UCAN Indonesia Catholic Church News

Indonesia sangat membutuhkan undang-undang anti terorisme

17/07/2017

Indonesia sangat membutuhkan undang-undang anti terorisme thumbnail

Seorang anggota Densus 88 dalam sebuah acara memperingati HUT Bhayangkara ke-71 di Banda Aceh, 10 Juli 2017. (AFP/ Chaideer MAHYUDDIN

Kelompok hak asasi manusia dan Gereja Katolik meminta DPR untuk segera menyetujui rancangan undang-undang anti-terorisme yang sudah lama tertunda, setelah serangkaian serangan teror di Indonesia.

Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Setara Institute untuk Demokrasi dan Perdamian mengatakan kebutuhan akan  RUU tersebut sudah sangat mendesak, menyusul serangkaian serangan yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini terhadap polisi oleh jaringan teroris.

Pada bulan Juni, tersangka teroris menikam dua polisi setelah sholat di sebuah masjid di Jakarta Selatan dan menyerang sebuah pos pemeriksaan di luar kantor polisi Sumatera Utara di Medan.

Pada bulan Mei, dua ledakan bom bunuh diri menghantam terminal bus di Jakarta Timur.

“RUU ini cukup komprehensif, memungkinkan polisi untuk mengikuti konsep keadilan preventif, yang berarti mereka dapat melakukan penyelidikan awal untuk mencegah serangan terjadi,” kata Naipospos kepada ucanews.com.

RUU tersebut telah diabaikan selama hampir dua tahun karena adanya pandangan yang bertentangan mengenai beberapa poin penting, termasuk periode yang wajar untuk penahanan pra-peradilan oleh polisi dan keterlibatan militer dalam kegiatan kontra-terorisme.

RUU anti-terorisme yang merupakan revisi terhadap undang-undang terorisme tahun 2003, pada awalnya dirancang oleh pemerintah setelah sebuah serangan bom di dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, yang menewaskan tujuh orang.

Berdasarkan hukum pidana, tersangka harus dilepaskan satu hari setelah ditangkap kecuali jika dia didakwa secara formal.

Sebaliknya, undang-undang terorisme yang diusulkan akan memberi polisi kekuatan untuk menahan seorang tersangka untuk diinterogasi selama tujuh hari, tanpa tuduhan, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Sistem saat ini menyulitkan polisi karena mereka tidak dapat melakukan apapun sampai serangan teror terjadi,” kata Naipospos.

Romo Paulus Christian Siswantoko, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, mengatakan bahwa polisi harus diberi wewenang ekslusif untuk melakukan penahanan pra-peradilan. Dia juga menambahkan bahwa DPR seharusnya tidak memiliki lebih banyak argumen.

“Tidak mudah bagi polisi untuk mengidentifikasi jaringan teroris hanya dalam satu minggu. Penahanan pra-sidang seharusnya tidak menjadi masalah asalkan polisi memberikan perhatian serius terhadap hak-hak para tersangka teroris. Saya tidak percaya ini pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Sementara itu, peran militer dalam penegakan hukum telah diperdebatkan dengan hangat oleh semua pihak.

“Melibatkan militer dalam memerangi terorisme adalah pelanggaran, tidak benar dan tidak tepat sasaran,” kata Al Araf, direktur pengawas HAM Imparsial, dalam sebuah komentar baru-baru ini di The Jakarta Post.

“Ini akan mengarah pada cara yang lebih represif dan berlebihan dalam melawan terorisme,” katanya.

Namun, Supriyadi Widodo Eddyono, direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, mendukung peran lebih besar bagi militer dalam memerangi terorisme.

“Untuk beberapa persoalan, peraturan tertentu dibutuhkan,” katanya dan mengingatkan bahwa kegiatan mereka harus berada di bawah komando Badan Penanggulangan Terorisme Nasional.

ucanews.com




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pastor China Dipenjara Kasus Pencurian, Umat Mengatakan Dia Dijebak
  2. Diduga Karena Tekanan, Pemerintah Menutup Sebuah Misi Katolik di India
  3. Gempa Meksiko Menewaskan 11 Orang Saat Acara Pembaptisan
  4. Renungan Hari Minggu XXV Tahun A – 24 Sept 2017
  5. Partai Khunto Mundur, Timor-Leste Dipimpin Koalisi Minoritas
  6. Mgr Adrianus Sunarko Ditahbiskan Uskup Pangkalpinang Akhir Pekan Ini
  7. Paus Ingatkan Uskup Jepang agar Tidak Melupakan Martir
  8. Tidak Diperhatikan, Milisi Ancam Tutup Perbatasan RI-Timor Leste
  9. Uskup Hong Kong Beberkan Cara Menghadapi China
  10. Pastor Salesian Ini Mengisahkan Penangkapan dan Pembebasannya
  1. Terima kasih atas masukannya Romo. Salam hangat...
    Said cnindonewsletter on 2017-09-18 16:37:16
  2. Koreksi: Sejak Oktober 2016, Superior Generale CDD bukan lagi R.P. Jhon Cia, ...
    Said Yustinus CDD on 2017-09-18 11:19:22
  3. Suster, perkenalkan saya Dame. Saya berumur 25 tahun dan saya sudah baptis katol...
    Said Parningotanna Dameria Siahaan on 2017-09-15 14:17:52
  4. kalau ada pohon yang tumbang sebab angin kencang, maka jangan salahkan angin yan...
    Said mursyid hasan on 2017-09-13 00:02:54
  5. Salam Kenal Sahabat seiman, Nama sy Antonius, tinggal di Jakarta Indonesia. Sy...
    Said Antonius on 2017-09-10 21:25:14
  6. Selamat siang Romo Indra Sanjaya. Di Wahyu 13:1 kitab deuterokanonik ada salah t...
    Said agus eko on 2017-09-10 14:04:11
  7. Infonya sangat bermanfaat. Semoga umat Katolik makin mencintai kitab suci.......
    Said Deo Reiki on 2017-09-07 08:31:09
  8. Selamat siang, Jika boleh saya meminta nomer telp ibu Angelic Dolly Pudjowati...
    Said Cornellia on 2017-09-04 15:26:00
  9. sejarah masa lalu, yang masih belum jelas keputusan dari Pemerintah, dan belum j...
    Said ANTONIUS NAIBAHO on 2017-09-02 17:16:52
  10. religius sendiri sangat erat kaitannya kepada seluruh kegiatan umat termasuk lin...
    Said ANTONIUS NAIBAHO on 2017-09-02 17:04:35
UCAN India Books Online