FPI: Penyampaian dakwah jelang Pilkada DKI Jakarta efektif

26/04/2017

FPI: Penyampaian dakwah jelang Pilkada DKI Jakarta efektif thumbnail

Organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) mengaku bahwa dakwah yang disampaikan di mesjid-mesjid menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu merupakan cara efektif untuk meraih suara dari umat Islam. FPI juga mengatakan bahwa mereka akan menggunakan cara serupa untuk pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Jubir FPI Slamet Maarif mengatakan kepada media bahwa faktor agama masih menjadi penentu kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung Rabu (19/4) lalu.

Pasangan tersebut mengalahkan pasangan petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Basuki, yang lebih dikenal sebagai Ahok, adalah seorang Protestan dan keturunan Tionghoa.

Namun, Slamet mengaku bahwa dakwah keliling dan gerakan sholat Subuh keliling juga menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan tersebut. “Gerakan-gerakan kami soal sholat Subuh keliling yang dilakukan kemarin untuk menggerakkan umat luar biasa,” katanya, seperti dikutip oleh merdeka.com.

Ketua Dewan Pembina Majelis Syuro FPI Habib Muchsin Alatas menyebut penggunaan dakwah untuk tujuan tersebut sebagai cara yang efektif untuk menyadarkan umat Islam agar tidak memilih calon pemimpin non-Muslim.

“Kita sampaikan dakwah seperti itu karena itu ajaran Alquran,” katanya kepada ucanews.com melalui telepon, Senin (24/4).

Menurutnya, FPI akan terus melakukan dakwah.

Informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa Pilkada serentak akan dilangsungkan di 17 propinsi, 39 kota dan 15 kabupaten di seluruh Indonesia pada Juni 2018. Sementara itu, Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres akan diadakan pada Mei 2019.

“Kita memberikan dakwah, penyadaran kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah di mana umat Islam merupakan kelompok mayoritas. Itu kewajiban kita untuk menyampaikan penyadaran, kecuali di daerah-daerah di mana non-Muslim merupakan kelompok mayoritas,” lanjutnya.

Ia menyebut Propinsi Bali sebagai contoh. “Mereka tidak akan memilih kecuali (calon pemimpin) yang Hindu. Kita sangat hargai. Namun di Jakarta, Muslim itu mayoritas. Kami diperintah oleh ajaran kami untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim. Kebetulan calon (yang non-Muslim) ini penista agama,” katanya.

“Masyarakat lebih melihat langsung. Ini satu kesatuan,” lanjutnya.

Sementara itu, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, anggota FPI DPD Jakarta, menceritakan bahwa FPI sudah melakukan “kampanye” sejak tahun 2012 saat berlangsung Pilkada DKI Jakarta.

Waktu itu, Joko “Jokowi” Widodo dan Ahok mencalonkan diri untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan mereka memenangkan pemilihan tersebut. Namun pada tahun 2014, Jokowi meninggalkan jabatannya untuk mengikuti Pilpres, sehingga Ahok menggantikan posisinya.

Menurut Novel, pemimpin Muslim hendaknya memimpin suatu daerah di mana mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam. “Bagaimana mungkin kita mayoritas, sementara pemimpinnya non-Muslim? Siapa yang mengayomi, memberikan pengarahan kalau gubernurnya berbeda agama? Tidak bisa dipaksakan,” katanya.

Tanggapan umat Kristiani

Namun, bagi umat Kristiani, cara yang dianggap efektif oleh FPI tersebut bisa mengancam persatuan bangsa Indonesia.

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejdati menyesalkan kejadian tersebut. “Sudah dijelaskan bahwa kampanye apa pun tidak bisa dilakukan di tempat-tempat ibadah. Mesjid sebagai salah satu tempat ibadah tentu harus menaati aturan itu. Lihat saja di gereja, kita tidak pernah mendengar Romo menyatakan dengan jelas pilih A atau B. Kita tidak melakukan hal seperti itu,” katanya kepada ucanews.com.

Ia pun enggan menyebut cara yang dilakukan FPI tersebut berhasil atau tidak. “Masalahnya satu pelanggaran terhadap satu peraturan dibiarkan. Dakwah yang berbau SARA (suku, agama dan ras) tidak boleh dilakukan di tempat ibadah,” lanjutnya.

Pasal 69(i) dari UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang “menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.”

Handoyo juga menyampaikan kekhawatirannya jika FPI akan menggunakan cara yang sama untuk Pilkada dan Pilpres mendatang.

“Kalau itu terjadi, saya khawatir Indonesia akan seperti Suriah. Saya cenderung mengarah, 80 persen arahnya ke Suriah,” katanya, seraya mendorong umat dari berbagai agama agar bekerjasama dalam mencegah hal tersebut.

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat menyesalkan penggunaan agama sebagai alat untuk memenangkan proses politik.

“Ini kurang elok karena kalau hanya digunakan untuk urusan politik itu menurunkan agama itu sendiri. Tentu bukan hanya Islam, tapi juga agama-agama lain,” katanya.

Sanksi hukum

Nikolaus Simanjuntak, ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), mengatakan bahwa isu tersebut harus dilihat dari pasal 69(i) dan Pasal 72(2).

“Dalam Pasal 72(2), sanksinya peringatan tertulis. Dan seterusnya diatur dengan peraturan KPU. Kita tidak tahu bagaimana peraturan KPU-nya,” katanya kepada ucanews.com.

Namun, ia menjelaskan bahwa hal tersebut harus dilihat dari aspek yuridis and folosofis.

“Secara yuridis mau dikatakan bahwa di dalam UU Pilkada ada norma yang melarang penggunaan rumah ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Harus ditangkap bahwa yang melakukan kampanye itu calon dan tim suksesnya. Jadi sanksi itu ditujukan kepada subyek terhubung,” katanya.

“Secara filosofis, mengapa itu dilarang, sebenarnya karena rumah ibadah itu harus bersih atau tidak boleh dihubungkan dengan tujuan praktis untuk pemilihan kepala daerah, pemerintahan,” lanjutnya. (Katharina R. Lestari)

One Comment on "FPI: Penyampaian dakwah jelang Pilkada DKI Jakarta efektif"

  1. Ansel on Wed, 26th Apr 2017 2:41 pm 

    Secara pribadi….sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama…tetapi agaman n tempat ibadat dipakai untuk keperluan politik menunjukkan kemunduran untuk mental bangsa. Tq




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online