Gereja dan aktivis desak Malaysia tidak represif terhadap pekerja Indonesia

07/07/2017

Gereja dan aktivis desak Malaysia tidak represif terhadap pekerja Indonesia thumbnail

Seorang pekerja asal Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi bersembunyi di hutan sejak pemerintah menggerebek pekerja ilegal 1 Juli.

Aktivis Indonesia yang mendukung pekerja migran meminta pemerintah Malaysia untuk menghindari pendekatan koersif dan represif dalam penggerebekan terhadap migran ilegal yang dimulai pekan ini.

Wahyu Susilo, direktur eksekutif Migrant Care, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jakarta, mengeluarkan sebuah pernyataan yang meminta pemerintah untuk tidak melakukan intimidasi terhadap pekerja migran yang tidak berdokumen.

“Setiap upaya penegakan hukum harus didasarkan pada standar hak asasi manusia,” katanya.

Susilo mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan oleh imigrasi, petugas polisi dan anggota Korps Sukarela Malaysia, sebuah pasukan paramiliter, cenderung menunjukkan “rasisme, xenofobia dan diskriminasi,” yang sering melibatkan perampasan kebebasan individu dan harta pribadi.

Sebanyak 1.509 pekerja migran ilegal dari Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand dan negara-negara lain ditangkap dalam penggerebekan tersebut, sampai 3 Juli. 156 lainnya ditangkap dalam dua penggerebekan yang berakhir pada 5 Juli.

Pihak berwenang Malaysia bersedia mengubah pekerja migran tanpa dokumen yang sah untuk mengubah status mereka dengan mendaftar di departemen imigrasi mulai 15 Februari – saat E-card diluncurkan – sampai 30 Juni.

Kartu E dikeluarkan secara gratis dan berlaku sampai 15 Februari 2018.

Susilo menyesalkan kegagalan pemerintah Malaysia untuk memenuhi target E- card sebanyak 600.000 untuk warga asing yang bekerja secara ilegal di negara tersebut. Hanya sekitar 155.000 yang mendaftarkan dirinya.

“Sekitar 22.000 pekerja migran yang tidak berdokumen dari Indonesia bergabung dalam program ini. Jadi sekarang ratusan ribu telah menjadi target pemerintah Malaysia,” katanya.

Menurut data Migrant Care sekitar 800.000 orang Indonesia saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Beberapa bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Suster Irena Handayani, ketua Organisasi Migran Keuskupan Agung Jakarta, mengatakan bahwa kelompoknya telah membantu 33 pekerja migran ilegal pulang ke rumah sebelum pemberlakuan tindakan keras itu.

“Mereka berasal dari kota Kupang dan juga kabupaten Belu dan Ende di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengembalikan mereka ke rumah minggu lalu bekerja sama dengan departemen sosial. Banyak yang pernah bekerja di Malaysia selama lebih dari 10 tahun,” kata suster tersebut.

“Saya sering mengingatkan mereka yang ingin bekerja di luar negeri bahwa mereka harus menjadi pekerja migran legal. Jika tidak, mereka akan menghadapi konsekuensinya,” tambahnya.

Alex Ong, perwakilan Migrant Care untuk Malaysia, mengatakan bahwa pekerja migran ilegal dari Indonesia, yang tidak mendapat pekerjaan kembali ke rumah, yang lain menyembunyikan diri di hutan sejak tindakan keras tersebut dilakukan.

“Beberapa bersembunyi di bawah jembatan. Jika hujan deras datang, mereka bisa hanyut terbawa arus sungai,” katanya kepada ucanews.com pada 4 Juli, ia menambahkan bahwa dia secara rutin memantau situasi mereka.

Dari migran yang ditangkap, Ong mengatakan beberapa pihak berwenang Malaysia meminta bayaran untuk pembebasan mereka berkisar antara 1.500 dan 2.000 ringgit (sekitar US $ 465).

Dia meminta pemerintah Indonesia, melalui kedutaan besarnya, untuk membangun sebuah krisis center untuk membantu pekerja ilegal Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Malaysia Datuk Seri Mustafar Ali menyalahkan para majikan karena kegagalan sistem E-Card.

“Otoritas imigrasi sangat ketat dalam menjaga kedaulatan nasional. Faktor utama kegagalan sistem E-card adalah sikap keras kepala pengusaha untuk tidak mendaftarkan pekerja migran ilegal mereka,” katanya kepada The Malay Mail Online.

ucanews.com




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  2. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  3. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  4. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  5. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  6. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  7. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  8. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  9. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  10. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  1. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  2. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  3. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  4. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  5. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  6. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  7. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  8. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  9. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  10. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
UCAN India Books Online