Filipina berdebat terkait penerapan kembali hukuman mati

06/02/2017

Filipina berdebat terkait penerapan kembali hukuman mati thumbnail

Uskup Auksilier Broderick Pabillo dari keuskupan agung Manila memimpin doa untuk menghormati kehidupan dan HAM serta menolak hukuman mati di Filipina.

 

Seorang anggota parlemen Filipina mengutip orang kudus dan kitab suci untuk membenarkan hukuman mati ketika berdebat dalam pleno tentang penerapan kembali hukuman mati bagi kejahatan keji dan narkoba yang memanas di Kongres.

Wakil Ketua parlemen Fred Castro mengutip St. Thomas Aquinas untuk mendukung argumennya yang kontroversial.

“(Jika) seorang pria berbahaya dan menular kepada masyarakat karena sejumlah dosa, itu adalah terpuji dan menguntungkan bahwa ia dibunuh dalam rangka menjaga kebaikan bersama,” kata Castro mengutip Summa Theologica St. Thomas Aquinas.

Legislator itu berpendapat bahwa orang kudus dan teolog ini mendukung pembunuhan seorang kriminal “jika hal ini diperlukan untuk kebaikan seluruh masyarakat.”

Penerapan kembali hukuman mati adalah salah satu janji kampanye Presiden Rodrigo Duterte untuk mencegah kejahatan.

Ajaran Katolik

Kardinal Luis Antonio Tagle, uskup agung Manila mengeluarkan pernyataan pada 2 Februari mengemukakan argumen oleh para pemimpin Gereja Katolik terhadap RUU itu.

Dia mengatakan penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa hukuman mati tidak mengurangi kejahatan.

“Pendekatan terbaik adalah mengatasi akar kejahatan secara positif dan komprehensif di mana pelanggar mungkin akan menjadi korban itu sendiri,” kata kardinal.

Di antara “akar” itu, katanya, adalah hilangnya nilai-nilai moral, ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan, kurangnya akses ke makanan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan,  narkoba, pornografi, dan hilangnya rasa hormat terhadap seksualitas.

Dia mengatakan Gereja dan negara “perlu melindungi dan memperkuat unit dasar masyarakat yakni keluarga.”

Kardinal Tagle juga memperingatkan bahwa hukuman mati “mungkin melegitimasi penggunaan kekerasan untuk menangani setiap kesalahan,” seraya menambahkan bahwa korban kejahatan perlu “keadilan dan pemulihan.”

“Kita perlu mereformasi institusi sehingga mereka dilindungi dengan bertindak adil sementara mencegah penyebaran budaya kekerasan,” katanya.

Sistem peradilan cacat

Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan keluarga korban pelanggaran juga menyuarakan penentangan mereka terhadap proposal itu di Kongres.

“Hukuman mati pada dasarnya adalah keinginan legislatif untuk serentetan pembunuhan di luar hukum … sebagian besar akan mempengaruhi orang miskin yang memiliki jauh lebih sedikit atau tidak ada akses ke sumber daya untuk membela diri di pengadilan,” kata Cristina Palabay, sekjen kelompok HAM Karapatan.

Dia mengatakan di bawah sistem peradilan cacat terkait hukuman mati adalah “pelanggaran hak untuk hidup dan larangan mutlak penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.”

Palabay mengatakan hukuman mati juga akan berdampak kepada pembela HAM, aktivis dan pembangkang politik, ketika mereka yang berkuasa “mengkriminalisasi keyakinan dan tindakan politik.”

Dia mencatat bahwa hampir semua tahanan politik telah didakwa dengan rekayasa pelanggaran pidana seperti pembunuhan, penculikan, dan bahkan tuduhan berkaitan dengan narkoba.

Karapatan melaporkan bahwa setidaknya 249 dari 392 tahanan politik didakwa dengan “tuduhan pembunuhan palsu” serta ditangkap dan ditahan melalui “surat perintah.”

Senator bersuara menolak

Sejumlah anggota Senat Filipina berjanji menghapus pasal-pasal yang diusulkan.

“Saya menolak hukuman mati, saya akan memilih menentangnya, dan saya akan meminta orang lain untuk tidak mendukungnya,” kata Senator Francis Escudero.

Setidaknya sembilan senator telah bersumpah memberikan suara terhadap penerapan kembali hukuman mati.

Filipina menandatangani moratorium hukuman mati tahun 2001 dan lima tahun kemudian menurunkan hukuman dari 1.230 terpidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  2. Menciptakan peradaban cinta di Keuskupan Agung Semarang
  3. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  4. Umat ​​Katolik Laos siap mengikuti AYD di Yogyakarta
  5. Tidak ada perdamaian di Kashmir, bahkan selama Ramadan
  6. Kardinal Quevedo mengaitkan konflik dengan kemiskinan
  7. HRW tuduh polisi Filipina memalsukan data ‘pembunuhan perang narkoba’
  8. Gereja dan LSM di NTT membantu orang dengan HIV
  9. Uskup Macau bertemu dengan uskup China yang tidak diakui Vatikan
  10. Biarawati China mogok makan menuntut kompensasi setelah tarekat dibubarkan
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online