India melarang saluran TV Islam di daerah mayoritas Muslim

12/05/2017

India melarang saluran TV Islam di daerah mayoritas Muslim thumbnail

Kepala kepolisian Kashmir, S.J.M. Gillani, memberikan keterangan kepada pers di Srinigar. Menurut Gillani, 95 warga Kashmiris telah bergabung dengan kelompok militan tahun lalu.

Khawatir dengan radikalisasi kaum muda di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, pemerintah federal telah melarang saluran TV Pakistan dan Arab Saudi di wilayah yang dilanda kekerasan tersebut.

Larangan yang dikeluarkan 7 Mei itu terjadi sehari setelah Menteri Informasi dan Penyiaran Federal M. Venkaiah Naidu mengungkapkan keprihatinannya atas laporan bahwa saluran ini, yang banyak menyebarkan propaganda Islam garis keras dan anti-India, disiarkan tanpa izin pemerintah.

Pasukan India memerangi militan Islam yang bekerja untuk menciptakan sebuah negara Islam yang merdeka atau yang mau bergabung dengan negara tetangga, Pakistan. Konflik yang berlangsung selama tiga dasawarsa menjadi semakin ganas dalam satu tahun terakhir dengan lonjakan aktivitas militan dan demonstrasi kekerasan sejak pembunuhan seorang pemimpin militan lokal Burhan Wani pada tanggal 8 Juli 2016. Dalam lima bulan penuh kekerasan, lebih dari 90 orang tewas dan ribuan lainnya terluka.

Keputusan untuk melarang siaran tertentu telah menimbulkan kritikan tajam dari pemimpin politik dan masyarakat sipil Kashmir yang mengatakan bahwa hal itu mengganggu masalah keagamaan umat Islam yang mencakup sekitar 65 persen populasi negara bagian tersebut. Pemerintah telah memblokir media sosial dalam upaya menghentikan kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi.

“Bagaimana bisa saluran TV yang menyiarkan nilai-nilai Islam bertanggung jawab atas penyebaran kerusuhan di Kashmir?” kata kepala ulama Kashmir dan pemimpin separatis Mirwaiz Umar Farooq.

Mirwaiz mengatakan pemerintah federal, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu, melarang media sosial dan saluran televisi Islam atas perintah kelompok garis keras Hindu. Tindakan mereka hanya bisa memperburuk situasi, katanya.

“Perang telah dimulai melawan orang-orang Kashmir di semua tingkat. Media telah disumbat untuk mencegah dunia mengetahui kenyataan, tapi semua ini akan gagal karena tindakan menindas lainnya gagal,” katanya, menambahkan bahwa “taktik semacam itu mencerminkan pola pikir otoriter. ”

Syed Ali Geelani, seorang separatis yang menganjurkan penggabungan Kashmir dengan Pakistan, mengatakan bahwa larangan tersebut adalah “campur tangan langsung dalam masalah keagamaan.” Ini menunjukkan bagaimana pemerintah “menargetkan komunitas Muslim dan Islam,” katanya.

Namun, operator TV kabel Kashmir mengatakan sebagian besar pelanggan mereka menonton saluran Islam dan mereka mungkin tidak dapat memotongnya karena akan menabrak bisnis mereka.

Operator TV kabel Khateeb Hussain mengatakan kepada ucanews.com bahwa larangan tersebut dapat menyebabkan kemarahan publik.

“Banyak yang berlangganan TV kabel karena menyiarkan saluran Islam. Saluran seperti Saudi Sunnah akan menyiarkan shalat lima waktu di Kabah, Mekah, yang sebagian besar ditonton pada bulan Ramadan. Jika saluran seperti ini dilarang, pelanggan akan menghentikan berlangganan TV kabel mereka,” katanya.

Kolumnis dan anggota masyarakat sipil Gowhar Geelani mengatakan beberapa orang lanjut usia yang tidak dapat melakukan ziarah haji ke Mekah karena alasan kesehatan atau keuangan sering menghabiskan waktu menonton saluran Islam hanya untuk melihat gambar Mekkah dan Masjid Nabawi untuk penghiburan spiritual.

Menurut Koordinator Koalisi Jammu dan Kashmir untuk Masyarakat Sipil, Khurram Parvez, larangan tersebut, yang mencakup saluran budaya dan olah raga Pakistan dan semua situs jejaring sosial, hanya menunjukkan bahwa “kepura-puraan demokrasi harus dihentikan agar pendudukan militer bertahan. ”

Sementara itu, seorang pejabat senior kepolisian yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada ucanews.com bahwa larangan tersebut terjadi setelah serangkaian demonstrasi dimana bendera Pakistan dan Negara Islam dinaikkan.

“Ada beberapa saluran berita Pakistan yang mengagungkan tindakan semacam itu oleh orang-orang Kashmir, yang menyebabkan lebih banyak tindakan dan radikalisasi semacam itu,” kata pejabat polisi tersebut.

Radikalisasi pemuda setempat merupakan tren yang berkembang, kata kepala polisi Kashmir S.J.M. Gillani pada konferensi pers baru-baru ini. Sementara kebanyakan militan yang berperang di India adalah orang asing di masa lalu, sekarang mayoritas penduduk setempat.

Ada lebih dari 200 gerilyawan yang aktif di Kashmir, 110 di antaranya adalah warga Kashmir setempat – 95 di antaranya penduduk muda yang direkrut pada tahun lalu. Sisanya orang asing, katanya.

 

Link terkait: India bans Islamic TV channels in Muslim-majority Kashmir




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online