UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Indonesia Dukung Komitmen Mengakhiri Perbudakan Modern

Agustus 30, 2017

Gereja Indonesia Dukung Komitmen Mengakhiri Perbudakan Modern

Migran dari Sri Lanka bertahan di perahu ketika terdampar di pantai Lhoknga, Aceh Besar, 14 Juni, 2016.

Gereja-gereja Indonesia menyambut baik komitmen yang dibuat oleh pemerintah dan bisnis dari 45 negara selama Forum Proses Bali yang diadakan pada hari Jumat.

Forum yang diadakan di Perth, Australia pada 24-25 Agustus, telah mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern Indo-Pasifik untuk mengakhiri perbudakan modern di kawasan Asia Pasifik.

Tindakan tersebut mencakup persyaratan pelaporan yang transparan dan wajib, yang akan memaksa perusahaan untuk merinci upaya pemberantasan perbudakan modern dari rantai pasokan mereka.

Forum ini diselenggarakan oleh pemerintah dan sektor bisnis dari Indonesia dan Australia serta negara-negara lain untuk membahas masalah perbudakan dan tindak pidana perdagangan manusia.

“Kami menghargai upaya forum untuk mengakhiri perbudakan modern,” kata Pastor Frans Sani Lake, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian di wilayah Kalimantan dan mantan pejabat Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral untuk Rakyat Migran KWI, kepada ucanews. com 29 Agustus.

Berdasarkan data Global Slavery Index 2016, secara global sekitar 48,5 juta orang menjadi korban perbudakan modern, 736.100 di antaranya ada di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia antara 10 negara dengan perbudakan modern tertinggi.

Menurut Pastor Sani Lake, komitmen semacam itu penting untuk melawan bisnis yang semata-mata bertujuan mendapatkan banyak uang melalui perdagangan manusia.

“Namun, tindakan itu harus diikuti ketatnya pengawasan dalam pelaksanaannya,” tambah imam tersebut.

Komitmen forum tersebut mencakup menemukan solusi terhadap penyebab perdagangan manusia dan perbudakan, memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mematuhi undang-undang ini dan memberi insentif kepada lebih banyak bisnis untuk membantu mengakhiri perbudakan modern.

Pendeta Jeirry Sumampow, juru bicara Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia menyambut baik komitmen itu karena sekarang kasus perbudakan modern masih tinggi, terutama perdagangan manusia.

“Ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi perbudakan modern karena untuk saat ini belum ada peraturan bersama di Asia Pasifik,” katanya kepada ucanews.com pada 28 Agustus.

Menurutnya, kasus tersebut dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan dan anak-anak. Mereka tidak dilindungi.

Dia mengatakan, peraturan tersebut harus diberlakukan dan sanksi harus diimplementasikan dengan tegas sehingga kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Wahyu Susilo, direktur Migrant Care, mengatakan untuk saat ini telah ada peraturan di tingkat regional dan internasional, namun penting agar negara pengirim dan penerima harus mengakui hak-hak korban.

“Negara penerima dan pengirim tenaga kerja harus memiliki komitmen untuk melindungi pekerja migran,” kata Wahyu.

Sebagian besar perbudakan modern di perkebunan kelapa sawit, nelayan, dan sektor pekerja rumah tangga, katanya.

Sekarang peraturan sudah bagus tapi aparat penegak hukum tidak melaksanakan dengan baik. Mereka hanya menggunakan hukum pidana dengan memberikan hukuman ringan selama 3-6 bulan untuk pelaku.

Didirikan pada tahun 2002 di Bali, Bali Process adalah forum internasional untuk dialog kebijakan mengenai penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait.

Pertemuan Bali Process bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan etika dalam perdagangan dan menciptakan mekanisme distribusi bantuan untuk perdagangan manusia.

Forum ini memiliki lebih dari 40 anggota, terdiri dari pemerintah dan organisasi internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi