Keuskupan Ruteng menolak tambang di lokasi wisata

20/04/2017

Keuskupan Ruteng menolak tambang di lokasi wisata thumbnail

Dalam foto yang diambil tahun 2010 ini Uskup Ruteng Mgr Hubertus Leteng mengunjungi lokasi tambang Serise di Kabupaten Manggarai Timur (JPIC OFM)

Keuskupan Ruteng di Flores, Nusa Tenggara Timur, telah berjanji untuk meningkatkan perjuangan melawan pemberian lisensi pertambangan emas oleh pemerintah kepada perusahaan China di tempat tujuan wisata yang popular, Labuan Bajo.

Grand Nusantara memenangkan lisensi pada tahun 2016 dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menambang 2.831 hektar wilayah pesisir di Batu Gosok, Labuan Bajo. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada 300.000 ton emas yang terkandung di sana.

Perusahaan baru-baru ini mengadakan pertemuan di Labuan Bajo dengan penduduk setempat dan aktivis, sebuah proses yang harus mereka lalui sebelum mulai menambang. Namun, warga setempat keluar dari tempat rapat dan menolak rencana perusahaan tersebut.

Acep, salah seorang perwakilan Grand Nusantara Group, mengatakan ingin mengadakan pertemuan lagi dan berharap usaha mereka akan disambut baik.

Namun, Uskup Ruteng, Hubertus Leteng, yang populer karena penolakannya yang sudah lama terhadap proyek tersebut, mendesak pemerintah untuk mencabut lisensi tersebut. “Keuntungan pertambangan tidak bisa membayar kerugian akibat degradasi lingkungan, kerusakan keanekaragaman hayati dan merugikan objek wisata Labuan Bajo.”

“Tidak mungkin daerah wisata ditambang. Pertambangan akan membawa kehancuran dan polusi udara, darat dan laut,” katanya kepada ucanews.com pada 19 April.

Dia mengatakan, kebijakan penambangan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai daerah tujuan wisata utama. Mereka telah menghabiskan sekitar US $ 225 juta untuk mengembangkan industri ini di dalam dan di sekitar kota kecil ini.

“Jika izin tersebut tidak dicabut, gereja akan mendorong dan memobilisasi seluruh masyarakat untuk bertindak,” tambahnya.

Pastor Marthen Jenarut, direktur Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Keuskupan Ruteng mengatakan bahwa pertambangan akan menjadi “bencana dan tidak akan membantu masyarakat setempat, yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.”

Dia mengatakan akan meminta dialog dengan pemerintah dalam waktu dekat. “Jika ada kebuntuan komunikasi kita akan mengadakan demonstrasi besar-besaran,” katanya.

Doni Parera, yang tinggal di Labuan Bajo mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh memprioritaskan uang tapi memikirkan masa depan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Tambang bisa dengan cepat mendatangkan uang, akan tetapi yang akan menanggung akibat selamanya adalah kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita,” katanya.

Ini bukan pertama kalinya perusahaan pertambangan melirik Labuan Bajo. Pada tahun 2009 pemerintah daerah mengeluarkan izin yang dicabut setahun kemudian setelah gereja dan masyarakat menempati lokasi tambang.

Gereja Katolik telah membantu penduduk setempat dalam perjuangan mereka sejak saat itu. Pada tahun 2010, Uskup Leteng merayakan Misa di tempat penambangan, sebagai tanda keputusan gereja untuk berdiri dengan penduduk setempat.

Kampanye mereka berhasil menghentikan perusahaan pertambangan, Aditya Bumi Pertambangan mulai beroperasi di desa Tumbak, Manggarai Timur, dan Manggarai Manganese yang beroperasi di desa Legurlai, keduanya pada tahun 2014.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Flores Barat memiliki mineral emas, perak, tembaga, bijih besi, timbal dan deposit mangan.

Baca juga: Indonesian Catholics stand up to mining firm




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sri Lanka batal mengikuti Asian Youth Day di Indonesia
  2. Uskup Pakistan menuntut tindakan tegas pada teroris
  3. Ratusan katekis belajar cara berbicara tentang seks kepada remaja
  4. Perempuan Katolik Bangladesh akhirnya mendapat jabatan tinggi
  5. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  6. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  7. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  8. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  9. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  10. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  1. Semoga masalah ini cepat selesai....
    Said meldy on 2017-07-27 08:51:19
  2. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  3. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  4. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  5. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  6. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  7. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  8. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  9. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  10. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
UCAN India Books Online