Militer Myanmar hadang bantuan untuk pengungsi

27/03/2017

Militer Myanmar hadang bantuan untuk pengungsi thumbnail

Para pengungsi di kamp-kamp pengungsian sementara dekat desa Lung Byeng, negara bagian Kachin. (Hkun Lat/AFP)

Setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah setempat, tim PBB kemudian meninggalkan kota Banmaw di negara bagian Kacin untuk memberikan pakaian kepada pengungsi yang tinggal di kamp-kamp sementara di dekat perbatasan Myanmar-Cina.

Tapi rute mereka kemudian diblokir oleh militer yang menuntut untuk melihat izin dari negara. Persetujuan dari kota itu saja tidak cukup. Mereka membutuhkan otoritas yang lebih tinggi. Para pengungsi tidak mendapatkan pakaian mereka hari itu.

Mengomentari insiden tersebut, Uskup Raymond Sumlut Gam dari Banmaw mengatakan: “Anda bisa membayangkan perjuangan untuk memberikan respon kemanusiaan kepada orang-orang di kamp  bahkan PBB pun ditolak aksesnya.”

Meskipun pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi mulai berkuasa pada tahun 2016, pertempuran di utara negara itu terus memburuk.

“Di bawah pemerintah baru telah terjadi lebih banyak konflik dengan artileri berat dan helikopter yang telah menyebabkan banyak orang yang mengungsi di daerah etnis dan kami menghadapi pembatasan pada bantuan kemanusiaan,” kata Uskup Gam, ketua Caritas Myanmar, kepada ucanews.com.

Uskup Kachin mengatakan bahwa beberapa daerah telah terlarang bagi badan-badan bantuan sejak Agustus 2016. “Kami mencoba yang terbaik untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi (IDP) yang tinggal di kamp-kamp di tengah halangan yang sistematis dan kekurangan pendanaan internasional,” kata Uskup Gam.

Gum Sha Aung, seorang juru bicara Tim Strategi Bersama, aliansi sembilan organisasi kemanusiaan, mengatakan konvoi bantuan PBB belum diizinkan untuk mengakses daerah yang tidak dikendalikan pemerintahan di Negara Bagian Kachin sejak  pemerintah Suu Kyi mulai menjabat pada April 2016.

Dia menambahkan bahwa respon kemanusiaan telah memburuk dan konflik terus meletus di daerah etnis di mana kelompok-kelompok lokal bersenjata telah melawan militer Myanmar selama 70 tahun. Sementara alasan untuk konflik bermacam-macam, sebagian besar kelompok etnis bersenjata ingin negara federal dan diberi kekuasan: hal itu merupakan kutukan bagi militer Myanmar.

“Halangan dan pembatasan bantuan merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak-hak orang-orang yang mengungsi akibat konflik,” kata Gum Sha Aung kepada ucanews.com.

Gelombang pengungsi baru

Pertempuran sporadis terus terjadi di wilayah etnis bahkan setelah Suu Kyi menginisiasi konferensi pedamaian 21 Century Panglong (Panglong Abad ke-21) pada bulan Agustus 2016. Tangan penerima Nobel Perdamaian ini telah diikat oleh militer sebagai prasyarat bagi reformasi demokratis yang ia gagas.

Militer masih menguasai tiga kementerian kunci: perbatasan, dalam negeri dan pertahanan. Seperempat kursi parlemen dicadangkan untuk mereka dan ide pengawasan sipil tetap dianggap menggelikan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) dalam laporannya baru-baru ini mengatakan bahwa Myanmar telah mengalami lonjakan pengungsi baru di empat wilayah sementara organisasi kemanusiaan menghadapi kendala berat.

Pengiriman makanan untuk sekitar 42.000 pengungsi telah diblokir selama berbulan-bulan di wilaya Kachin dan Shan.

Mark Cutts, kepala UNOCHA di Myanmar, mengatakan “akses secara sistematis diblokir” ke daerah-daerah yang berada di luar kendali pemerintah.

“Kita berbicara tentang warga sipil yang rentan secara langsung terkena dampak konflik, termasuk orang tua, wanita hamil, anak-anak kecil, orang sakit dan orang cacat. Dimana kemanusiaan?” kata Cutts.

Lebih dari 140.000 warga sipil telah meninggalkan rumah mereka di Kachin, Shan, Kayin dan Rakhine sejak September 2016. sekitar 97.000 orang Rohingya melarikan diri dari penganiayaan yang dimulai pada Oktober 2016.

Para pengungsi baru menggabungkan diri dengan sekitar 220.000 pengungsi jangka panjang dan 100.000 pengungsi Karen yang telah tinggal di kamp-kamp di Thailand sejak tahun 1990.

Mantan Jenderal PBB, Kofi Annan yang sekarang Ketua Komisi Penasehat Rakhine pada 16 Maret merilis laporan sementara yang menyerukan “akses tanpa hambatan bagi pelaku kemanusiaan” dan wartawan ke daerah-daerah di Rakhine utara.

Lebih dari 20.000 warga sipil menyeberang ke cina setelah pemberontak Kokang meluncurkan serangan mendadak di kota Laukkai, dekat perbatasan, pada tanggal 6 Maret.

Bagian kedua dari konferensi Panglong Abad ke-21 yang tertunda akan berlangsung pada bulan Mei dan upaya Suu Kyi untuk menghentikan pertempuran berlanjut, tetapi dengan komando militer yang  terus mengunakan kekerasan tanpa pandang bulu, kemajuan akan sulit dicapai.

Sumber: Military blocks relief aids




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online