Aborsi bayi perempuan terus menghantui Nepal

29/03/2017

Aborsi bayi perempuan terus menghantui Nepal thumbnail

Seorang ibu menggendong anaknya di salah satu jalan di Bhaktapur Durbar Square, Bhaktapur, dekat Kathmandu. (Prakash Mathema/AFP)

Sejak aborsi dilegalkan sejak 2002 di Nepal pengguguran berbasis kelamin bertumbuh subur. Setidaknya 50.000 aborsi dialkukan setiap tahun setelah orangtua menemukan bahwa janin mereka berjenis kelamin perempuan.

Identifikasi jenis kelamin fetus (jabang bayi) tidak diperbolehkan, tapi banyak klinik tidak mengikuti amandenment ke-11 undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Artikel 28C melarang aborsi hanya karena jenis kelamin dan hukumannya maksimal dua tahun penjara.

Akan tetapi, undang-undang tersebut menjadi tanda tanya karena banyak jumlah kelahiran anak perempuan. Sebuah penelitian tahun 2013 oleh peneliti Inggris, Melanie Dawn Frost dan timnya, menemukan ada 742 perempuan dalam setiap 1.000 laki-laki antara 2007-2010, menurun dari 1.021 perempuan per 1.000 pria dari 1998-2000.

Bagi pasangan yang menikah mereka lebih menginginkan kelahiran anak laki-laki karena secara tradisi, anak gadis meninggalkan keluarga ketika mereka menikah  untuk tinggal bersama mertua. Mereka juga menjadi beban ekonomi karena mas kawin (dowry system) -yaitu di mana seorang perempuan membawa sesuatu atau sejumlah uang untuk pria ketika menikah. Hanya sedikit orang yang mempertanyakan mengapa perempuan dibenci di balik adat istiadat ini.

Keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki lebih tinggi di pedesaan. Menurut survei demografik kesehatan Nepal tahun 2011, jumlah aborsi berdasarkan jenis kelamin bayi di kota dua kali lebih tinggi daripada di pedesaan. Praktek ini kemungkinan lebih tinggi pada keluarga-keluarga yang terdidik dan mapan secara ekonomi, mengingat bahwa aborsi meningkat pada keluarga kaya, dari 3 persen pada keluarga sangat miskin ke 18 persen pada keluarga sangat kaya.

Saya ingat satu insiden ketika dewan kesehatan Nepal memecat seorang ahli kandungan (gynaecologist) selama tiga bulan karena melakukan aborsi berdasarkan jenis kelamin bayi di kota Patan tahun 2015.

Biaya normal untuk aborsi sekitar US$10-15 tapi tergantung pada periode kandungan dan factor-faktor lain biaya aborsi bisa melonjak menjadi US$150 atau lebih.

Ini menjadi sumber pendapatan yang besar bagi banyak rumah sakit dan klinik meskipun beberapa dari mereka tidak mendapatkan ijin sehingga membuat banyak kasus aborsi ilegal dan tidak aman.

Separuh dari pengguguran yang dilakukan diduga tidak aman. Ini juga menjadi masalah di seluruh dunia. Menurut WHO sekitar 22 juta aborsi tidak aman terjadi setiap tahun yang menyebabkan kematian 47.000 perempuan dan mengancam sekitar 5 juta di seluruh dunia.

Di Nepal, menurut laporan Kementerian Kesehatan dan Kependudukan ada sedikitnya 90.000 perempuan yang mendapat penanganan pelayanan aborsi secara intensif di 776 klinik yang diakui pemerintah selama 2013-2014.

Pada awal 2017, My Republica melaporkan bahwa dari ribuan yang melakukan aborsi di Kathmandu, 30 persen adalah remaja. Apa dampaknya bagi kemampuan mereka untuk melahirkan di masa akan datang, secara khusus jika pengguguran itu dilakukan oleh petugas medis yang tidak mendapatkan ijin?

Seringkali perempuan dipaksa untuk menggugurkan kandungan. Aborsi berdasarkan gender kadang-kadang merupakan hasil tekanan keluarga yang menginginkan agar ibu melahirkan anak laki-laki. Ironi yang menyedihkan bhwa apa yang apa yang awalnya dianggap sebagai hak wanita untuk memilih menjadi hak masyarakat patriarchal untuk memilih antara laki-laki dan perempuan.

Rasa malu dan stigma yang mendalam menjadi masalah yang dihadapi perempuan yang melakukan aborsi selanjutnya, bahkan hingga perceraian. Sampai kapankah kita menyadari bahwa perempuan itu bukan mesin untuk melahirkan?

Sekelompok orang mengatakan bahwa aborsi yang aman juga merupakan campurtangan tenaga medis yang trampil untuk mengakhiri kehamilan. Tapi aborsi itu sendiri tidak aman, jika kita membunuh seseorang, bagaimana itu bisa dikatakan aman?

Kenyataan bahwa janin perempuan yang digugurkan menunjukkan bahwa diskrminasi terhadap perempuan dimulai bahkan ketika mereka masih dalam rahim. Lebih buruk lagi, ini adalah tindakan di mana perempuan itu sendiri mengambil bagian dalam mendiskriminasi kaumnya sendiri.

Karena penggunaan kontrasepsi dan peraturan tentang aborsi terjadi penurunan tingkat kelahiran dari 4,6 kelahiran per perempuan pada tahun 1996 menjadi 2,6 pada tahun 2011. Angka pertumbuhan penduduk terkendali 2,25 persen pada 2001 menjadi  1,35 persen tahun 2011.

Menurunkan populasi merupakan bagian dari rencana Nepal melegalkan aborsi dan mengijinkan pelayanan keluarga berencana internasional untuk beroperasi, tapi sayangnya jumlah anak laki-laki sudah melampaui jumlah anak perempuan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Pada sensus tahun 2011 ditemukan bahwa laki-laki hingga usia 14 tahun melampaui jumlah perempuan, tapi jumlah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas melebihi jumlah laki-laki. Tentu saja ini tidak terpikirkan oleh pembuat undang-undang sebelumnya.

Lembaga keluarga berencana internasional memiliki dana yang cukup dan sangat aktif. Membatasi jumlah anggota keluarga bisa membantu keluarga-keluarga miskin.

Argumen tentang hak-hak reproduksi diangkat demi perempuan atau pasangan yang ingin mengatur jarak anak, tapi bagaimana dengan hak-hak mereka yang masih dalam kandungan? Bukankan mereka juga manusia?

Mereka bukanlah segumpalan daging belaka. Mereka adalah manusia dan hak-hak mereka sebagai manusia tidak bisa dipisahkan apakah mereka terlahirkan atau masih dalam kandungan.

Baca juga: Gender-based abortions threaten Nepalese society




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Begini cara Arab Saudi mendanai Islam radikal di Bangladesh
  2. Serangan Marawi menimbulkan penganiayaan karena agama
  3. Mengkhawatirkan, satu dari dua anak India alami pelecehan seksual
  4. Pastor di Sikka mendukung upaya pelestarian mata air
  5. Renungan tentang Kenaikan Yesus -28 Mei 2017
  6. PP KIRA: Jangan terjebak paham radikal dan terorisme
  7. Aktivis keagamaan ini diusir dari Maumere, NTT
  8. Tuhan bukan panglima perang yang haus kemenangan, kata Paus
  9. Pernyataan sikap PGI terkait teror bom Kampung Melayu Jakarta
  10. Polisi menangkap perusak gereja Katolik di India
  1. Bahasa kotor, makian, hujatan, ujaran rasa kebencian ras, golongan, agama, dsb b...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 22:07:09
  2. Toleransi seharusnya bisa dilakukan & diterima oleh semua umat beragama di s...
    Said Avi Wahyu on 2017-05-28 21:02:37
  3. Proud to read it. GBU Thanks....
    Said Alcino Fernandes Freitas Khan on 2017-05-26 11:10:32
  4. saya sangat mendukunng sekali. mohon supaya sesering mungkin harus cek ke kepoli...
    Said Alfons Liwun on 2017-05-24 10:42:17
  5. informasi ini sangat penting buat saya, mohon bantuannya bagaimana saya bisa mel...
    Said juanda sitohang on 2017-05-23 12:03:09
  6. Mas saya mohon bantuannya, nama saya kasihani halawa butuh dana buat berobat (op...
    Said kasihani halawa on 2017-05-18 09:38:21
  7. Pro ecclesia et patria. Selamat berjuang terus teman-temanku dengan baret merah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-05-18 09:38:12
  8. sudah cukup kalau mengutip motto Mgr. Soegiyopranoto..yang bukan baru untuk umat...
    Said Jenny Marisa on 2017-05-17 13:27:29
  9. mempertahankan hukum mati.. suatu kesombongan......
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:08:51
  10. ya itu namanya minoritas.....
    Said Jenny Marisa on 2017-05-16 21:06:47
UCAN India Books Online