yang akan diundang untuk penyelidikan.

“Senat siap menerima saksi rahasia untuk menjamin keselamatan mereka,” katanya.

Para anggota lain dari Senat juga telah meminta Amnesty International untuk menyajikan bukti laporan mereka.

Pembunuh bayaran

Laporan itu menduga polisi Filipina membayar pembunuh untuk membunuh lebih dari seribu orang per bulan di bawah kedok kampanye nasional untuk memberantas narkoba.

Setidaknya 7.000 pengguna dan bandar narkoba yang dicurigai telah tewas sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat presiden tujuh bulan lalu. Para pejabat polisi telah mengakui bahwa setidaknya 2.500 pelaku narkoba tewas dalam operasi polisi.

Laporan Amnesty International menyatakan bahwa dokumen-dokumen penyelidikan secara rinci terhadap 33 kasus melibatkan pembunuhan 59 orang.

Dokumen itu melaporkan bagaimana polisi, bekerja sesuai daftar diverifikasi dari orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu ke rumah-rumah dan menembak orang hingga tewas, termasuk mereka yang siap untuk menyerah.

“Jenazah diperlakukan tidak manusiawi oleh polisi Filipina,” kata Tirana Hassan, direktur Crisis Response Amnesty International.

Dia mengatakan orang tewas “sebagian besar adalah orang termiskin dalam masyarakat dan termasuk anak-anak.”

Dia memperingatkan bahwa “jika tindakan tegas tidak dilakukan segera,” masyarakat internasional harus beralih ke Pengadilan Pidana Internasional untuk melakukan penyelidikan pendahuluan terkait pembunuhan tersebut.

Duterte mengumumkan penghentian perang anti-narkoba pemerintah pada 30 Januari setelah pembunuhan seorang pengusaha asal Korea Selatan yang diculik dan dibunuh oleh polisi anti-narkoba.

0203dSeorang imam merayakan Misa setelah dua korban pembunuhan terkait narkoba di Manila.

 

Patut ‘disayangkan’

 

Seorang uskup Filipina menggambarkan laporan Amnesty “patut disayangkan.”

“Mereka mungkin benar, tapi pasti tidak menyajikan catatan yang baik bagi warga kami,” kata Uskup Agung Lipa Mgr Ramon Arguelles.

“Tapi setidaknya kita tidak dituduh membunuh jutaan bayi yang tidak berdosa sebelum kelahiran,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa “apakah mereka orang dewasa atau anak-anak, yang tidak berdosa atau penjahat, semua memiliki hak untuk hidup.”

Wakil Presiden Leonora Robredo mengatakan dia telah menerima laporan bahwa operasi polisi palsu anti-narkotika telah menyasar ke warga Tionghoa di negara ini.

Dia mengatakan beberapa anggota komunitas Tionghoa di distrik Binondo, Manila, telah mengajukan bukti-bukti, termasuk rekaman  “operasi polisi”, tapi diabaikan oleh otoritas.

Juru bicara presiden Ernesto Abella mengatakan negara “tidak membenarkan pembunuhan di luar hukum.”

Ketua DPR Pantaleon Alvarez menuduh Amnesty International mencampuri urusan internal Filipina.

“Kami adalah negara berdaulat. Mereka seharusnya tidak ikut campur,” katanya.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online