Pakistan sahkan RUU untuk mengekang pidato kebencian, kawin paksa

08/02/2017

Pakistan sahkan RUU untuk mengekang pidato kebencian, kawin paksa thumbnail

Umat Kristiani Pakistan menyalakan lilin saat demonstrasi di Lahore pada 29 Maret 2016 untuk para korban bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 70 orang.

 

Parlemen Pakistan mengesahkan sebuah RUU yang bertujuan untuk mengekang pidato kebencian, sektarianisme dan kawin paksa terhadap para gadis non-Muslim.

Tujuan dan alasan RUU itu, yang disahkan pada 6 Januari, menyatakan bahwa “terorisme, sektarianisme dan ekstremisme telah mencengkeram seluruh negeri itu. Negara ini melewati situasi yang luar biasa, yang membutuhkan langkah-langkah ketat yang harus diambil untuk mengekang ancaman ini yang telah menyusup masyarakat.”

Melalui UU baru – (Amandemen) UU Hukum Pidana 2016 – hukuman untuk pelanggaran “secara sengaja menggunakan kata-kata untuk menyakiti perasaan keagamaan banyak orang” telah ditingkatkan dari penjara setahun dan denda yang tidak ditentukan menjadi tiga tahun penjara dan/atau denda 500.000 rupee (4.900 dollar AS).

Perubahan tersebut membuat hukuman untuk penghasut agama, kebencian sektarian atau etnis dengan menggunakan pengeras suara atau perangkat lain.

UU itu menyerukan polisi untuk mencegah kekerasan sektarian dan pidato kebencian serta penyebaran materi kebencian oleh setiap orang, organisasi atau melarang pakaian sebagai bagian dari tugas pokok kepolisian.

UU baru itu juga menunjukkan hukuman ditingkatkan kepada para “petugas yang bersalah atas pelanggaran kewajiban, pelanggaran yang disengaja atau kelalaian setiap aturan, peraturan atau perintah yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang” dengan mengurangi gaji mereka atas tiga bulan atau penjara tidak melebihi tiga bulan menjadi tiga tahun penjara dengan denda 100.000 rupee.

UU baru juga meningkatkan hukuman untuk kawin paksa wanita dari kelompok minoritas. Ini lebih dari dua kali lipat hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 1 juta rupee.

Sekitar 1.000 perempuan Kristen dan perempuan Hindu dipaksa untuk dikonversi dan menikah dengan pria Muslim di Pakistan setiap tahun, menurut laporan Gerakan Solidaritas dan Perdamaian di Pakistan tahun 2014.

Sekitar 700 wanita adalah Kristen dan 300 wanita adalah Hindu. Setelah menikah mereka tunduk pada pelecehan seksual, prostitusi, perdagangan manusia dan pelecehan lainnya, katanya.

Sebuah laporan serupa oleh Aurat Foundation, kelompok hak asasi perempuan terkemuka, mengatakan bahwa pernikahan paksa digunakan tidak hanya pada korban sendiri, tetapi juga dapat digunakan sebagai ancaman terhadap keluarga atau komunitas.

RUU tersebut kini menunggu persetujuan resmi dari presiden untuk menjadi UU. Pakistan mengamandemen Hukum Pidana 1860; UU Kepolisian Polisi 1861; Hukum Acara Pidana 1898; Qanun-i-Shahadat 1984 dan UU Anti-Terorisme 1997.

Pakistan memiliki 185 juta penduduk dimana sekitar 95 persen adalah Muslim, sementara Kristen sekitar 2 persen. Hindu adalah sama dalam jumlah dan minoritas agama lainnya memiliki 1 persen.

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online