Program Raskin ‘gagal mengurangi kemiskinan’

10/02/2017

Program Raskin ‘gagal mengurangi kemiskinan’ thumbnail

Pejabat Bulog Merauke menguji beras subsidi sebelum disalurkan kepada rakyat di Papua.

 

Program “Beras untuk Rumah Tangga Miskin” (Raskin), yang diluncurkan hampir dua dekade lalu, tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah, kata seorang imam di Keuskupan Agung Merauke, Papua.

Program ini diluncurkan oleh pemerintah tahun 1998 untuk mensubsidi keluarga miskin di seluruh tanah air, menyusul krisis ekonomi tahun 1997 yang menimpa negara-negara di Asia.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang mengawasi program ini, mengatakan bahwa Raskin bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

Raskin ini merupakan upaya negara untuk mempertahankan kedaulatan pangan di tingkat keluarga dan nasional, tambahnya.

Namun, menurut Pastor Anselmus Amo, ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Merauke, program ini tidak mendidik masyarakat.

“Pemerintah harus mengevaluasi kembali program ini karena membuat orang tergantung pada subsidi beras, mengabaikan kemampuan mereka (yang dianugerahkan Allah),” kata Pastor Amo.

“Jika memungkinkan, pemerintah harus menghentikan program ini dan fokus pada peningkatan produktivitas petani lokal,” katanya.

 

0210cPastor Anselmus Amo dari Keuskupan Agung Merauke, Papua.

 

Papua dan wilayah lainnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun petani tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi daerah mereka masing-masing. Misalnya, Papua dan Maluku memiliki sagu, jagung, pisang, dan produk lainnya, dan pemerintah harus membantu petani mengolah sumber daya ini, kata Pastor Amo.

Imam itu juga menyalahkan pemerintah yang berfokus pada agro-industri, seperti memberikan konsesi kepada perusahaan perkebunan, yang rusak jutaan hektar hutan, menyebabkan kepunahan spesies dan menciptakan konflik dalam masyarakat akibat perebutan tanah.

Remisius Kaize dari desa Nasem, Kabupaten Merauke, setuju dengan imam itu bahwa pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan petani lokal dalam jangka panjang.

Namun, dia akan terus membeli beras bersubsidi, meskipun kualitasnya rendah, karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga pasar reguler.

Kaize hanya menghabiskan  sekitar  3 dollar AS untuk 15 kilogram beras, sebagian kecil dari harga di pasar lokal.

Sementara orang-orang di desa bisa menanam singkong, pisang, dan sagu di ladang mereka. Mereka juga membutuhkan beras dan program Raskin pemerintah dipilih karena harga murah, kata Kaize.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan bahwa sekitar 15,5 juta keluarga menerima Raskin tahun 2016. Setiap keluarga menerima 15 kilogram Raskin setiap bulan dengan harga lebih murah.

Tahun lalu lebih dari 2,5 juta ton beras disalurkan kepada keluarga-keluarga miskin oleh Badan Usaha Logistik (Bulog) di seluruh Indonesia.

Menurut Haryo Nugroho Broto, Kepala Bulog Merauke, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 15.400 ton untuk sejumlah kabupaten – Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Yahukimo.

Eman Riberu, Merauke, Papua

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online