UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Masyarakat Adat di Asia Menjerit, Hidup Mereka Terancam

Agustus 11, 2017

Masyarakat Adat di Asia Menjerit, Hidup Mereka Terancam

Seorang anggota komunitas masyarakat adat di Mindanao, Filipina, mengikuti demonstrasi di Manila pada 24 Juli menentang penerapan darurat militer di wilayah itu. (ucanews.com)

Cara hidup tradisional masyarakat adat di Asia terus mengalami ancam karena banyak pemerintah di wilayah ini masih enggan mengakui hak mereka atas tanah leluhur.

“Kesinambungan keberadaan kita tetap terancam oleh militerisasi, agresi pembangunan, pemindahan dan dominasi budaya,” demikian dikatakan Pakta Masyarakat Adat Asia.

Kelompok tersebut memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus dengan meminta pemerintah di seluruh Asia “untuk memperkuat dialog dan kemitraan dengan masyarakat adat.”

Organisasi kelompok adat Asia yang berusia 25 tahun tersebut mengatakan bahwa institusi tradisional mereka “sangat dilemahkan oleh pengenaan struktur negara dan sistem hukum eksternal.”

Namun, terlepas dari itu, kelompok tersebut mengatakan bahwa masyarakat adat telah membuat kemajuan di beberapa negara.

Setidaknya lima negara di kawasan ini – Nepal, Kamboja, Jepang, Taiwan dan Filipina – telah mengeluarkan undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Di Myanmar, pemerintah telah mengadopsi kebijakan penggunaan lahan baru yang mengakui kepemilikan tanah adat untuk masyarakat adat.

Dalam beberapa bulan terakhir Indonesia juga telah mengadopsi panduan untuk mengidentifikasi Orang adat dan pengakuan atas wilayah adat mereka.

Organisasi Kelompok adat tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan negara ini “berpotensi mengubah kehidupan saudara dan saudari kita secara signifikan.”

Tapi ancaman, terutama dari “proyek pembangunan” yang disponsori pemerintah, terus berlanjut di banyak wilayah.

Di Filipina, masyarakat adat di bagian selatan negara tersebut telah mengungsi akibat operasi penambangan, menurut Komisi Anti-Kemiskinan pemerintah.

Komisi tersebut mencatat bahwa kepentingan pertambangan di Mindanao berada di belakang “perusakan lingkungan yang sangat besar, pelanggaran hak asasi manusia, dan pemindahan komunitas adat yang meluas.”

Dalam perayaan untuk memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus, kelompok adat Filipina mengulangi seruan untuk mengakhiri serangan terhadap masyarakat mereka.

Pya Macliing Malayao dari aliansi masyarakat adat Katribu mengatakan bahwa dalam 12 bulan terakhir setidaknya 23 orang adat telah menjadi korban eksekusi singkat.

Dia mengatakan bahwa sejak tahun lalu, operasi militer di Mindanao telah mengakibatkan perpindahan sekitar 17.500 masyarakat adat, termasuk penutupan paksa 27 sekolah kesukuan. -ucanews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi