UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kristen Pakistan ‘terbelah’ soal reformasi pemilu

Juni 1, 2017

Kristen Pakistan ‘terbelah’ soal reformasi pemilu

Seorang pemilih menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilu di Islamabad, Pakistan, pada 30 Nov., 2015. A Christian member of the National Assembly of Pakistan has said there is no democracy for Pakistanis who are not Muslim. (Photo by Aamir Qureshi/AFP)

Kelompok hak asasi manusia Kristen di Pakistan melobi untuk reformasi pemilihan, namun tetap terbagi dalam pemungutan suara untuk kandidat mereka, menjelang pemilihan umum tahun 2018.

Perwakilan proporsional saat ini di Pakistan tidak konstitusional dan melanggar hukum, menurut seorang anggota parlemen Kristen.

“Tidak ada demokrasi untuk orang non-Muslim Pakistan,” kata Tariq Christopher Qaiser, salah satu dari 10 anggota minoritas Majelis Nasional Pakistan, dalam sebuah konvensi yang diselenggarakan oleh Forum Impelementasi¬† Hak Asasi Minoritas di Lahore, 26 Mei.

“Calon terpilih hanya mewakili partai politik mereka, bukan komunitas mereka,” kata Qaiser. “Saya menentang sistem ini tapi harus menjadi bagian darinya untuk bekerja demi Kristus,” katanya.

Sampai tahun 1999, non-Muslim di Pakistan, sekitar 2,8 persen dari populasi, dapat memberi dua suara dalam pemilihan untuk kursi umum: satu untuk kandidat Muslim dan satu lagi untuk rekan-rekan mereka sendiri untuk mengisi beberapa kursi yang disediakan untuk mereka di majelis legislatif .

Gereja Katolik mempelopori kampanye nasional melawan sistem pemilih langsung atau terpisah ini untuk kaum minoritas. Sistem ini akhirnya dihapus pada tahun 2002.

Sekarang anggota minoritas agama telah bergabung dengan masyarakat lain dalam memberikan suara untuk perwakilan lokal di majelis nasional dan provinsi.

Namun, Pemimpinan Muslim dari partai politik arus utama dapat memilih kandidat non-Muslim dengan memberi mereka tiket untuk kursi yang dipesan untuk minoritas.

Saadia Sohail Rana, anggota Majelis Punjab, setuju dengan Qasier dengan mengatakan, “Perwakilan minoritas ragu saat berbicara di parlemen, mereka tidak diperlakukan sama.”

Dalam pernyataan persnya, forum hak minoritas meminta Mahkamah Agung untuk membuat sebuah rancangan perubahan, termasuk menunjuk tiga orang hakim untuk menanggapi pelecehan hak-hak minoritas, meningkatkan kursi mereka di majelis nasional dan provinsi, dan memberi mereka hak untuk suara ganda

Orang-orang Kristen di Pakistan telah lama mengeluhkan tidak adanya peran politik oleh anggota majelis mereka.

“Saya telah melihat mayoritas wilayah Kristen yang sengaja ditinggalkan dari pembangunan.” Pergilah ke menteri Anda sendiri, ‘kata orang Muslim, “kata Anjum James Paul, seorang profesor Katolik, kepada kepada ucanews.com.

Pada tahun 2009, kabinet Pakistan menyetujui kuota pekerjaan 5 persen dalam dinas pemerintah federal untuk minoritas Pakistan. Namun hanya 2,32 persen kuota yang diimplementasikan. “sisanya tidak beritahukan dengan benar,” kata Paul.

Saat ini ada lima kursi senator minoritas yang dialokasikan (dua di antaranya orang Kristen), delapan untuk anggota minoritas di majelis Punjab, sembilan di provinsi Sindh, dua di Khyber Pakhtunkhwa dan tiga di provinsi Balochistan.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Pakistan, pemilih Kristen berjumlah sekitar 1,3 juta dari sekitar 3 juta suara minoritas di negara ini.

Pada tahun 2002, kursi untuk perempuan di majelis nasional meningkat dari 12 menjadi 60, namun kursi untuk minoritas agama tetap pada angka 10, angka tersebut ditetapkan pada tahun 1985.

Peter Jacob, mantan sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik, menyalahkan terorisme atas penurunan liputan media terhadap politisi non-Muslim.

“Pihak berwenang hanya memperhatikan pengaturan program-program Kristen agar tetap aman. Mereka sengaja membatasi perhatian media. Penulis-penulis Kristen yang baru lebih memilih bekerja untuk media berbahasa Inggris dan meninggalkan sebagian besar masyarakat dalam kegelapan,” katanya pada tanggal 27 Mei dalam pertemuan konsultasi partisipasi politik yang efektif bagi minoritas agama.

“Pemulihan pemilihan terpisah akan menyebabkan marginalisasi politik dan pengucilan sosial terhadap kelompok minoritas agama. Sistem diskriminatif ini telah diujicobakan pada 1985 hingga 1997 dan gagal dengan buruk,” kata Jacob.

Dia mengatakan, lebih dari separuh kursi dalam pemilihan lokal tahun 2001 kosong atau dipenuhi oleh kandidat yang tidak dilawan hanya karena kelompok minoritas agama di Pakistan telah memboikot mereka. Pemulihan pemilihan terpisah berarti kembalinya sistem pemilih yang terpisah, dengan “efek merugikan struktur nasional dan kohesi sosial,” katanya.

 

Baca juga: Pakistani Christians divided on electoral reforms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi