UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kelompok HAM Desak Pemerintah Segera Akhiri Kekerasan di Papua

Agustus 9, 2017

Kelompok HAM Desak Pemerintah Segera Akhiri Kekerasan di Papua

Warga Papua mengadakan doa bersama setelah penembakan terhadap warga sipil oleh polisi di Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua pada 1 Agustus 2017.

Aktivis dari tigapuluh lima organisasi kemanusiaan mendesak agar segala bentuk kekerasan di Papua dihentikan dan pengusutan secara tuntas penembakan terhadap warga Sipil di kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua.

Dalam pernyataan yang diterima UCAN Indonesia pada 8 Agustus, para aktivis mengatakan bahwa kekerasan terus berlangsung di Papua. Peristiwa terakhir terjadi di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai pada 1 Agustus 2017, satu orang tertembak mati, 3 orang dalam keadaan kritis dan 4 lainnya dalam perawatan.

Dalam pernyataan itu, mereka menceritakan kronologis kejadian sebagai berikut.

Pada hari itu, warga memprotes  perusahaan kontraktor yang sedang membangun jalan di daerah tersebut karena tidak bersedia membantu warga yang tenggelam di sungai ke Rumah Sakit terdekat sehingga korban meninggal dunia. Protes warga dihadapi oleh Polisi Satuan Brimob Polres Paniai dengan melakukan penembakan pada sekitar pukul 17.45.

“Ini menunjukkan bahwa aparat semata-mata hanya berpihak pada pembangunan dan sama sekali tidak memberikan perhatian pada keselamatan warga terutama pada situasi darurat,” demikian pernyataan itu.

“Penghentian kekerasan di Papua ini sangat mendesak karena telah berlangsung lama, bahkan perempuan dan anak-anak telah menjadi korban baik dalam situasi konflik maupun kondisi aman,” kata mereka.

Data yang dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tertinggi di Indonesia.

Menurut Asia Human Rights Commission, lebih dari 500.000 orang Papua telah terbunuh, dan ribuan lainnya telah diperkosa, disiksa dan dipenjarakan oleh militer Indonesia sejak 1969. Pembunuhan massal di dataran tinggi suku Papua selama tahun 1970-an adalah genosida.

Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi  kesaksian penyintas perempuan Papua yang jadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM (1963-2009), ada sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ POLRI.

“Salah satu sumber masalah adalah banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi disana,” lanjut pernyataan itu.

Di tahun 2014, terdapat 54 perusahaan perkebunan yang telah mendapat ijin prinsip dan memberikan izin usaha perkebunan kepada 24 perusahaan, untuk sekitar 800 ribu hektare di Papua. Banyaknya perusahaan tersebut bukan memberikan kesejahteraan tetapi justru mengambil lahan, mata pencaharian dan hak hidup warga Papua.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla sudah disampaikan sejak saat kampanye pada tahun 2014 yang berjanji mengatasi ketidaksetaraan dan pelanggaran hak di Papua.

Bahkan, tiga hari setelah kasus Paniai, 7 Desember 2014 hampir 2 bulan setelah dilantik, Presiden Joko Widodo kembali berpidato di Jayapura dan berjanji akan menanggapi pelanggaran sejarah di Papua.  Upaya tersebut dilanjutkan dengan memberikan fokus perhatian pada Pembangunan sarana dan prasarana untuk wilayah Indonesia bagian Timur termasuk Papua sudah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 agar memudahkan mobilitas warga Papua, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

“Tapi ini belum cukup. Perlindungan dan keamanan warga Papua dari berbagai tindak kekerasan harus menjadi prioritas baik saat menyampaikan aspirasinya maupun pernyataan kekecewaan terhadap pembangunan yang mengabaikan kemanusiaan mereka,” lanjut pernyataan itu.

Para aktivis mendesak pemerintah menghentikan kebijakan pendekatan keamanan untuk mengatasi permasalahan termasuk konflik yang terjadi di Papua.

Selain itu mereka juga menuntut agar pemerintah memperjelas pembangunan manusia dan budaya di Papua sehingga pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 tidak mengabaikan kemanusiaan warga Papua.

Mereka juga mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap kekerasan yang terjadi ini supaya pelanggaran HAM tidak terus terjadi di Papua.

Desakan dari Uskup Timika

Sebelumnya, Uskup Timika Mgr John Philip Saklil, meminta pertanggunjawaban polisi atas penembakan terhadap warga sipil yang menewaskan Yulius Pigai, 28,

“Aparat keamanan seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman bagi warga, bukannya malah menciptakan ketakutan,” kata Mgr Saklil.

“Gereja Katolik tidak mengecam segala bentuk kekerasan terhadap umat manusia, terutama yang menyebabkan kehilangan nyawa,” kata prelatus itu.

Baca juga: Papuan bishop calls for police accountability over shooting (ucanews.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi