Filipina akan menyelidiki laporan Amnesty International

03/02/2017

Filipina akan menyelidiki laporan Amnesty International thumbnail

Para anggota Amnesty International di Filipina membuat laporan tentang pembunuhan terkait narkoba di negara itu pada 1 Februari.

 

Penyelidikan akan dilakukan terkait laporan Amnesty International yang menduga polisi Filipina “membunuh dan membayar orang lain untuk membunuh ribuan pengguna dan bandar narkoba” yang disebut eksekusi di luar hukum dalam enam bulan terakhir.

Sebuah resolusi sedang diajukan di Senat Filipina untuk menyelidiki “tuduhan serius” yang dibuat oleh pengawas HAM internasional itu dalam laporannya berjudul “If you are poor you are killed: Extrajudicial Executions in the Philippines’ War on Drugs.”

Rincian laporan itu mengungkapkan bahwa polisi menargetkan sebagian besar orang miskin di seluruh negeri itu, dengan merekrut pembunuh bayaran, menculik orang-orang yang mereka bunuh, dan memalsukan laporan kejadian.

“Ini adalah tuduhan serius dari badan internasional itu dan kita harus mencari tahu apakah mereka memiliki dasar atau tidak,” kata Senator Francis Escudero, ketua Komite Senat tentang Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Senator itu mengatakan ia ingin Amnesty International menjelaskan temuan dan menyajikan sumber-sumber informasi di legislatif. Dia mengatakan penyelidikan juga akan memberikan polisi kesempatan untuk menyajikan versi mereka.

Escudero menjamin keselamatan dan keamanan sumber-sumber dari Amnesty International dan semua saksi lain yang akan diundang untuk penyelidikan.

“Senat siap menerima saksi rahasia untuk menjamin keselamatan mereka,” katanya.

Para anggota lain dari Senat juga telah meminta Amnesty International untuk menyajikan bukti laporan mereka.

Pembunuh bayaran

Laporan itu menduga polisi Filipina membayar pembunuh untuk membunuh lebih dari seribu orang per bulan di bawah kedok kampanye nasional untuk memberantas narkoba.

Setidaknya 7.000 pengguna dan bandar narkoba yang dicurigai telah tewas sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat presiden tujuh bulan lalu. Para pejabat polisi telah mengakui bahwa setidaknya 2.500 pelaku narkoba tewas dalam operasi polisi.

Laporan Amnesty International menyatakan bahwa dokumen-dokumen penyelidikan secara rinci terhadap 33 kasus melibatkan pembunuhan 59 orang.

Dokumen itu melaporkan bagaimana polisi, bekerja sesuai daftar diverifikasi dari orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu ke rumah-rumah dan menembak orang hingga tewas, termasuk mereka yang siap untuk menyerah.

“Jenazah diperlakukan tidak manusiawi oleh polisi Filipina,” kata Tirana Hassan, direktur Crisis Response Amnesty International.

Dia mengatakan orang tewas “sebagian besar adalah orang termiskin dalam masyarakat dan termasuk anak-anak.”

Dia memperingatkan bahwa “jika tindakan tegas tidak dilakukan segera,” masyarakat internasional harus beralih ke Pengadilan Pidana Internasional untuk melakukan penyelidikan pendahuluan terkait pembunuhan tersebut.

Duterte mengumumkan penghentian perang anti-narkoba pemerintah pada 30 Januari setelah pembunuhan seorang pengusaha asal Korea Selatan yang diculik dan dibunuh oleh polisi anti-narkoba.

0203dSeorang imam merayakan Misa setelah dua korban pembunuhan terkait narkoba di Manila.

 

Patut ‘disayangkan’

 

Seorang uskup Filipina menggambarkan laporan Amnesty “patut disayangkan.”

“Mereka mungkin benar, tapi pasti tidak menyajikan catatan yang baik bagi warga kami,” kata Uskup Agung Lipa Mgr Ramon Arguelles.

“Tapi setidaknya kita tidak dituduh membunuh jutaan bayi yang tidak berdosa sebelum kelahiran,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa “apakah mereka orang dewasa atau anak-anak, yang tidak berdosa atau penjahat, semua memiliki hak untuk hidup.”

Wakil Presiden Leonora Robredo mengatakan dia telah menerima laporan bahwa operasi polisi palsu anti-narkotika telah menyasar ke warga Tionghoa di negara ini.

Dia mengatakan beberapa anggota komunitas Tionghoa di distrik Binondo, Manila, telah mengajukan bukti-bukti, termasuk rekamanĀ  “operasi polisi”, tapi diabaikan oleh otoritas.

Juru bicara presiden Ernesto Abella mengatakan negara “tidak membenarkan pembunuhan di luar hukum.”

Ketua DPR Pantaleon Alvarez menuduh Amnesty International mencampuri urusan internal Filipina.

“Kami adalah negara berdaulat. Mereka seharusnya tidak ikut campur,” katanya.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Begini cara Arab Saudi mendanai Islam radikal di Bangladesh
  2. Serangan Marawi menimbulkan penganiayaan karena agama
  3. Mengkhawatirkan, satu dari dua anak India alami pelecehan seksual
  4. Pastor di Sikka mendukung upaya pelestarian mata air
  5. Renungan tentang Kenaikan Yesus -28 Mei 2017
  6. PP KIRA: Jangan terjebak paham radikal dan terorisme
  7. Aktivis keagamaan ini diusir dari Maumere, NTT
  8. Tuhan bukan panglima perang yang haus kemenangan, kata Paus
  9. Pernyataan sikap PGI terkait teror bom Kampung Melayu Jakarta
  10. Polisi menangkap perusak gereja Katolik di India
  1. Bahasa kotor, makian, hujatan, ujaran rasa kebencian ras, golongan, agama, dsb b...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 22:07:09
  2. Toleransi seharusnya bisa dilakukan & diterima oleh semua umat beragama di s...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 21:02:37
  3. Proud to read it. GBU Thanks....
    Said Alcino Fernandes Freitas Khan on 2017-05-26 11:10:32
  4. saya sangat mendukunng sekali. mohon supaya sesering mungkin harus cek ke kepoli...
    Said Alfons Liwun on 2017-05-24 10:42:17
  5. informasi ini sangat penting buat saya, mohon bantuannya bagaimana saya bisa mel...
    Said juanda sitohang on 2017-05-23 12:03:09
  6. Mas saya mohon bantuannya, nama saya kasihani halawa butuh dana buat berobat (op...
    Said kasihani halawa on 2017-05-18 09:38:21
  7. Pro ecclesia et patria. Selamat berjuang terus teman-temanku dengan baret merah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-18 09:38:12
  8. sudah cukup kalau mengutip motto Mgr. Soegiyopranoto..yang bukan baru untuk umat...
    Said Jenny Marisa on 2017-05-17 13:27:29
  9. mempertahankan hukum mati.. suatu kesombongan......
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:08:51
  10. ya itu namanya minoritas.....
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:06:47
UCAN India Books Online