UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Laporan baru mengekspos penganiayaan minoritas

Pebruari 14, 2017

Laporan baru mengekspos penganiayaan minoritas

Umat Katolik India merayakan Misa Malam Natal di Katedral St. Joseph di Allahabad pada 24 Desember 2016.

 

India tidak memenuhi standar internasional tentang kebebasan beragama yang mengarah kepada diskriminasi dan penganiayaan terhadap agama-agama minoritas, demikian sebuah laporan baru oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (AS).

Laporan berjudul, “Constitutional and Legal Challenges Faced by Religious Minorities in India” mengatakan, meskipun konstitusi negara itu menjamin hak yang sama untuk agama-agama, namun pemerintah gagal memenuhi standar internasional.

Laporan ini juga menyebutkan kegagalan India untuk menjamin hak-hak warga Dalit, yang berasal dari kasta yang secara sosial dan ekonomi miskin, tak tersentuh.

“Komunitas minoritas keagamaan dan Dalit telah menghadapi diskriminasi dan penganiayaan akibat undang-undang (UU) yang tidak jelas, sistem peradilan pidana tidak efisien, dan kurangnya konsistensi yurisprudensi,” kata laporan itu.

Hindu merupakan mayoritas dengan 80 persen dari 1,2 miliar penduduk India, sementara Muslim memiliki sekitar 15 persen. Kristen, minoritas agama terbesar kedua, memiliki hanya 2,3 persen. Dalit dan masyarakat suku memiliki 70 persen dari sekitar 27 juta orang Kristen di India.

Tahun 2016, setidaknya 10 orang Kristen tewas dan lebih dari 500 anggota komunitas itu diserang karena iman mereka atau karena diduga telah dikonversi, kata laporan Forum Sekuler Katolik pada Januari 2017.

“Kekerasan simbolik dan struktural telah meningkat di negara itu sejak 2014. Pemerintah perlu menanggapi kekerasan tersebut dengan cara yang jauh lebih masuk akal daripada membantah,” kata Samuel Jaikumar dari Dewan Gereja-gereja di India, sebuah perkutuan Protestan dan Ortodoks.

Hukum membantu diskriminasi berlanjut

Laporan AS mengatakan bahwa tujuh dari 29 negara telah menerapkan UU yang melarang konversi agama.

Laporan itu juga mengatakan bahwa UU India mengatur dana asing secara konsisten telah diterapkan kepada organisasi masyarakat sipil, amal dan organisasi non-pemerintah lainnya yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Pada Juni 2015, India menempatkan Caritas International, pada daftar pantauannya. Lembaga amal itu, merupakan badan sosial dari Vatikan, yang diteliti dengan dituduh melakukan “berbagai kegiatan anti-India,” kata laporan itu.

Mengacu pada UU Perceraian di India 2001 yang membatasi warisan, pembayaran tunjangan, dan kepemilikan properti pasangan nikah beda agama, laporan mengatakan bahwa UU itu “bermasalah.”

“Tindakan ini juga mengganggu kehidupan pribadi orang Kristen dengan tidak mengizinkan upacara pernikahan dilakukan di gereja jika salah satu pasangan non-Kristen,” tambahnya.

UU perlindungan sapi di India yang membatasi atau melarang penyembelihan sapi yang “sering dicampur dengan sentimen anti-Muslim,” kata laporan itu. Pembantaian sapi “tetap menjadi sumber ketegangan abadi antara komunitas-komunitas Hindu, Muslim dan Dalit.”

Dalam rekomendasi itu, mengatakan bahwa India harus berhenti melecehkan kelompok minoritas serta mereformasi UU anti-konversi. Laporan ini juga meminta India untuk menjalankan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Sumber: ucanews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi