UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Menyita Paspor Terpidana Pedofilia adalah Langkah Tepat 

Juli 20, 2017

Menyita Paspor Terpidana Pedofilia adalah Langkah Tepat 

Seorang turis mancanegara mengunjungi tempat prostitusi di Angeles City, selatan Manila.

Tidak ada hal yang lebih mengecewakan selain melihat para terpidana bepergian dengan bebas untuk bersenang-senang setelah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak. Namun kabar gembira datang dari Australia yang telah melarang para terpidana pedofil untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas tindakan pedofil yang telah dihukum atau yang mungkin telah menjalani hukuman mereka namun masih dapat menimbulkan bahaya bagi anak-anak.

Para penjahat ini seharusnya berada dalam daftar pelaku seks sehingga mereka tidak dapat luput dari pengamatan, pemantauan, dan pelaporan wajib begitu mereka meninggalkan negaranya.

Dalam daftar Australia ada 20.000 nama yang dianggap sebagai ancaman bagi anak-anak. Dari jumlah ini, sekitar 3.200 orang dihukum seumur hidup.

Pada akhir 2017, hingga 2.500 nama lagi akan ditambahkan kedaftar, dan masih banyak yang ingin bepergian ke luar negeri.

Derryn Hinch, seorang anggota parlemen Australia, mengatakan sekitar 800 pria yang melakukan pelecehan seks melakukan perjalanan ke luar negeri pada 2016, dan 300 di antaranya bepergian ke negara-negara Asia Tenggara.

Filipina adalah salah satu tujuan mereka.

Hinch memuji undang-undang Australia yang akan membatalkan paspor dan melarang pedofil yang sedang dihukum dan ada dalam daftar pelaku seks untuk meninggalkan Australia.

Mathias Cormann, menteri keuangan Australia, mengatakan setiap hari setidaknya dua orang pedofil yang sedang menjalani hukuman meninggalkan Australia dalam ‘liburan pemerkosa anak”.

Gagasan untuk melarang pedofil bepergian ke luar negeri berasal dari aktris Rachel Griffiths.

Australia merupakan yang pertama memberlakukan undang-undang di dunia mengenai masalah ini, negara-negara lain harus melakukan hal yang sama.

Kami mengambil tugas ini dan akan berkampanye untuk menerima undang-undang baru ini. Kami mendorong orang untuk mengirim e-mail atau menghubungi perwakilan kongres atau parlemen mereka untuk menuntut undang-undang semacam itu. Begitulah demokrasi, orang-orang menyerukan tindakan untuk melindungi kepentingan bersama, terutama bagi anak-anak miskin.

Juga diumumkan bahwa Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan juga sedang mengerjakan undang-undang baru yang akan menghukum siapapun yang menjadi pengatur untuk menyaksikan anak-anak dilecehkan secara langsung melalui internet.

Ini adalah tindakan kriminal bagi mereka yang menyiksa anak tapi ternyata bukan untuk mereka yang memesannya. Segera akan terjadi kejahatan berat di Australia, dan karenanya seharusnya juga dimana-mana.

Diharapkan bahwa akan ada suara yang diajukan terhadap undang-undang yang diusulkan untuk menolak hak universal individu mereka untuk melakukan perjalanan bahkan jika mereka telah dihukum karena melakukan kejahatan.

Di Amerika Serikat, orang-orang yang dihukum di beberapa negara bagian kehilangan hak mereka untuk memilih. Perundang-undangan yang lebih baru di sebagian besar negara melarang perjalanan warga “yang dicurigai” pergi ke Timur Tengah.

Jika sebuah negara telah melakukan itu dan menahan tersangkanya, mengapa mereka tidak membuat undang-undang untuk membatalkan paspor pelaku pelecehan terhadap anak yang dihukum?

Undang-undang anti-terorisme telah membatasi kebebasan “tersangka” yang diduga melakukan kejahatan, dan hal itu dapat dibenarkan jika ada bukti yang cukup.

Para pedofil yang dihukum bepergian ke negara-negara miskin harus dianggap “teroris terhadap anak-anak” dan akses mereka terhadap anak-anak yang rentan harus dibatasi.

Terserah kepada publik untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung undang-undang semacam itu di negara mereka sendiri. Suara sedikit orang akan menjadi suara banyak orang. Bagaimana para legislator menolak untuk mempertimbangkan dan mendukung tindakan positif untuk melindungi anak-anak?

Jika kita memiliki demokrasi, sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Itulah tugas sipil dan moral kita. Jika kita bisa bertindak untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan, kita harus melakukannya tanpa ragu atau menunda.

Pastor Shay Cullen, SSC, yang berasal dari Irlandia mendirikan Preda Foundation di Olongapo City tahun 1974 untuk mempromosikan hak asasi manusia dan hak-hak anak, terutama korban kekerasan seksual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi