UCAN Indonesia Catholic Church News

Tanggapan Gereja atas Perppu Pembubaran Ormas

13/07/2017

Tanggapan Gereja atas Perppu Pembubaran Ormas thumbnail

Polisi Indonesia mengawasi demonstran yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia di luar kedutaan besar Prancis di Jakarta. Kelompok ini diyakini salah satu kelompok yang menjadi target Perppu Ormas yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo. (Bay Ismoyo / AFP)

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Perppu Ormas yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan melarang kelompok ekstremis.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh presiden berkaitan dengan dengan organisasi massa yang berusaha merusak stabilitas nasional.

“Beberapa organisasi massa mengatur kegiatan yang jelas bertentangan dengan ideologi nasional dan konstitusi. Tentu saja ini merupakan ancaman nyata bagi keberadaan bangsa ini dan telah menciptakan konflik di masyarakat,” kata Wiranto, 12 Juli.

Wiranto mengacu pada kelompok Islam garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kelompok garis keras dituduh telah menyebabkan peningkatan intoleransi agama di Indonesia dan mencoba untuk melemahkan pluralisme yang tercantum dalam konstitusi negara.

Pada bulan Mei pemerintah mengumumkan niatnya untuk melarang HTI – sebuah kelompok berbasis di London dengan sekitar 40.000 anggota – yang dituduh telah mencoba mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Larangan tersebut saat ini sedang menunggu persetujuan pengadilan.

Wiranto meminta masyarakat untuk menerima keputusan tersebut karena, ini tidak bertujuan untuk membatasi organisasi massa dan melukai organisasi-organisasi Islam namun untuk menjaga persatuan nasional dan melindungi keberadaan bangsa.

Juru bicara HTI Ismail Yusanto membantah bahwa kelompoknya telah berusaha untuk mendirikan sebuah negara Islam.

“HTI adalah kelompok dakwah dan merupakan badan hukum. HTI memberikan ceramah dengan sopan dan damai dan tidak melanggar undang-undang,” katanya.

Menurut Yusanto, Perppu tersebut sewenang-wenang.

Andreas Harsono, seorang peneliti Human Rights Watch (HRW), mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang HTI merupakan pelanggaran yang mengganggu hak universal kebebasan berserikat dan berekspresi.

“Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang tepat terhadap kelompok manapun, termasuk HTI, yang diduga melanggar undang-undang,” katanya.

“Tapi melarang setiap organisasi hanya berdasarkan ideologi … adalah tindakan kejam yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi yang diperjuangkan orang Indonesia dengan kerja keras sejak kediktatoran Suharto,” kata Andreas.

Tanggapan KWI dan PGI

Pastor Guido Suprapto, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam Konferensi Waligereja Indonesia, mendukung langkah tersebut.

“Baik pemerintah maupun masyarakat melihat kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok radikal, termasuk HTI, jelas bertentangan dengan ideologi nasional,” katanya kepada ucanews.com.

Dia percaya bahwa pemerintah harus memiliki wewenang untuk melarang kelompok radikal manapun.

“Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kelompok radikal sangat berbahaya,” kata Pastor Guido.

 

Menurut Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) penerbitan Perpu ini dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi sebuah tindakan oleh negara dalam menghadapi sebuah ancaman yang membahayakan negara, dan tidak perlu dilihat sebagai ancaman bagi demokrasi.

“Perpu ini tak harus dilihat mengancam demokrasi dan HAM karena demokrasi dan HAM juga punya keterbatasan. Olehnya dibutuhkan regulasi dalam mengatasi keterbatasan tersebut,” kata Pdt. Gultom.

Hanya saja, menurut Gultom, Perpu ini masih memasukkan masalah penodaan agama.

“Lagi-lagi ini ancaman bagi kelompok-kelompok minoritas dan mereka yang punya interpretasi berbeda dengan agama main stream,” lanjut Gultom.

Dia menambahkan, bahwa meskipun sudah ada Perppu, hendaknya niat untuk pembubaran suatu ormas tetap melalui proses pengadilan atau setidaknya fatwa MA. Hal ini diperlukan agar tidak menjadi preseden bagi negara melakukan sesuatu tanpa penyeimbang.

One Comment on "Tanggapan Gereja atas Perppu Pembubaran Ormas"

  1. Kris on Fri, 14th Jul 2017 10:55 am 

    Kalau proses pengadilan bertele-tele dan potensial hakimnya tidak netral seperti kasus Pak Basuki tempo hari maka Perpu Presiden Jokowi ini sudah sangat tepat!




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. VIDEO: Memahami Masyarakat China Modern
  2. Aung San Suu Kyi Lamban, Warga Muslim di Asia Kecewa
  3. Paus Akui Gereja Terlambat Menangani Pelecehan Seksual
  4. Menjadi Gembala “Berbau Ikan Asin”
  5. Pastor China Dipenjara Kasus Pencurian, Umat Mengatakan Dia Dijebak
  6. Diduga Karena Tekanan, Pemerintah Menutup Sebuah Misi Katolik di India
  7. Gempa Meksiko Menewaskan 11 Orang Saat Acara Pembaptisan
  8. Renungan Hari Minggu XXV Tahun A – 24 Sept 2017
  9. Partai Khunto Mundur, Timor-Leste Dipimpin Koalisi Minoritas
  10. Mgr Adrianus Sunarko Ditahbiskan Uskup Pangkalpinang Akhir Pekan Ini
  1. Pengertian radikal adalah konsep kebersamaan dlm Al-Quran dan hadist TDK boleh m...
    Said Ali Hanafiah on 2017-09-25 10:39:31
  2. Terima kasih atas masukannya Romo. Salam hangat...
    Said cnindonewsletter on 2017-09-18 16:37:16
  3. Koreksi: Sejak Oktober 2016, Superior Generale CDD bukan lagi R.P. Jhon Cia, ...
    Said Yustinus CDD on 2017-09-18 11:19:22
  4. Suster, perkenalkan saya Dame. Saya berumur 25 tahun dan saya sudah baptis katol...
    Said Parningotanna Dameria Siahaan on 2017-09-15 14:17:52
  5. kalau ada pohon yang tumbang sebab angin kencang, maka jangan salahkan angin yan...
    Said mursyid hasan on 2017-09-13 00:02:54
  6. Salam Kenal Sahabat seiman, Nama sy Antonius, tinggal di Jakarta Indonesia. Sy...
    Said Antonius on 2017-09-10 21:25:14
  7. Selamat siang Romo Indra Sanjaya. Di Wahyu 13:1 kitab deuterokanonik ada salah t...
    Said agus eko on 2017-09-10 14:04:11
  8. Infonya sangat bermanfaat. Semoga umat Katolik makin mencintai kitab suci.......
    Said Deo Reiki on 2017-09-07 08:31:09
  9. Selamat siang, Jika boleh saya meminta nomer telp ibu Angelic Dolly Pudjowati...
    Said Cornellia on 2017-09-04 15:26:00
  10. sejarah masa lalu, yang masih belum jelas keputusan dari Pemerintah, dan belum j...
    Said ANTONIUS NAIBAHO on 2017-09-02 17:16:52
UCAN India Books Online