Filipina berdebat terkait penerapan kembali hukuman mati

06/02/2017

Filipina berdebat terkait penerapan kembali hukuman mati thumbnail

Uskup Auksilier Broderick Pabillo dari keuskupan agung Manila memimpin doa untuk menghormati kehidupan dan HAM serta menolak hukuman mati di Filipina.

 

Seorang anggota parlemen Filipina mengutip orang kudus dan kitab suci untuk membenarkan hukuman mati ketika berdebat dalam pleno tentang penerapan kembali hukuman mati bagi kejahatan keji dan narkoba yang memanas di Kongres.

Wakil Ketua parlemen Fred Castro mengutip St. Thomas Aquinas untuk mendukung argumennya yang kontroversial.

“(Jika) seorang pria berbahaya dan menular kepada masyarakat karena sejumlah dosa, itu adalah terpuji dan menguntungkan bahwa ia dibunuh dalam rangka menjaga kebaikan bersama,” kata Castro mengutip Summa Theologica St. Thomas Aquinas.

Legislator itu berpendapat bahwa orang kudus dan teolog ini mendukung pembunuhan seorang kriminal “jika hal ini diperlukan untuk kebaikan seluruh masyarakat.”

Penerapan kembali hukuman mati adalah salah satu janji kampanye Presiden Rodrigo Duterte untuk mencegah kejahatan.

Ajaran Katolik

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung Manila mengeluarkan pernyataan pada 2 Februari mengemukakan argumen oleh para pemimpin Gereja Katolik terhadap RUU itu.

Dia mengatakan penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa hukuman mati tidak mengurangi kejahatan.

“Pendekatan terbaik adalah mengatasi akar kejahatan secara positif dan komprehensif di mana pelanggar mungkin akan menjadi korban itu sendiri,” kata kardinal.

Di antara “akar” itu, katanya, adalah hilangnya nilai-nilai moral, ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan, kurangnya akses ke makanan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan,  narkoba, pornografi, dan hilangnya rasa hormat terhadap seksualitas.

Dia mengatakan Gereja dan negara “perlu melindungi dan memperkuat unit dasar masyarakat yakni keluarga.”

Kardinal Tagle juga memperingatkan bahwa hukuman mati “mungkin melegitimasi penggunaan kekerasan untuk menangani setiap kesalahan,” seraya menambahkan bahwa korban kejahatan perlu “keadilan dan pemulihan.”

“Kita perlu mereformasi institusi sehingga mereka dilindungi dengan bertindak adil sementara mencegah penyebaran budaya kekerasan,” katanya.

Sistem peradilan cacat

Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan keluarga korban pelanggaran juga menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal itu di Kongres.

“Hukuman mati pada dasarnya adalah keinginan legislatif untuk serentetan pembunuhan di luar hukum … sebagian besar akan mempengaruhi orang miskin yang memiliki jauh lebih sedikit atau tidak ada akses ke sumber daya untuk membela diri di pengadilan,” kata Cristina Palabay, sekjen kelompok HAM Karapatan.

Dia mengatakan di bawah sistem peradilan cacat terkait hukuman mati adalah “pelanggaran hak untuk hidup dan larangan mutlak penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.”

Palabay mengatakan hukuman mati juga akan berdampak kepada pembela HAM, aktivis dan pembangkang politik, ketika mereka yang berkuasa “mengkriminalisasi keyakinan dan tindakan politik.”

Dia mencatat bahwa hampir semua tahanan politik telah didakwa dengan rekayasa pelanggaran pidana seperti pembunuhan, penculikan, dan bahkan tuduhan berkaitan dengan narkoba.

Karapatan melaporkan bahwa setidaknya 249 dari 392 tahanan politik didakwa dengan “tuduhan pembunuhan palsu” serta ditangkap dan ditahan melalui “surat perintah.”

Senator bersuara menolak

Sejumlah anggota Senat Filipina berjanji menghapus pasal-pasal yang diusulkan.

“Saya menolak hukuman mati, saya akan memilih menentangnya, dan saya akan meminta orang lain untuk tidak mendukungnya,” kata Senator Francis Escudero.

Setidaknya sembilan senator telah bersumpah memberikan suara terhadap penerapan kembali hukuman mati.

Filipina menandatangani moratorium hukuman mati tahun 2001 dan lima tahun kemudian menurunkan hukuman dari 1.230 terpidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online