UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Paus Fransiskus Memberikan Dukungan kepada Muslim Rohingya

Agustus 29, 2017

Paus Fransiskus Memberikan Dukungan kepada Muslim Rohingya

Warga Rohingya dari Myanmar berkumpul di kota perbatasan Ukhiya setelah petugas perbatasan Bangladesh menghentikan mereka agar tidak masuk ke negara itu 26 Agustus. (AFP)

Paus Fransiskus telah meningkatkan dukungannya terhadap orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar di tengah kekerasan yang berlanjut di provinsi asal mereka di barat Myanmar. Paus telah secara resmi mengumumkan kunjungannya ke negara demokrasi yang dilanda perselisihan itu dan negara tetangganya Bangladesh pada bulan November dan Desember.

Serangan terbaru terhadap puluhan polisi dan pos perbatasan di Rakhine utara oleh kelompok gerilyawan Rohingya menambah konflik yang telah dimulai sejak Oktober 2016, setelah serangan serupa yang menyebabkan dilakukannya tindakan militer yang memaksa ribuan orang Rohingya melarikan diri atau mencoba memasuki Bangladesh.

Jumlah korban tewas akibat serangan tersebut meningkat menjadi 98, sebagian besar gerilyawan Rohingya, menurut pernyataan pemerintah, saat pasukan keamanan Myanmar melanjutkan operasi militer.

Pada 28 Agustus, Vatikan secara resmi mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan pergi ke dua negara itu di mana umat Katolik hanya menjadi minoritas di antara mayoritas umat Budha di Myanmar dan Muslim di Bangladesh. Hal ini sesuai dengan keinginan Paus Fransiskus untuk fokus pada gereja-gereja di pinggiran.

Paus Fransiskus memberi Myanmar dan Bangladesh kardinal pertamanya yaitu Kardinal Charles Maung Bo dari Yangon dan Kardinal Patrick D’Rozario dari Dhaka.

“Menyambut undangan kepala negara dan uskup masing-masing, Yang Mulia Paus Fransiskus akan melakukan Kunjungan Apostolik ke Myanmar dari 27-30 November, mengunjungi kota-kota Yangon dan Nay Pyi Taw, dan ke Bangladesh dari tanggal 30 November sampai Desember 2, mengunjungi kota Dhaka. Program untuk kunjungan tersebut akan segera diterbitkan, “kata Vatikan.

Pada 27 Agustus, sehari menjelang pengumuman tersebut, Paus Fransiskus, mengikuti doa Angelus, ia mengatakan bahwa “berita menyedihkan telah sampai kepada kita bahwa terjadi penganiayaan terhadap saudara-saudari kita muslim Rohingya.”

“Kita semua memohon agar Tuhan untuk menyelamatkan mereka, dan untuk membangkitkan niat baik pria dan wanita untuk membantu mereka, yang akan memberikan mereka hak penuh mereka,” katanya.

Paus, seperti Kardinal Bo, secara konsisten telah berbicara untuk Rohingya yang secara luas diakui sebagai salah satu dari masyarakat dunia yang paling teraniaya.

Pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi menghadapi meningkatnya militansi di negara Rakhine  yang berbatasan dengan Bangladesh dan di mana 1,1 juta Muslim Rohingya telah lama mengalami diskriminasi dan penindasan.

Di Bangladesh, pemerintah sedang berjuang untuk 500.000 pengungsi Rohingya yang terutama tanpa kewarganegaraan karena penganiayaan selama beberapa dekade dan tinggal di kamp-kamp pengungsi yang ramai di Chittagong dekat perbatasan.

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi telah mengecam keras serangan brutal oleh teroris terhadap pasukan keamanan dan mengatakan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk menemukan solusi yang berarti dan abadi untuk Rakhine yang dilanda konflik.

Perlakuan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya di Rakhine yang dibagi secara etnis merupakan tantangan terbesar bagi Peraih Nobel Suu Kyi karena ketegangan meningkat dan bentrokan antara militan Rohingya dan pasukan keamanan berlanjut selama akhir pekan.

Setelah serangan 25 Agustus, ribuan warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sementara ratusan etnis Rakhine berlindung di vihara dan kota yang jauh dari bentrokan.

International Crisis Group (ICG) menyalahkan pemerintah Myanmar yang lamban dalam mencari solusi atas kegagalan dari kebijakan selama bertahun-tahun yang telah menyebabkan beberapa Muslim di Rakhine mengambil tindakan kekerasan.

Diskriminasi ekstrem, pengikisan hak, hambatan terhadap dokumen kewarganegaraan, pencabutan hak sebelum pemilihan 2015, terpinggirkannya kehidupan sosial dan politik dan pelanggaran hak merupakan faktor penyebab kekerasan di Rakhine, menurut laporan ICG.

“Respons agresif militer itu bukan bagian dari strategi politik dan kerangka kebijakan yang lebih luas, hanya akan memperburuk situasi,” demikian peringatan ICG dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan 27 Agustus.

Pada 25 Agustus, pemerintah Myanmar mengumumkan gerilyawan Rohingya (ARSA) , yang sebelumnya dikenal sebagai Harakah al-Yaqin, sebagai sebuah organisasi teroris, setelah serangan di Rakhine.

ARSA, yang dilaporkan sebagai penghasut serangan Oktober lalu, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, dan mengatakan itu sebagai pertahanan berhadapan dengan tentara Myanmar.

Seorang warga Rohingya dari kota Maungdaw di Rakhine utara yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa operasi pembersihan militer telah menyebabkan pergerakan ARSA berkurang namun ketegangan masih tinggi dan pengawasan keamanan tetap ketat.

“Serangan terbaru telah menyebabkan kemunduran di wilayah yang sudah tegang dan berdampak pada keamanan dan keselamatan kedua komunitas warga Rohingya dan Rakhine,” kata seorang warga Rohingya, seorang ayah dari tiga anak, kepada ucanews.com.

Kekerasan baru terjadi setelah dikeluarkannya laporan akhir Komisi Penasehat pemerintah Rakhine, sebuah komisi beranggotakan sembilan orang pada 2016 yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan.

“Myanmar memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, namun sebuah respon yang sangat militeristik tidak mungkin membawa perdamaian ke wilayah tersebut,” kata laporan komisi tersebut.

Jika hak asasi manusia tidak dihormati dan masyrakat tetap terpinggirkan secara politik dan ekonomi – negara bagian Rakhine bagian utara dapat memberikan lahan subur untuk radikalisasi, karena masyarakat setempat mungkin semakin rentan terhadap perekrutan oleh ekstremis, kata komisi tersebut.

Aye Lwin, seorang Muslim dari Yangon dan anggota komisi Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan, mengatakan bahwa peraturan hukum sangat penting untuk menangani kekerasan termasuk perlindungan warga sipil.

“Yang bisa saya katakan sekarang adalah pemerintah perlu menerapkan rekomendasi dari komisi Rakhine meski ada tantangan yang telah membentang di Rakhine,” kata Aye Lwin kepada ucanews.com.

Seorang warga Rohingya di Kotapraja Sittwe, Negara Bagian Rakhine, mengatakan bahwa diskriminasi dan penindasan yang mengakar terhadap masyarakat Rohingya telah mendorong salah satu etnis minoritas terbesar di negara tersebut untuk mengikuti orang lain mengambil pilihan kekerasan menghadapi peraturan represif Myanmar.

“Saya melihat respons lamban pemerintah untuk menyelesaikan masalah krisis Rakhine telah mendorong militansi di negara Bagian Rakhine dan menjadikan situasi makin buruk dan kompleks,” kata Rohingya kepada ucanews.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi