JPIC desak pemerintah Indonesia perpanjang durasi moratorium perlindungan hutan

07/07/2017

JPIC desak pemerintah Indonesia perpanjang durasi moratorium perlindungan hutan thumbnail

Foto ini yang diambil pada 7 Mei 2017 menunjukkan tim polisi hutan Indonesia mengitari Sungai Alas. Tampak tanda-tanda deforestasi akibat pembalakan liar di latar belakang, hutan lindung Leuser sebagian besar terletak dalam provinsi Aceh. (Chaideer Mahyuddin / AFP)

Pejabat gereja dan aktivis mengkritik pemerintah Indonesia karena tidak memperpanjang durasi moratorium untuk melindungi hutan dan lahan gambut, yang ditandatangani tujuh tahun yang lalu.

Moratorium dimulai karena deforestasi besar-besaran tapi anggota gereja dan aktivis mengklaim belum efektif karena pembukaan lahan terus dilakukan dan izin baru diterbitkan.

Mereka mengatakan bahwa moratorium harus diperbarui setiap dua tahun dan meminta pemerintah untuk meninjau dan memperluas moratorium sampai 50 tahun, untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam melindungi hutan dan lahan gambut.

“Pemerintah Indonesia perlu memperluas dan memperkuat moratorium,” kata Pastor Frans Lake Sani, direktur Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan di Kalimantan, kepada ucanews.com.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden pada 20 Mei 2011 untuk menangguhkan izin baru dan meningkatkan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Menurut Pastor Lake, Presiden Joko Widodo harus mendiskusikan dengan para pemimpin dunia tentang usaha Indonesia untuk melindungi hutan dan lahan gambut dalam KTT G20 di Jerman pada 7-8 Juni.

Presiden Jokowi sudah berangkat ke Jerman untuk menghadiri KTT tersebut.

Imam itu mengatakan perpanjangan moratorium sampai 50 tahun harus digaungkan pada pertemuan tersebut karena beberapa perusahaan asing, termasuk perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di Indonesia milik negara G20.

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 20,6 juta hektar lahan gambut dan 4 juta hektar telah digunakan untuk kelapa sawit dan perkebunan karet dan penggunaan lainnya.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia awalnya memiliki 165 juta hektar hutan tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah kehilangan sekitar 684.000 hektar per tahun akibat penebangan liar, kebakaran dan bentuk lain dari perambahan.

Pastor Anselmus Amo, yang mengepalai JPIC Keuskupan Agung Merauk , mengatakan tidak masuk akal bahwa meskipun ada moratorium, pemerintah terus memberikan izin kepada perusahaan baru.

“Moratorium menjadi ucapan di bibir saja karena pemerintah mengabaikan hal itu,” kata Pastor Amo.
Perlindungan iklim

G20 Summit bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama negara-negara anggota untuk melindungi lingkungan dan melaksanakan perjanjian Kesepakatan Paris tahun 2015.

Pastor Amo mengatakan Presiden Jokowi harus menggunakan KTT untuk melindungi lingkungan. “Pemerintah harus tegas dalam melindungi iklim sehingga orang tidak akan menjadi korban dari perubahan iklim,” katanya.

Pastor Peter C Aman, direktur Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan, mengatakan Indonesia bisa mendorong anggota G20 untuk menjadi lebih serius dalam pelaksanaan perjanjian Paris.

“Indonesia dapat mengambil momentum KTT G20 untuk melaksanakan perjanjian tersebut,” katanya. “Ini kesempatan untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia untuk menyelamatkan planet ini dari pemanasan global,” katanya kepada ucanews.com.

Greenpeace Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengikuti arah negara G20 lainnya dan mengadopsi kebijakan yang lebih kuat untuk memerangi dampak negatif perubahan iklim.

“Kami yakin bahwa penguatan kerjasama global dan regional adalah solusi terbaik untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dalam konteks mengatasi masalah akar perubahan iklim,” kata direktur negara Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam sebuah pernyataan.

ucanews.com




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Delegasi India ingin berbagi pengalaman iman di AYD Yogyakarta
  2. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  3. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  4. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  5. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  6. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  7. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  8. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  9. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  10. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  1. Setuju Aurel....Gereja semestinya menjadi teladan dalam transparansi dan akuntab...
    Said puji astuti on 2017-07-26 15:28:50
  2. Biarin aja dah bapak pastor terhormat. Gk usa ikut campur. Langakh yang bagus ka...
    Said Narfin on 2017-07-26 15:12:19
  3. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  4. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  5. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  6. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  7. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  8. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  9. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  10. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
UCAN India Books Online